DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 22 Mei 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai data geospasial dan informasi geospasial yang disebarluaskan dalam hubungan luar negeri; penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial yang disebarluaskan dalam hubungan luar negeri

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan pesat teknologi informasi dan meningkatnya kebutuhan terhadap data geospasial dan informasi geospasial dalam hubungan internasional menimbulkan tuntutan akan ketersediaan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penyebarluasannya;
c.bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial yang menggambarkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hubungan luar negeri termasuk transaksi bisnis internasional, perlu adanya pedoman yang menjadi acuan dalam pelaksanaan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial dimaksud;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Pedoman Penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial dalam Hubungan Luar Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
4.Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 212);
5.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Pengolahan Data Geospasial dan Informasi Geospasial di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 545);
6.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Persetujuan Pengumpulan Data Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 854);
7.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 984);
8.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 924); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PEDOMAN PENYEBARLUASAN DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL DALAM HUBUNGAN LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
2.Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
3.Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
4.Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.
5.Peta Rupabumi Indonesia yang selanjutnya disebut Peta RBI adalah peta dasar yang memberikan informasi yang mencakup wilayah darat, pantai, dan laut.
6.Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna.
7.Penyelenggara IG adalah instansi pemerintah, pemerintah daerah, orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha yang melakukan penyebarluasan DG dan IG.
8.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)Peraturan Badan ini merupakan pedoman untuk Penyelenggara IG dalam melakukan penyebarluasan DG dan IG dalam Hubungan Luar Negeri.
(2)Penyebarluasan DG dan IG dalam Hubungan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
1. a.penyebarluasan DG dan IG antara Penyelenggara IG dalam negeri dan Penyelenggara IG luar negeri;
2. b.penyebarluasan DG dan IG dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
3. c.penyebarluasan DG dan IG antar-Penyelenggara IG luar negeri.

BAB II

DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL YANG DISEBARLUASKAN DALAM HUBUNGAN LUAR NEGERI

Pasal 3

(1)DG dan IG dapat disebarluaskan dalam Hubungan Luar Negeri.
(2)DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan DG dan IG yang memuat materi mengenai penggambaran geospasial dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi DG dan IG yang:
1. a.mengungkap rahasia negara, wilayah pertahanan, dan kawasan keamanan;
2. b.masuk dalam kategori informasi publik yang dikecualikan; atau
3. c.terklasifikasi sebagai data pribadi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Jenis DG yang disebarluaskan dalam Hubungan Luar Negeri terdiri atas:

a.citra dengan resolusi spasial lebih dari atau sama dengan 4 (empat) meter; dan/atau
b.digital elevation model dengan resolusi spasial lebih dari atau sama dengan 8 (delapan) meter.

Pasal 5

(1)Jenis IG yang disebarluaskan dalam Hubungan Luar Negeri terdiri atas:
1. a.nilai koordinat lintang dan bujur dalam satuan derajat desimal dengan paling banyak 4 (empat) angka di belakang desimal;
2. b.unsur geospasial dalam bentuk titik, garis, dan/atau poligon bernilai koordinat;
3. c.Peta RBI dengan skala paling besar 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu); dan/atau
4. d.peta tematik dengan skala paling besar 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
(2)Unsur geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak dapat disebarluaskan memuat:
1. a.identitas pribadi termasuk data kepemilikan;
2. b.data teknis rinci infrastruktur strategis;
3. c.koordinat presisi tinggi fasilitas strategis negara;
4. d.rahasia negara;
5. e.kawasan keamanan dan wilayah pertahanan; dan/atau
6. f.informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Ketentuan jenis DG dan jenis IG yang disebarluaskan dalam Hubungan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tidak berlaku terhadap pelaksanaan penyebarluasan dalam Hubungan Luar Negeri yang berdasarkan:
1. a.kewajiban Indonesia dalam kerja sama internasional yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian atau nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain, organisasi internasional, atau lembaga internasional;
2. b.kewajiban Indonesia sebagai anggota organisasi internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
3. c.pelaksanaan transaksi bisnis internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Penyebarluasan DG dan IG dalam Hubungan Luar Negeri terhadap jenis DG dan jenis IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek pertahanan, keamanan, kepentingan strategis nasional, dan hak cipta.

BAB III

PERSETUJUAN PENYEBARLUASAN DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL DALAM HUBUNGAN LUAR NEGERI

Pasal 7

Penyebarluasan DG dan IG dalam Hubungan Luar Negeri terhadap jenis DG dan jenis IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Badan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan pemberian persetujuan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan melibatkan:

a.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
b.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan; dan/atau
c.kementerian atau lembaga lain yang terkait dengan tema DG dan IG yang akan disebarluaskan dalam Hubungan Luar Negeri.

Pasal 9

Pemberian persetujuan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan melalui tahapan:

a.permohonan; dan
b.verifikasi.

Pasal 10

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan kegiatan pengajuan dokumen permohonan persetujuan Kepala Badan oleh Penyelenggara IG yang akan menyebarluaskan DG dan IG dalam Hubungan Luar Negeri terhadap jenis DG dan jenis IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
1. a.latar belakang penyebarluasan DG dan/atau IG;
2. b.materi, jenis, dan metadata DG dan/atau IG;
3. c.identitas pihak yang akan menerima DG dan/atau IG;
4. d.identitas pihak lain jika pihak yang akan menerima DG dan/atau IG akan menyebarluaskan DG dan/atau IG kepada pihak lain;
5. e.mekanisme penyebarluasan DG dan/atau IG; dan
6. f.pernyataan jaminan penggunaan terbatas yang memuat keterangan bahwa pihak penerima DG dan/atau IG hanya akan menyebarluaskan DG dan/atau IG yang diterima kepada pihak lain yang akan menerima DG dan/atau IG sebagaimana dimaksud pada huruf d.
(3)Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan penyelenggaraan infrastruktur IG di Badan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…