DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);

2.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 62);
3.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 827); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
2.Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
3.Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
4.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan yang membidangi urusan tertentu dalam hal ini bidang penyelenggaraan IGD.
5.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
6.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan BUMN yang selanjutnya disebut KPBUMN adalah kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan BUMN dalam penyelenggaraan IGD.
8.BUMN Pelaksana adalah BUMN yang telah ditetapkan dalam seleksi sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan IGD.
9.Layanan Geospasial yang selanjutnya disebut Layanan adalah pemberian akses terhadap IG melalui web service atau aplikasi tertentu kepada pengguna.
10.Dukungan Pemerintah adalah dukungan berupa kontribusi fiskal dan/atau nonfiskal yang diberikan dalam rangka pelaksanaan KPBUMN.
11.Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan IGD dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.

BAB II

JENIS PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DASAR YANG DAPAT DIKERJASAMAKAN MELALUI KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan IGD dilakukan oleh Badan.
(2)Penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.pengumpulan DG;
2. b.pengolahan DG dan IG;
3. c.penyimpanan dan pengamanan DG dan IG;
4. d.penyebarluasan DG dan IG; dan
5. e.penggunaan IG.
(3)Penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pemutakhiran IGD yang dilakukan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
(4)Pemutakhiran IGD sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilakukan dalam hal IGD telah berubah atau terjadi ketidaksesuaian dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

Pasal 3

Penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan melalui KPBUMN.

BAB III

ORGANISASI KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Pasal 4

(1)Kepala Badan bertindak sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan KPBUMN.
(2)Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. a.merencanakan dan menyiapkan KPBUMN;
2. b.memilih BUMN Pelaksana;
3. c.menandatangani perjanjian KPBUMN;
4. d.melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan perjanjian KPBUMN;
5. e.melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan KPBUMN;
6. f.melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan KPBUMN kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
7. g.melaksanakan tugas dan kewenangan lain.
(3)Tugas dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
1. a.menetapkan rencana KPBUMN;
2. b.menetapkan bentuk pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan BUMN Pelaksana;
3. c.menetapkan daftar pendek peserta seleksi dalam pemilihan BUMN Pelaksana;
4. d.menetapkan jenis Layanan yang dapat dikomersialkan maupun yang tidak dapat dikomersialkan;
5. e.menetapkan persetujuan atas rencana kerja sama BUMN Pelaksana dengan badan usaha lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
6. f.menetapkan cakupan wilayah dan besarnya pembiayaan sebagian KPBUMN oleh Pemerintah Pusat.
(4)Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan dibantu oleh Tim Pelaksana KPBUMN dan Panitia Pemilihan BUMN Pelaksana.

Pasal 5

(1)Kepala Badan menunjuk pejabat pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas di bidang IGD secara ex-officio sebagai ketua tim pelaksana KPBUMN.
(2)Tim pelaksana KPBUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
1. a.menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi dan pelaporan KPBUMN;
2. b.membantu Kepala Badan dalam tahap pelaksanaan perjanjian KPBUMN;
3. c.melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait; dan
4. d.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan dalam pelaksanaan KPBUMN.
(3)Tim pelaksana KPBUMN terdiri atas:
1. a.tim perencanaan dan penyiapan KPBUMN;
2. b.tim pengendali atas pelaksanaan perjanjian KPBUMN; dan
3. c.sekretariat.
(4)Tim pelaksana KPBUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

(1)Panitia pemilihan BUMN Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) dipimpin oleh ketua yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
(2)Panitia pemilihan BUMN Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses pemilihan BUMN Pelaksana.
(3)Panitia pemilihan BUMN Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Pasal 7

KPBUMN dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a.tahap perencanaan dan penyiapan KPBUMN;
b.tahap pemilihan BUMN Pelaksana;
c.tahap penandatanganan perjanjian KPBUMN; dan
d.tahap pelaksanaan perjanjian KPBUMN.

Pasal 8

Tahap perencanaan dan penyiapan KPBUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a paling sedikit mempertimbangkan:

a.ketersediaan IGD yang mutakhir;
b.rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana strategis Badan;
c.analisis biaya manfaat dan sosial; dan
d.analisis nilai manfaat uang.

Pasal 9

Tahap perencanaan dan penyiapan KPBUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas kegiatan:

a.pelaksanaan studi pendahuluan;
b.penyusunan rencana KPBUMN;
c.penetapan rencana KPBUMN; dan
d.penyiapan KPBUMN.

