Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
- Nomor
- 12
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 2
menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia .tentang Standar Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan; KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN ARS[P NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR \2. TAHUN 2019 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENDIDlKAN DAN PELATIHAN KEARSIPAN Mengingat Menimbang Pasall Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:
MEMUTUSKAN: PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PELAYANAN PENDlDlKAN DAN PELATIHANKEARSIPAN.
Menetapkan Pasal 3
1)Penctidikan dan Pelatihan Fungsional Arsiparis; dan 2) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kearsipan.
Pasa12 Standar Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan merupakan aeuan bagi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan ANRI dalam melaksanakan pelayanan Pendidikan dan Pelatihan kearsipan kepada penggunajasa.
-_..__ ._-------- Pasal 5
a) Persyaratan Tenaga Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Fungsional Arsiparis dan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Teknis Kearsipan, meliputi: 1) berpendidikan serendah-rendahnya S-1 atau setara; 2) telah mengikuti Pencliclikan dan Pelatihan Kearsipan Tenaga Pengajar (Training of Trainers); 3) mampu mengajar secara sistematik, efektif, dan efisien; dan 4) berkompeten dalam materi kearsipan yang diampunya, b) Persyaratan calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli, meliputi: 1) berijazah Sarjana (SI)/Diploma (IV) non kearsipan; 2) pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang 1II/ a; 3) memiliki pengalaman di bidang kearsipan minimal 2 (dua) tahun; 4) usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun; 5) mendapatkan rekomendasi/persetujuan dan komitmen dari pimpinan instansi yang bersangkutan bahwa calon peserta akan diangkat menjadi Arsiparis tingkat ahli setelah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan; 6) sehat jasrnani dan rohani; dan 7) persyaratan khusus lain dapat ditetapkan tiap instansi. c) Persyaratan calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Pengangkatan Arsiparis Tingkat Terampil, meliputi: 1) berijazah Diploma III non kearsipan sesuai kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Arsiparis; 2) pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang lI/e; LAMPlRAN PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2019 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENDIDlKAN DAN PELATIHAN KEARSIPAN 3) merniliki pengalaman di bidang kearsipan paling kurang 2 (dua) tahun; 4) usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun; dan 5) mendapatkan rekomendasij'persetujuan dan komitmen dari pirnpinan instansi yang bersangkutan bahwa calon peserta akan diangkat menjadi Arsiparis tingkat terampil setelah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan; 6) sehat jasmani dan rohani; 7) persyaratan khusus lain dapat ditetapkan oleh hap instansi, d) Persyaratan calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Penjenjangan Arsiparis 1) Arsiparis tingkat terampil; 2) minimal berijazah Sarjana (81)IDiploma (JV) non kearsipan 3) pangkat, golongany ruang minimal Pengatur Tingkat I, Hid; 4) usia pada saat pernbukaan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan maksirnal 55 tahun; 5) mendapatkan rekomendasi/persetujuan dan komitmen dari pimpinan instansi yang bersangkutan bahwa calon peserta akan diangkat menjadi Arsiparis tingkat ahli berdasarkan formasi Arsiparis setelah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan; 6) sehat jasrnani dan rohani; dan 7) persyaratan khusus lain dapat ditetapkan oleh tiap instansi. e) Persyaratan calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Teknis Pengelola Arsip 1) mendapatkan rekomendasi/persetujuan dari pimpinan instansi yang bersangkutan; 2) sehat jasmani dan rohani; dan 3) persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh instansi masing-masing. 1) Persyaratan Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Teknis kearsipan pimpinan unit kearsipan dan lembaga kearsipan 1) telah menduduki danj'atau akan menduduki jabatan sebagai Pimpinan Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan; 2) mendapatkan rekomendasi/ persetujuan dan komitmen dari pimpinan instansi yang bersangkutan bahwa calon peserta akan diangkat setelah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan
a) Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Fungsional Arsiparis 1)Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli dilaksanakan dengan keseluruhan jam pelajaran sejumlah 640 jam pelajaran terdiri dari: • pembelajaran di dalam kelas sejumlah 280 jam pelajaran (28 hari], dan • pembelajaran di luar kelaa/rnagang sejumlah 360 jam pelajaran. 2) Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Pengangkatan Arsiparis Tingkat Terampil dilaksanakan dengan keseluruhan jam pelajaran sejumlah 620 jam pelajaran terdiri dari: • pernbelajaran di dalam kelas sejumlah 260 jam pelajaran (26 hari]; dan • pembelajaran di luar kelas/magang sejumlah 360 jam pelajaran.
