DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 11 Tahun 2021

Nomor: 11
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Pengusulan Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);

2.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor www.peraturan.go.id 2021, No.478 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
3.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 827); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PENGUSULAN PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DI LUAR RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
2.Instansi Pemerintah adalah kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mcmimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan yang membidangi urusan tertentu dalam hal ini bidang penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar. www.peraturan.go.id 2021, No.478
5.Rencana Induk Penyelenggaraan IG adalah daftar program dan kegiatan penyelenggaraan IG yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara menyeluruh dan sinkron dalam kurun waktu dan wilayah tertentu sesuai dengan prioritas kebutuhan pembangunan nasional.
6.Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional adalah daftar program dan kegiatan penyelenggaraan IG yang ditetapkan oleh kepala Badan dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Badan yang melaksanakan tugas di bidang informasi geospasial tematik.
8.Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pasal 2

Dalam menyelenggarakan IG, Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus mengacu pada Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional.

Pasal 3

(1)Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengusulkan penyelenggaraan IG di luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Pengusulan penyelenggaraan IG di luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Induk Penyelenggaraan IG, tingkat urgensi dan ketersediaan anggaran.
(3)Tingkat urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
1. a.pelaksanaan prioritas nasional/program strategis;
2. b.perintah peraturan perundang-undangan; dan/atau www.peraturan.go.id 2021, No.478
3. c.keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi untuk menyelenggarakan IG.

BAB II

PENGUSULAN

Pasal 4

Pengusulan penyelenggaraan IG di luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional dilaksanakan melalui tahapan:

a.permohonan;
b.verifikasi; dan
c.penetapan.

Pasal 5

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dengan mengajukan surat pengusulan penyelenggaraan IG di luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional kepada kepala Badan melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
(2)Surat pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
1. a.latar belakang;
2. b.output/keluaran;
3. c.lokasi kegiatan;
4. d.manfaat/dampak;
5. e.jangka waktu penyelenggaraan IG; dan
6. f.sumber pembiayaan dan rencana biaya.

Pasal 6

(1)Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan surat pengusulan terhadap Rencana Induk Penyelenggaraan IG, tingkat urgensi, dan ketersediaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. www.peraturan.go.id 2021, No.478
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya paling lama 8 (delapan) Hari sejak permohonan dinyatakan lengkap.
(3)Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pimpinan Tinggi Madya harus melibatkan pejabat pimpinan tinggi madya di Badan yang mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan Badan.
(4)Selain pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dapat melibatkan:
1. a.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk usulan dari Instansi Pemerintah; dan
2. b.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk usulan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1)Berdasarkan hasil verifikasi, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menerbitkan rekomendasi.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) Hari sejak keluarnya hasil verifikasi.
(3)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Badan.

Pasal 8

Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kepala Badan menetapkan:

a.persetujuan penyelenggaraan IG di luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional; atau
b.usulan penyelenggaraan IG untuk dimasukkan dalam Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional. www.peraturan.go.id 2021, No.478

Pasal 9

Kepala Badan menyampaikan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang mengusulkan penyelenggaraan IG di luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional dengan tembusan:

a.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk Instansi Pemerintah; atau
b.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk Pemerintah Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DI LUAR RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL

Pasal 10

Penyelenggaraan IG di luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional dilaksanakan sesuai dengan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.

Pasal 11

Penyelenggaraan IG di luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor www.peraturan.go.id 2021, No.478 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
3.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 827); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PENGUSULAN PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DI LUAR RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
2.Instansi Pemerintah adalah kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mcmimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan yang membidangi urusan tertentu dalam hal ini bidang penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar. www.peraturan.go.id 2021, No.478
5.Rencana Induk Penyelenggaraan IG adalah daftar program dan kegiatan penyelenggaraan IG yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara menyeluruh dan sinkron dalam kurun waktu dan wilayah tertentu sesuai dengan prioritas kebutuhan pembangunan nasional.
6.Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional adalah daftar program dan kegiatan penyelenggaraan IG yang ditetapkan oleh kepala Badan dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Badan yang melaksanakan tugas di bidang informasi geospasial tematik.
8.Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pasal 2

Dalam menyelenggarakan IG, Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus mengacu pada Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional.

Pasal 3

(1)Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengusulkan penyelenggaraan IG di luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Pengusulan penyelenggaraan IG di luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Induk Penyelenggaraan IG, tingkat urgensi dan ketersediaan anggaran.
(3)Tingkat urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
1. a.pelaksanaan prioritas nasional/program strategis;
2. b.perintah peraturan perundang-undangan; dan/atau www.peraturan.go.id 2021, No.478
3. c.keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi untuk menyelenggarakan IG.

BAB II

PENGUSULAN

Pasal 4

Pengusulan penyelenggaraan IG di luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional dilaksanakan melalui tahapan:

a.permohonan;
b.verifikasi; dan
c.penetapan.

Pasal 5

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dengan mengajukan surat pengusulan penyelenggaraan IG di luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional kepada kepala Badan melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
(2)Surat pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
1. a.latar belakang;
2. b.output/keluaran;
3. c.lokasi kegiatan;
4. d.manfaat/dampak;
5. e.jangka waktu penyelenggaraan IG; dan
6. f.sumber pembiayaan dan rencana biaya.

Pasal 6

(1)Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan surat pengusulan terhadap Rencana Induk Penyelenggaraan IG, tingkat urgensi, dan ketersediaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. www.peraturan.go.id 2021, No.478
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya paling lama 8 (delapan) Hari sejak permohonan dinyatakan lengkap.
(3)Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pimpinan Tinggi Madya harus melibatkan pejabat pimpinan tinggi madya di Badan yang mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan Badan.
(4)Selain pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dapat melibatkan:
1. a.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk usulan dari Instansi Pemerintah; dan
2. b.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk usulan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1)Berdasarkan hasil verifikasi, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menerbitkan rekomendasi.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) Hari sejak keluarnya hasil verifikasi.
(3)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Badan.

Pasal 8

Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kepala Badan menetapkan:

a.persetujuan penyelenggaraan IG di luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional; atau
b.usulan penyelenggaraan IG untuk dimasukkan dalam Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional. www.peraturan.go.id 2021, No.478

Pasal 9

a.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk Instansi Pemerintah; atau
b.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk Pemerintah Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DI LUAR RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL

Pasal 10

Penyelenggaraan IG di luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional dilaksanakan sesuai dengan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.

Pasal 11

Penyelenggaraan IG di luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.