Pasal 10

(1)Kepala Badan melaksanakan studi pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a untuk mengidentifikasi penyelenggaraan IGD yang akan dikerjasamakan melalui KPBUMN.
(2)Studi pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit memuat:
1. a.ruang lingkup KPBUMN;
2. b.rencana skema pembiayaan KPBUMN dan sumber pendanaan;
3. c.rencana jangka waktu KPBUMN dengan memperhatikan kelayakan investasi; dan
4. d.rencana penawaran kerja sama yang meliputi jadwal, proses, dan cara penilaian.
(3)Studi pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)juga memuat:
1. a.rencana Dukungan Pemerintah;
2. b.rencana manajemen risiko;
3. c.rencana pemanfaatan aset;
4. d.rencana pengembalian aset;
5. e.rencana pengembalian investasi; dan
6. f.rencana bagian Pemerintah Pusat atas Penggunaan Secara Komersial.
(4)Bentuk KPBUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
1. a.pelaksanaan jaring kontrol geodesi; dan
2. b.pelaksanaan peta dasar.
(5)Bentuk KPBUMN untuk pelaksanaan jaring kontrol geodesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
1. a.pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan/atau pemutakhiran stasiun pengamatan tetap/kontinu;
2. b.pemberian Layanan untuk pemanfaatan jaring kontrol geodesi; dan
3. c.bentuk lain sesuai hasil studi pendahuluan dan hasil evaluasi pelaksanaan KPBUMN.
(6)Bentuk KPBUMN untuk pelaksanaan peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi penentuan rencana:
1. a.wilayah dan skala pembuatan peta dasar;
2. b.spesifikasi teknis peta dasar;
3. c.pilihan teknologi pembuatan peta dasar;
4. d.infrastruktur pembuatan, pengelolaan dan penyebarluasan peta dasar yang harus disiapkan; dan
5. e.bentuk lain sesuai hasil studi pendahuluan dan hasil evaluasi pelaksanaan KPBUMN.
(7)Rencana skema pembiayaan dan sumber pendanaan untuk pelaksanaan KPBUMN meliputi:
1. a.pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan jaring kontrol geodesi dan pelaksanaan peta dasar;
2. b.pembiayaan yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur pendukung pelaksanaan KPBUMN; dan
3. c.pembiayaan sebagian KPBUMN yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
(8)Rencana jangka waktu KPBUMN ditentukan dengan cara:
1. a.identifikasi layanan jaring kontrol geodesi dan peta dasar yang dapat dikomersialkan;
2. b.identifikasi layanan aplikasi geospasial beserta potensi pasarnya;
3. c.identifikasi layanan pengelolaan sistem dan aplikasi geospasial tertentu beserta potensi pasarnya;
4. d.perhitungan return of investment BUMN Pelaksana; dan
5. e.analisis perhitungan bagian Pemerintah Pusat yang merupakan penerimaan negara bukan pajak pada Badan.

Pasal 11

Kepala Badan melakukan penyusunan rencana KPBUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b yang didasarkan pada hasil studi pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 62);
3.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 827); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
2.Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
3.Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
4.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan yang membidangi urusan tertentu dalam hal ini bidang penyelenggaraan IGD.
5.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
6.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan BUMN yang selanjutnya disebut KPBUMN adalah kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan BUMN dalam penyelenggaraan IGD.
8.BUMN Pelaksana adalah BUMN yang telah ditetapkan dalam seleksi sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan IGD.
9.Layanan Geospasial yang selanjutnya disebut Layanan adalah pemberian akses terhadap IG melalui web service atau aplikasi tertentu kepada pengguna.
10.Dukungan Pemerintah adalah dukungan berupa kontribusi fiskal dan/atau nonfiskal yang diberikan dalam rangka pelaksanaan KPBUMN.
11.Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan IGD dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.

BAB II

JENIS PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DASAR YANG DAPAT DIKERJASAMAKAN MELALUI KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan IGD dilakukan oleh Badan.
(2)Penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.pengumpulan DG;
2. b.pengolahan DG dan IG;
3. c.penyimpanan dan pengamanan DG dan IG;
4. d.penyebarluasan DG dan IG; dan
5. e.penggunaan IG.
(3)Penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pemutakhiran IGD yang dilakukan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
(4)Pemutakhiran IGD sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilakukan dalam hal IGD telah berubah atau terjadi ketidaksesuaian dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

Pasal 3

Penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan melalui KPBUMN.

BAB III

ORGANISASI KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Pasal 4

(1)Kepala Badan bertindak sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan KPBUMN.
(2)Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. a.merencanakan dan menyiapkan KPBUMN;
2. b.memilih BUMN Pelaksana;
3. c.menandatangani perjanjian KPBUMN;
4. d.melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan perjanjian KPBUMN;
5. e.melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan KPBUMN;
6. f.melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan KPBUMN kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
7. g.melaksanakan tugas dan kewenangan lain.
(3)Tugas dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
1. a.menetapkan rencana KPBUMN;
2. b.menetapkan bentuk pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan BUMN Pelaksana;
3. c.menetapkan daftar pendek peserta seleksi dalam pemilihan BUMN Pelaksana;
4. d.menetapkan jenis Layanan yang dapat dikomersialkan maupun yang tidak dapat dikomersialkan;
5. e.menetapkan persetujuan atas rencana kerja sama BUMN Pelaksana dengan badan usaha lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
6. f.menetapkan cakupan wilayah dan besarnya pembiayaan sebagian KPBUMN oleh Pemerintah Pusat.
(4)Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan dibantu oleh Tim Pelaksana KPBUMN dan Panitia Pemilihan BUMN Pelaksana.

