DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pemberian tunjangan kinerja Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian; tunjangan Kinerja Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian bersifat penambahan tunjangan kinerja; serta cara penghitungan tunjangan kinerja Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pegawai aparatur sipil negara yang ditugaskan menjadi pelaksana tugas dan pelaksana harian di Badan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diberikan tunjangan kinerja;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Tunjangan Kinerja Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Badan Informasi Geospasial; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 212);

2.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 924); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG TUNJANGAN KINERJA PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
2.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
3.Jabatan Struktural adalah jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, dan/atau jabatan administrasi di Badan.
4.Pejabat Struktural adalah pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan/atau pejabat administrasi di Badan.
5.Pelaksana Tugas adalah Pegawai ASN yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas Jabatan Struktural karena Pejabat Struktural definitif dinyatakan berhalangan tetap.
6.Pelaksana Harian adalah Pegawai ASN yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan Struktural karena Pejabat Struktural definitif dimaksud dinyatakan berhalangan sementara.
7.Tunjangan Kinerja Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian adalah tunjangan kinerja yang diberikan kepada Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas dan/atau Pelaksana Harian.
8.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Penugasan Pegawai ASN sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di Badan terkait penunjukan Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian.

Pasal 3

(1)Pegawai ASN yang bertugas sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian paling singkat 30 (tiga puluh) Hari diberikan Tunjangan Kinerja Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian.
(2)Perhitungan Tunjangan Kinerja Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak tanggal penugasan Pegawai ASN menjadi Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian.

Pasal 4

Tunjangan Kinerja Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian bersifat penambahan tunjangan kinerja.

Pasal 5

Perhitungan Tunjangan Kinerja Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian dilakukan dengan memperhitungkan capaian kinerja Pegawai ASN setiap bulan dan kehadiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Badan.

Pasal 6

Pegawai ASN Badan yang ditugaskan menjadi Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian untuk Jabatan Struktural dengan kelas jabatan di atas kelas jabatan Pegawai ASN Badan dimaksud diberikan Tunjangan Kinerja Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian sebesar selisih antara besaran tunjangan kinerja Pejabat Struktural yang tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dengan besaran tunjangan kinerja sebagai Pegawai ASN Badan.

Pasal 7

Pegawai ASN Badan yang ditugaskan menjadi Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian untuk Jabatan Struktural dengan kelas jabatan yang setingkat dengan kelas jabatan Pegawai ASN Badan dimaksud diberikan Tunjangan Kinerja Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran tunjangan kinerja Pejabat Struktural yang tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian.

Pasal 8

Pegawai ASN Badan yang ditugaskan menjadi Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian untuk Jabatan Struktural dengan kelas jabatan di bawah kelas jabatan Pegawai ASN Badan dimaksud diberikan Tunjangan Kinerja Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran tunjangan kinerja Pejabat Struktural yang tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian.

Pasal 9

Pegawai ASN selain Pegawai ASN Badan yang ditugaskan menjadi Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian untuk Jabatan Struktural di Badan diberikan Tunjangan Kinerja Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian sebesar selisih antara besaran tunjangan kinerja Pejabat Struktural yang tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dengan besaran tunjangan kinerja sebagai Pegawai ASN.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perhitungan dan pemberian Tunjangan Kinerja Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…