a) Mekanisme untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Pengangkatan Jabatan Fungsional Arsiparis telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur tentang Layanan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan. b) Mekanisme Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan fasilitasi Kearsipan, sebagai berikut: 1) Menerima surat permintaan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan; 2} Memverifikasi Pendidikan dan Pe1atihan Kearsipan fasilitasi dan calon peserta; 3) Membuat surat balasan dan mengirirnkan kepada Instansi terkait dengan jadwal dan materi perencanaan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan; dan 4) Berkoordinasi dengan penceramah/pengajar terkait dengan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan. Kearsipan danl a tau sudah menjabat menjadi Pimpinan Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan; 3) sehatjasmani dan rohani; dan 4) persyaratan khusus lain dapat ditetapkan oleh tiap instansi.
Jenis pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan meliputi: a) Pendidikan dan Pelatiban Fungsional Arsiparis: 1) Pendidikan dan Pelatihan Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli;
a) Pembiayaan program Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan yang diselenggarakan oleh ANRI melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibebankan dan anggaran instansi calon peserta Pendidikan dan Pelatihan; dan b) Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan fasilitasi Kearsipan menjadi tanggung jawab Instansi yang merencanakan pelaksanakan Perididikan dan Pelatihan Kearsipan. 3) Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Penjenjangan dilaksanakan dengan keseluruhan jam pelajaran sejurnlah 175 jam pelajaran terdiri dari: • pembelajaran di dalam kelas sejumlah 100 jam pelajaran (10 hari]: dan • pembelajaran di luar kelas/rnagang sejurnlah 75 Jam pelajaran. b) Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Teknis Kearsipan 1) Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan teknis kearsipan pengelola arsip, • Pendidikan dan PeLatihan Kearsipan tingkat Dasar, dilaksanakan dengan keseluruhan jam pelajaran sejumlah 40 jam pelajaran (4 bad); • Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan tingkat Lanjut, dilaksanakan dengan keseluruban jam pelajaran sejumlah 60 jam pelajaran (6 hari); dan • Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Sistem Kearsipan, dilaksanakan dengan keseluruhan jam pelajaran sejumlah 120 jam pelajaran (12 hari]. 2) Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan teknis kearsipan pimpinan unit kearsipan dan lembaga kearsipan dilaksanakan dengan keseluruhan jam pelajaran sejumlah 40 jam pelajaran (4 hari].
a) Inspektorat ANRI menerima pengaduan, saran dan masukan atas Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan yang berasal dari pemohon serta menjamin bahwa pengaduan akan disarnpaikan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang rnenangani. b) Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dalam bentuk lisan melalui tatap muka maupun telepon ke nomor +62-21-7805851 pesawat 320. e) Pengaduan, saran dan masukan secara tidak langsung dapat melalui: 1) Surat tertulis yang ditujukan kepada Inspektur dengan alamat pos Jalan Ampera Raya Nomor 7 Cilandak Timur, Jakarta 12560 atau melalui faksimile +62-21-7810280/7815157; 2) Surat elektronik. ke alamat anri.inspektorat@gmai1.eom. d) Setiap pelaksana Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan harus mencatat substansi aduan, saran, masukan dan identitas pengadu serta harus memberikan tanggapan secara langsung sesuai kewenangannya. 2) Pendidikan dan Pelatihan Pengangkatan Arsiparls Tingkat Terampil; dan 3) Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Arsiparis. b) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kearsipan: 1) Diklat Kearsipan Tingkat Dasar. • Dasar-dasar Kearsipan; • Pengelolaan Arsip Dinamis; dan • Pengelolaan Arsip Statis, 2) Diktat Kearsipan Tingkat Lanjut. • Penyusutan Arsip; • Pengelolaan Arsip Elektronik; dan • Training of Trainer (TOT) Kearsipan. 3) Diklat Sistem Kearsipan. • SIKN/ JIKN; dan • Penyusunan Instruroen Pengelolaan Arsip. 4) Diklat Penyelenggara Kearsipan. 5) Training on Records and Archives Management f or Pales tina and Timor Leste. e) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan memberikan tanggapan . awal kepada pengadu paling lambat 3 (tiga] hari kerja sejak pengaduan diterima dan penye1esaian akhir pengaduan paling lambat 60 (enampuluh) hari kalender.
a) Sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan, antara lain: 1) papan tulis; 2) flip chart; 3) sound system; 4) komputer/Laptop; 5) LCD Projectorj Infocus: 6) jaringan wireless fidelity (Wi-fi), 7) buku referensi; 8} modul/bahan aj ar; dan B. Komponen Standar Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); b) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); c) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); d) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nornor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61S); D Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1244); .._ __ ._. --..- ._ _ _ .._ .._----------
Pegawai Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan secara umum wajib mempunyai kompetensi sebagai berikut: a) menjunjung tinggi nilai-nilai ANR1; b) melaksanakan kode etik pegawai ANRI; c) adil dan tidak diskriminatif; d) cermat; e) santun dan ramah; f) tidak mempersulit; g) patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar; h) tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; i) terbuka dan mengarnbil langkah yang tepat untuk. menghindari benturan kepentingan; j) tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik; k] tidak memberikan informasi yang salah atau rnenyesatkan dalam me nanggapi permintaan inforrnasi serta proaktif daIam memenuhi kepentingan masyarakat; 1) tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, danl atau kewenangan yang dimiliki; 9) bahan praktek. b) Prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan, antara lain: 1) ruang kelas; 2) ruang kantor; 3) asrarna penginapan bagi peserta; 4) kamar Tamu untuk menginap narasumber/fasilitator/WI; 5) ruang Sekretariat; 6) ruang Pengajar IPembimbing Praktek; 7) ruang rnakanj'kantin; 8) perpustakaan; 9) ruang makan; 10)fasilitas olahraga; dan 11J tempat ibadah.
a) Terselenggaranya pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan; b) Tersampaikannya informasi yang dibutuhkan oleh calon peserta Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan dari kementerianjlembaga, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, perguruan tinggi, serta BUMN/BUMD; dan c) Terpenuhinya kebutuhan fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan yang dibutuhkan oleh kernenterian/lembaga, pemerintah daerah provinsi/kabupatenjkota, perguruan tinggi, serta BUMN/BUMD.
a) Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan; b) Calon peserta; c) Kepala Bidang Pelaksanaan dan Kerja Sarna; d) Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi; e) Kepala Subbagian Tata Usaha; I) Widyaiswara; g} Analis Pendidikan dan Pelatihan; dan h) Pranata Pendidikan dan Pelatihan,
a) Supervisi atasan langsung. b) Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; dan c) Dilaksanakan secara kontinu. m) sesuai dengan kepantasan; dan n) tidak menyimpang dari prosedur. PLT.KEPALAARSIPNASIONALREPUBLIKINDONESIA,
Evaluasi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan dilakukan setiap akhir pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan dalam rangka meningkatkan efektivitas program-program Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan yang rneliputi evaluasi terhadap pelaksana, peserta, dan tenaga pengajar serta evaluasi kurikulum, modul dan silabus Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan. Selain dilakukan evaluasi juga dilakukan pemantauan terhadap alumni peserta Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan yang diselenggarakan 1 (satu) tahun setelah penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan berakhir. Pemantauan dilaksanakan oleh penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan bekerjasama dengan unit yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian/kearsipan instansi. Pemantauan terhadap alumni peserta Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan untuk mengetahui: a) kepastian pengangkatan sebagai Arsiparis untuk alumni peserta Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Fungsional Arsiparis; b) tingkat perbaikan kinerja alumni setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan; c) tingkat penerapan pengetahuan dan keterampilan di bidang kearsipan dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan di instansinya; dan d)tingkat kesesuaian pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama Pendidikan dan PeIatihan Kearsipan dengan kebutuhan kompetensi di instansinya.
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan