Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 10 Tahun 2021
- Nomor
- 10
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 36
menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DASAR.
BAB I
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
BAB II JENIS PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DASAR YANG DAPAT DIKERJASAMAKAN MELALUI KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
BAB II
Penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan melalui KPBUMN. BAB III ORGANISASI KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA Bagian Kesatu Penanggung Jawab Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara
BAB III
Bagian Kedua Tim Pelaksana Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara
Bagian Ketiga Panitia Pemilihan Badan Usaha Milik Negara Pelaksana
BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
BAB IV
KPBUMN dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
Bagian Kedua Tahap Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara
Tahap perencanaan dan penyiapan KPBUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a paling sedikit mempertimbangkan:
Tahap perencanaan dan penyiapan KPBUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas kegiatan:
Paragraf 2 Studi Pendahuluan
dan
Paragraf 3 Penyusunan Rencana Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara
Kepala Badan melakukan penyusunan rencana KPBUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b yang didasarkan pada hasil studi pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. Paragraf 4 Penetapan Rencana Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara
Membuka PDF…