DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 31 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Badan Informasi Geospasial (BIG)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Penggantian Kerugian Negara untuk Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Badan Informasi Geospasial; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

2.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
3.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 827); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA UNTUK PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
2.Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.
3.Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai aparatur sipil negara di Badan selain kepala Badan yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
4.Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.
5.Pengampu adalah orang atau badan hukum yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak didalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
6.Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan hukum karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang telah menyebabkan Kerugian Negara yang telah menyebabkan Kerugian Negara.
7.Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
8.Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara.
9.Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara di Badan yang selanjutnya disingkat PPKN Badan adalah Kepala Badan.
10.Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat atau pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyesuaian Kerugian Negara.
11.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
12.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh PPKN Badan dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
13.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh PPKN Badan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
14.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di Badan.

Pasal 2

(1)Penyelesaian Kerugian Negara atas uang, surat berharga, dan/atau barang di Badan yang disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Badan ini.
(2)Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk calon pegawai negeri sipil.
(3)Uang, surat berharga, dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara; dan/atau
2. b.uang dan/atau barang bukan milik negara yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

BAB II

PENYAMPAIAN INFORMASI DUGAAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 3

(1)Informasi adanya dugaan Kerugian Negara di Badan bersumber dari:
1. a.laporan secara tertulis yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. b.hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
3. c.aparat pengawasan internal pemerintah;
4. d.pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; dan
5. e.perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan atas uang, surat berharga, dan/atau barang yang menjadi tanggung jawab Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia.
(2)Pengumpulan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi urusan keuangan.
(3)Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi urusan keuangan menyampaikan informasi adanya dugaan Kerugian Negara kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi unit kerja yang terkait dengan dugaan Kerugian Negara paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya informasi adanya dugaan Kerugian Negara di Badan.

Pasal 4

(1)Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi unit kerja yang terkait dengan dugaan Kerugian Negara melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi unit kerja yang terkait dengan dugaan Kerugian Negara menerima informasi adanya dugaan Kerugian Negara di Badan.
(3)Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi urusan keuangan melaksanakan supervisi dan pendampingan pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan:
1. a.terdapat indikasi Kerugian Negara; atau
2. b.tidak ada indikasi Kerugian Negara.
(5)Terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi unit kerja yang terkait dengan dugaan Kerugian Negara:
1. a.melaporkan hasil verifikasi kepada PPKN Badan melalui Pejabat Pimpinan Tinggi yang membidangi urusan keuangan; dan
2. b.memberitahukan hasil verifikasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan, dalam hal hasil verifikasi menyatakan terdapat indikasi Kerugian Negara, paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak hasil verifikasi terbit.

BAB III

PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 5

PPKN Badan melaksanakan pemeriksaan Kerugian Negara dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a menyatakan terdapat indikasi Kerugian Negara yang disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

Pasal 6

(1)Untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PPKN Badan membentuk TPKN.
(2)TPKN bersifat ad hoc.
(3)TPKN terdiri atas:
1. a.ketua merangkap anggota; dan
2. b.anggota.
(4)Anggota TPKN:
1. a.berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan berjumlah ganjil; dan
2. b.memiliki jabatan atau pangkat setingkat dengan atau lebih tinggi dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga telah menyebabkan Kerugian Negara.

Pasal 7

(1)TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dibentuk.
(2)TPKN memiliki tugas dan wewenang:
1. a.menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
2. b.mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
3. c.menghitung jumlah Kerugian Negara; dan
4. d.melaksanakan inventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga telah menyebabkan Kerugian Negara yang dapat dijadikan sebagai jaminan dalam Tuntutan Ganti Kerugian.
(3)Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperoleh melalui:
1. a.pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
2. b.permintaan keterangan, tanggapan, dan/atau klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat atau diduga terlibat atau mengetahui terjadinya Kerugian Negara yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.
(4)Pelaksanaan inventarisasi harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait.

Pasal 8

(1)Dalam menghitung jumlah Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, TPKN mengacu pada:
1. a.nilai buku; dan
2. b.nilai wajar atas barang yang sejenis.
(2)Dalam hal terdapat perbedaan nilai antara nilai buku dan nilai wajar atas barang yang sejenis, penghitungan jumlah Kerugian Negara dilaksanakan dengan mengacu pada nilai yang tertinggi.
(3)Dalam penentuan nilai Kerugian Negara, TPKN dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai objek kerugian negara.

Pasal 9

(1)Hasil pelaksanaan tugas dan wewenang TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dituangkan dalam bentuk hasil pemeriksaan.
(2)Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan TPKN kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga telah menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan tanggapan.
(3)Penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak pemeriksaan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 selesai.

