DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Badan Informasi Geospasial (BIG)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengatur tata cara pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui penyesuaian/inpassing telah diatur dalam Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Melalui Penyesuaian/Inpassing;
c.bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing, berdampak terhadap Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Melalui Penyesuaian/Inpassing, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Melalui Penyesuaian/Inpassing; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
5.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);
7.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 134/KEP/M.Pan/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan Angka Kreditnya; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
3.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4.Surveyor Pemetaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggungjawab dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan survei dan pemetaan.
5.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
6.Instansi Pusat adalah kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.
7.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8.Kepala adalah Kepala BIG.
9.Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama BIG.
10.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
11.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
12.Rekomendasi adalah keterangan hasil uji kompetensi yang menyatakan tingkatan keterampilan/keahlian PNS pada Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan Aparatur Negara.

BAB II

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN

Pasal 2

Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan meliputi:

a.Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan; dan
b.Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian.

Pasal 3

(1)Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan ditujukan bagi:
1. a.PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang;
2. b.PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
3. c.Pejabat Pelaksana yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang survei dan pemetaan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang;
4. d.Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan; dan
5. e.PNS yang dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
(2)Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kategori keterampilan, jenjang Surveyor Pemetaan Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya.
(3)Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing harus didasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan peta jabatan yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

PERSYARATAN PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 4

PNS yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan melalui Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus memenuhi persyaratan:

a.berijazah paling rendah SLTA atau sederajat/D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/D3 (Diploma-Tiga) atau setara;
b.pangkat paling rendah sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
c.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan paling sedikit 2 (dua) tahun;
d.mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan;
e.nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
f.berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.

Pasal 5

PNS yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian melalui Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b harus memenuhi persyaratan:

a.berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma- Empat)/S-2 (Strata-Dua) atau yang sederajat;
b.pangkat paling rendah sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
c.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan paling sedikit 2 (dua) tahun;
d.mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan;
e.nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
f.berusia paling tinggi: 1) 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Pertama dan Muda; dan 2) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Madya.

BAB IV

TATA CARA USULAN PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 6

(1)Pejabat yang Berwenang menyampaikan usulan Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan secara tertulis kepada Kepala dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.
(2)Usulan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan:
1. a.tabel formasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan; dan
2. b.Daftar PNS yang diusulkan.
(3)Format tabel formasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan daftar PNS yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

(1)Daftar PNS yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b harus dilengkapi dengan dokumen administrasi.
(2)Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.daftar riwayat hidup;
2. b.fotokopi kartu pegawai;
3. c.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
4. d.fotokopi ijazah terakhir;
5. e.fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
6. f.surat keterangan melaksanakan tugas di bidang survei dan pemetaan;
7. g.fotokopi nilai prestasi kerja dalam 2 (Tahun) tahun terakhir;
8. h.surat rekomendasi atasan langsung;
9. i.fotokopi Surat Keputusan pengangkatan jabatan terakhir bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas;
10. j.surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan; dan
11. k.pakta integritas yang dibubuhi materai Rp6000,00 dan ditandatangani.
(3)Format daftar riwayat hidup, surat keterangan melaksanakan tugas di bidang survei dan pemetaan, surat rekomendasi atasan langsung, surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan, dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf f, huruf h, huruf j, dan huruf k adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

(1)Surat keterangan melaksanakan tugas di bidang survei dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2)huruf f memuat pengalaman pelaksanaan tugas di bidang survei dan pemetaan paling singkat 2 (dua) tahun secara kumulatif.
(2)Surat keterangan melaksanakan tugas di bidang survei dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai bukti fisik pelaksanaan kegiatan.
(3)Surat keterangan melaksanakan tugas di bidang survei dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah ditandatangani oleh:
1. a.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi urusan kepegawaian bagi PNS dari Instansi Pusat; atau
2. b.Pejabat Administrator yang membidangi urusan kepegawaian bagi PNS dari Pemerintah Daerah.

BAB V

VERIFIKASI DOKUMEN

Pasal 9

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di BIG yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian Jabatan Fungsional melaksanakan verifikasi terhadap dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 10

