DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 13 Tahun 2017

Nomor: 13
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 Desember 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Tata Cara Pelibatan Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
3.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG TATA CARA PELIBATAN INSTANSI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
2.Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
3.Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
4.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat Badan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang Informasi Geospasial.
5.Instansi Pemerintah adalah kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.
6.Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota,dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah.
7.Kepala adalah Kepala Badan.
8.Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Badan.

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan IGD dilaksanakan oleh BIG.
(2)Dalam penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BIG dapat melibatkan Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah.

BAB II

PERMOHONAN

Pasal 3

(1)Pimpinan Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah mengajukan permohonan pelibatan dalam penyelenggaraan IGD.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala secara tertulis.

Pasal 4

(1)Kepala melakukan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim Verifikasi.
(3)Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 5

Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, paling sedikit harus memperhatikan:

a.rencana induk penyelenggaraan IGD;
b.mekanisme pelibatan; dan
c.pembiayaan.

Pasal 6

(1)Kepala memberikan validasi terhadap hasil verifikasi.
(2)Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persetujuan atau penolakan.

Pasal 7

(1)Dalam hal permohonan dinyatakan disetujui, maka Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan BIG menandatangani surat perjanjian kerja sama.
(2)Surat Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi:
1. a.identitas para pihak;
2. b.ruang lingkup;
3. c.hak dan kewajiban para pihak;
4. d.jadwal pelaksanaan; dan
5. e.pembiayaan.
(3)Penyusunan surat perjanjian kerja sama dikoordinasikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan administrasi kerja sama.

Pasal 8

Dalam hal permohonan dinyatakan ditolak, Kepala menyampaikan kepada Pemohon beserta alasan penolakannya.

BAB III

MEKANISME PELIBATAN

Pasal 9

Pelibatan Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan IGD dilaksanakan dengan mekanisme:

a.perjanjian kerja sama;
b.swakelola Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah; atau
c.pelaksanaan oleh pihak ketiga.

Pasal 10

(1)Mekanisme perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan kegiatan penyelenggaraan IGD dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak di BIG.
(2)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(3)Surat perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Sekretaris Utama dan pejabat pimpinan tinggi madya Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 11

(1)Berdasarkan surat perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dibentuk Tim Pelaksana.
(2)Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Utama.
(3)Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Ketua;
2. b.Sekretaris; dan
3. c.Tim Teknis.
(4)Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
1. a.melakukan pengumpulan data; dan
2. b.melakukan pengawasan terhadap proses kegiatan pemetaan.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
3.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG TATA CARA PELIBATAN INSTANSI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
2.Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
3.Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
4.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat Badan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang Informasi Geospasial.
5.Instansi Pemerintah adalah kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.
6.Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota,dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah.
7.Kepala adalah Kepala Badan.
8.Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Badan.

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan IGD dilaksanakan oleh BIG.
(2)Dalam penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BIG dapat melibatkan Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah.

BAB II

PERMOHONAN

Pasal 3

(1)Pimpinan Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah mengajukan permohonan pelibatan dalam penyelenggaraan IGD.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala secara tertulis.

Pasal 4

(1)Kepala melakukan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim Verifikasi.
(3)Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 5

Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, paling sedikit harus memperhatikan:

a.rencana induk penyelenggaraan IGD;
b.mekanisme pelibatan; dan
c.pembiayaan.

Pasal 6

(1)Kepala memberikan validasi terhadap hasil verifikasi.
(2)Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persetujuan atau penolakan.

Pasal 7

(1)Dalam hal permohonan dinyatakan disetujui, maka Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan BIG menandatangani surat perjanjian kerja sama.
(2)Surat Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi:
1. a.identitas para pihak;
2. b.ruang lingkup;
3. c.hak dan kewajiban para pihak;
4. d.jadwal pelaksanaan; dan
5. e.pembiayaan.
(3)Penyusunan surat perjanjian kerja sama dikoordinasikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan administrasi kerja sama.

Pasal 8

Dalam hal permohonan dinyatakan ditolak, Kepala menyampaikan kepada Pemohon beserta alasan penolakannya.

BAB III

MEKANISME PELIBATAN

Pasal 9

Pelibatan Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan IGD dilaksanakan dengan mekanisme:

a.perjanjian kerja sama;
b.swakelola Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah; atau
c.pelaksanaan oleh pihak ketiga.

Pasal 10

(1)Mekanisme perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan kegiatan penyelenggaraan IGD dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak di BIG.
(2)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(3)Surat perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Sekretaris Utama dan pejabat pimpinan tinggi madya Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 11

(1)Berdasarkan surat perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dibentuk Tim Pelaksana.
(2)Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Utama.
(3)Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Ketua;
2. b.Sekretaris; dan
3. c.Tim Teknis.
(4)Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
1. a.melakukan pengumpulan data; dan
2. b.melakukan pengawasan terhadap proses kegiatan pemetaan.