Pasal 10

(1)Pegawai Negeri Bukan Bendahara memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak hasil pemeriksaan disampaikan kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga telah menyebabkan Kerugian Negara.
(3)Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga telah menyebabkan Kerugian Negara tidak memberikan tanggapan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga telah menyebabkan Kerugian Negara dianggap menyetujui hasil pemeriksaan.
(4)Dalam hal TPKN menerima tanggapan yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga telah menyebabkan Kerugian Negara, TPKN memperbaiki hasil pemeriksaan.
(5)Dalam hal TPKN menolak tanggapan yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga telah menyebabkan Kerugian Negara, TPKN melampirkan alasan penolakan tanggapan dalam hasil pemeriksaan.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
3.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 827); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA UNTUK PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
2.Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.
3.Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai aparatur sipil negara di Badan selain kepala Badan yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
4.Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.
5.Pengampu adalah orang atau badan hukum yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak didalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
6.Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan hukum karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang telah menyebabkan Kerugian Negara yang telah menyebabkan Kerugian Negara.
7.Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
8.Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara.
9.Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara di Badan yang selanjutnya disingkat PPKN Badan adalah Kepala Badan.
10.Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat atau pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyesuaian Kerugian Negara.
11.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
12.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh PPKN Badan dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
13.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh PPKN Badan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
14.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di Badan.

Pasal 2

(1)Penyelesaian Kerugian Negara atas uang, surat berharga, dan/atau barang di Badan yang disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Badan ini.
(2)Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk calon pegawai negeri sipil.
(3)Uang, surat berharga, dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara; dan/atau
2. b.uang dan/atau barang bukan milik negara yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

BAB II

PENYAMPAIAN INFORMASI DUGAAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 3

(1)Informasi adanya dugaan Kerugian Negara di Badan bersumber dari:
1. a.laporan secara tertulis yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. b.hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
3. c.aparat pengawasan internal pemerintah;
4. d.pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; dan
5. e.perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan atas uang, surat berharga, dan/atau barang yang menjadi tanggung jawab Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia.
(2)Pengumpulan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi urusan keuangan.
(3)Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi urusan keuangan menyampaikan informasi adanya dugaan Kerugian Negara kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi unit kerja yang terkait dengan dugaan Kerugian Negara paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya informasi adanya dugaan Kerugian Negara di Badan.

Pasal 4

(1)Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi unit kerja yang terkait dengan dugaan Kerugian Negara melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi unit kerja yang terkait dengan dugaan Kerugian Negara menerima informasi adanya dugaan Kerugian Negara di Badan.
(3)Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi urusan keuangan melaksanakan supervisi dan pendampingan pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan:
1. a.terdapat indikasi Kerugian Negara; atau
2. b.tidak ada indikasi Kerugian Negara.
(5)Terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi unit kerja yang terkait dengan dugaan Kerugian Negara:
1. a.melaporkan hasil verifikasi kepada PPKN Badan melalui Pejabat Pimpinan Tinggi yang membidangi urusan keuangan; dan
2. b.memberitahukan hasil verifikasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan, dalam hal hasil verifikasi menyatakan terdapat indikasi Kerugian Negara, paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak hasil verifikasi terbit.

BAB III

PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 5

Pasal 6

(1)Untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PPKN Badan membentuk TPKN.
(2)TPKN bersifat ad hoc.
(3)TPKN terdiri atas:
1. a.ketua merangkap anggota; dan
2. b.anggota.
(4)Anggota TPKN:
1. a.berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan berjumlah ganjil; dan
2. b.memiliki jabatan atau pangkat setingkat dengan atau lebih tinggi dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga telah menyebabkan Kerugian Negara.

Pasal 7

(1)TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dibentuk.
(2)TPKN memiliki tugas dan wewenang:
1. a.menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
2. b.mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
3. c.menghitung jumlah Kerugian Negara; dan
4. d.melaksanakan inventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga telah menyebabkan Kerugian Negara yang dapat dijadikan sebagai jaminan dalam Tuntutan Ganti Kerugian.
(3)Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperoleh melalui:
1. a.pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
2. b.permintaan keterangan, tanggapan, dan/atau klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat atau diduga terlibat atau mengetahui terjadinya Kerugian Negara yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.
(4)Pelaksanaan inventarisasi harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait.

Pasal 8

(1)Dalam menghitung jumlah Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, TPKN mengacu pada:
1. a.nilai buku; dan
2. b.nilai wajar atas barang yang sejenis.
(2)Dalam hal terdapat perbedaan nilai antara nilai buku dan nilai wajar atas barang yang sejenis, penghitungan jumlah Kerugian Negara dilaksanakan dengan mengacu pada nilai yang tertinggi.
(3)Dalam penentuan nilai Kerugian Negara, TPKN dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai objek kerugian negara.

Pasal 9

(1)Hasil pelaksanaan tugas dan wewenang TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dituangkan dalam bentuk hasil pemeriksaan.
(2)Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan TPKN kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga telah menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan tanggapan.
(3)Penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak pemeriksaan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 selesai.

Pasal 10

(1)Pegawai Negeri Bukan Bendahara memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak hasil pemeriksaan disampaikan kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga telah menyebabkan Kerugian Negara.
(3)Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga telah menyebabkan Kerugian Negara tidak memberikan tanggapan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga telah menyebabkan Kerugian Negara dianggap menyetujui hasil pemeriksaan.
(4)Dalam hal TPKN menerima tanggapan yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga telah menyebabkan Kerugian Negara, TPKN memperbaiki hasil pemeriksaan.
(5)Dalam hal TPKN menolak tanggapan yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga telah menyebabkan Kerugian Negara, TPKN melampirkan alasan penolakan tanggapan dalam hasil pemeriksaan.