(1)Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan bahwa dokumen administrasi PNS tidak lengkap, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di BIG yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian Jabatan Fungsional mengembalikan dokumen kepada Pejabat yang Berwenang yang mengusulkan.
(2)Perbaikan dokumen administrasi PNS oleh Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pengembalian dokumen oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di BIG yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian Jabatan Fungsional.
(3)Dalam hal oleh Pejabat yang Berwenang tidak dapat memperbaiki dokumen administrasi PNS sampai dengan berakhirnya jangka waktu perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PNS yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat mengikuti tahap uji kompetensi.
(4)Bagi PNS yang dinyatakan tidak dapat mengikuti tahap uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masih dapat mengikuti Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dengan mengajukan usulan kembali oleh Pejabat yang Berwenang.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengatur tata cara pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui penyesuaian/inpassing telah diatur dalam Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Melalui Penyesuaian/Inpassing;
c.bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing, berdampak terhadap Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Melalui Penyesuaian/Inpassing, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
5.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);
7.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 134/KEP/M.Pan/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan Angka Kreditnya; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
3.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4.Surveyor Pemetaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggungjawab dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan survei dan pemetaan.
5.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
6.Instansi Pusat adalah kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.
7.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8.Kepala adalah Kepala BIG.
9.Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama BIG.
10.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
11.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
12.Rekomendasi adalah keterangan hasil uji kompetensi yang menyatakan tingkatan keterampilan/keahlian PNS pada Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan Aparatur Negara.

BAB II

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN

Pasal 2

Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan meliputi:

a.Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan; dan
b.Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian.

Pasal 3

(1)Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan ditujukan bagi:
1. a.PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang;
2. b.PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
3. c.Pejabat Pelaksana yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang survei dan pemetaan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang;
4. d.Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan; dan
5. e.PNS yang dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
(2)Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kategori keterampilan, jenjang Surveyor Pemetaan Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya.
(3)Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing harus didasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan peta jabatan yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

PERSYARATAN PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 4

PNS yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan melalui Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus memenuhi persyaratan:

a.berijazah paling rendah SLTA atau sederajat/D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/D3 (Diploma-Tiga) atau setara;
b.pangkat paling rendah sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
c.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan paling sedikit 2 (dua) tahun;
d.mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan;
e.nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
f.berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.

Pasal 5

PNS yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian melalui Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b harus memenuhi persyaratan:

a.berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma- Empat)/S-2 (Strata-Dua) atau yang sederajat;
b.pangkat paling rendah sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
c.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan paling sedikit 2 (dua) tahun;
d.mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan;
e.nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
f.berusia paling tinggi: 1) 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Pertama dan Muda; dan 2) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Madya.

BAB IV

TATA CARA USULAN PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 6

(1)Pejabat yang Berwenang menyampaikan usulan Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan secara tertulis kepada Kepala dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.
(2)Usulan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan:
1. a.tabel formasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan; dan
2. b.Daftar PNS yang diusulkan.
(3)Format tabel formasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan daftar PNS yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

(1)Daftar PNS yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b harus dilengkapi dengan dokumen administrasi.
(2)Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.daftar riwayat hidup;
2. b.fotokopi kartu pegawai;
3. c.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
4. d.fotokopi ijazah terakhir;
5. e.fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
6. f.surat keterangan melaksanakan tugas di bidang survei dan pemetaan;
7. g.fotokopi nilai prestasi kerja dalam 2 (Tahun) tahun terakhir;
8. h.surat rekomendasi atasan langsung;
9. i.fotokopi Surat Keputusan pengangkatan jabatan terakhir bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas;
10. j.surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan; dan
11. k.pakta integritas yang dibubuhi materai Rp6000,00 dan ditandatangani.
(3)Format daftar riwayat hidup, surat keterangan melaksanakan tugas di bidang survei dan pemetaan, surat rekomendasi atasan langsung, surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan, dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf f, huruf h, huruf j, dan huruf k adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

(1)Surat keterangan melaksanakan tugas di bidang survei dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2)huruf f memuat pengalaman pelaksanaan tugas di bidang survei dan pemetaan paling singkat 2 (dua) tahun secara kumulatif.
(2)Surat keterangan melaksanakan tugas di bidang survei dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai bukti fisik pelaksanaan kegiatan.
(3)Surat keterangan melaksanakan tugas di bidang survei dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah ditandatangani oleh:
1. a.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi urusan kepegawaian bagi PNS dari Instansi Pusat; atau
2. b.Pejabat Administrator yang membidangi urusan kepegawaian bagi PNS dari Pemerintah Daerah.

BAB V

VERIFIKASI DOKUMEN

Pasal 9

Pasal 10

(1)Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan bahwa dokumen administrasi PNS tidak lengkap, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di BIG yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian Jabatan Fungsional mengembalikan dokumen kepada Pejabat yang Berwenang yang mengusulkan.
(2)Perbaikan dokumen administrasi PNS oleh Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pengembalian dokumen oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di BIG yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian Jabatan Fungsional.
(3)Dalam hal oleh Pejabat yang Berwenang tidak dapat memperbaiki dokumen administrasi PNS sampai dengan berakhirnya jangka waktu perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PNS yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat mengikuti tahap uji kompetensi.
(4)Bagi PNS yang dinyatakan tidak dapat mengikuti tahap uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masih dapat mengikuti Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dengan mengajukan usulan kembali oleh Pejabat yang Berwenang.