Pasal 5

(1)Kepala Badan menunjuk pejabat pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas di bidang IGD secara ex-officio sebagai ketua tim pelaksana KPBUMN.
(2)Tim pelaksana KPBUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
1. a.menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi dan pelaporan KPBUMN;
2. b.membantu Kepala Badan dalam tahap pelaksanaan perjanjian KPBUMN;
3. c.melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait; dan
4. d.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan dalam pelaksanaan KPBUMN.
(3)Tim pelaksana KPBUMN terdiri atas:
1. a.tim perencanaan dan penyiapan KPBUMN;
2. b.tim pengendali atas pelaksanaan perjanjian KPBUMN; dan
3. c.sekretariat.
(4)Tim pelaksana KPBUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

(1)Panitia pemilihan BUMN Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) dipimpin oleh ketua yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
(2)Panitia pemilihan BUMN Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses pemilihan BUMN Pelaksana.
(3)Panitia pemilihan BUMN Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Pasal 7

KPBUMN dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a.tahap perencanaan dan penyiapan KPBUMN;
b.tahap pemilihan BUMN Pelaksana;
c.tahap penandatanganan perjanjian KPBUMN; dan
d.tahap pelaksanaan perjanjian KPBUMN.

Pasal 8

Tahap perencanaan dan penyiapan KPBUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a paling sedikit mempertimbangkan:

a.ketersediaan IGD yang mutakhir;
b.rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana strategis Badan;
c.analisis biaya manfaat dan sosial; dan
d.analisis nilai manfaat uang.

Pasal 9

Tahap perencanaan dan penyiapan KPBUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas kegiatan:

a.pelaksanaan studi pendahuluan;
b.penyusunan rencana KPBUMN;
c.penetapan rencana KPBUMN; dan
d.penyiapan KPBUMN.

Pasal 10

(1)Kepala Badan melaksanakan studi pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a untuk mengidentifikasi penyelenggaraan IGD yang akan dikerjasamakan melalui KPBUMN.
(2)Studi pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit memuat:
1. a.ruang lingkup KPBUMN;
2. b.rencana skema pembiayaan KPBUMN dan sumber pendanaan;
3. c.rencana jangka waktu KPBUMN dengan memperhatikan kelayakan investasi; dan
4. d.rencana penawaran kerja sama yang meliputi jadwal, proses, dan cara penilaian.
(3)Studi pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)juga memuat:
1. a.rencana Dukungan Pemerintah;
2. b.rencana manajemen risiko;
3. c.rencana pemanfaatan aset;
4. d.rencana pengembalian aset;
5. e.rencana pengembalian investasi; dan
6. f.rencana bagian Pemerintah Pusat atas Penggunaan Secara Komersial.
(4)Bentuk KPBUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
1. a.pelaksanaan jaring kontrol geodesi; dan
2. b.pelaksanaan peta dasar.
(5)Bentuk KPBUMN untuk pelaksanaan jaring kontrol geodesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
1. a.pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan/atau pemutakhiran stasiun pengamatan tetap/kontinu;
2. b.pemberian Layanan untuk pemanfaatan jaring kontrol geodesi; dan
3. c.bentuk lain sesuai hasil studi pendahuluan dan hasil evaluasi pelaksanaan KPBUMN.
(6)Bentuk KPBUMN untuk pelaksanaan peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi penentuan rencana:
1. a.wilayah dan skala pembuatan peta dasar;
2. b.spesifikasi teknis peta dasar;
3. c.pilihan teknologi pembuatan peta dasar;
4. d.infrastruktur pembuatan, pengelolaan dan penyebarluasan peta dasar yang harus disiapkan; dan
5. e.bentuk lain sesuai hasil studi pendahuluan dan hasil evaluasi pelaksanaan KPBUMN.
(7)Rencana skema pembiayaan dan sumber pendanaan untuk pelaksanaan KPBUMN meliputi:
1. a.pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan jaring kontrol geodesi dan pelaksanaan peta dasar;
2. b.pembiayaan yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur pendukung pelaksanaan KPBUMN; dan
3. c.pembiayaan sebagian KPBUMN yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
(8)Rencana jangka waktu KPBUMN ditentukan dengan cara:
1. a.identifikasi layanan jaring kontrol geodesi dan peta dasar yang dapat dikomersialkan;
2. b.identifikasi layanan aplikasi geospasial beserta potensi pasarnya;
3. c.identifikasi layanan pengelolaan sistem dan aplikasi geospasial tertentu beserta potensi pasarnya;
4. d.perhitungan return of investment BUMN Pelaksana; dan
5. e.analisis perhitungan bagian Pemerintah Pusat yang merupakan penerimaan negara bukan pajak pada Badan.

Pasal 11

Kepala Badan melakukan penyusunan rencana KPBUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b yang didasarkan pada hasil studi pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.