DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 14 Tahun 2019

Nomor: 14
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Badan Informasi Geospasial (BIG)

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ketentuan Umum; Sertifikasi; Skema Sertifikasi; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Tata Cara Sertifikasi Penyedia Jasa di Bidang Informasi Geospasial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);3.
3.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2019, No. 1162 Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
4.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
5.Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;
6.Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Penilaian Kesesuaian di Bidang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Penilaian Kesesuaian di Bidang Informasi Geospasial;
7.Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 13 Tahun 2016 tentang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa di Bidang Informasi Geospasial; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG TATA CARA SERTIFIKASI PENYEDIA JASA DI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL. www.peraturan.go.id 2019, No. 1162

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
2.Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
3.Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan untuk menilai dan memberikan jaminan tertulis bahwa Penyedia Jasa telah memenuhi persyaratan acuan dan/atau regulasi.
4.Penyedia Jasa adalah badan usaha yang melaksanakan kegiatan penyediaan jasa di bidang IG.
5.Sertifikat Penyedia Jasa adalah surat keterangan tertulis yang menyatakan bahwa Penyedia Jasa telah memenuhi klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang IG.
6.Audit adalah kegiatan untuk melihat kesesuaian dokumen klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa terhadap standar klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang IG.
7.Inspeksi adalah kegiatan observasi secara langsung untuk membuktikan kebenaran dokumen klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang IG.
8.Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa di bidang Informasi Geospasial Terakreditasi yang selanjutnya disebut LPK Penyedia Jasa adalah lembaga yang melaksanakan sertifikasi Penyedia Jasa dan menerbitkan Sertifikat, yang telah diakreditasi oleh Badan. www.peraturan.go.id 2019, No. 1162
9.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang IG.
10.Kepala adalah Kepala Badan.
11.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Badan yang menyelenggarakan fungsi akreditasi kepada lembaga penilaian kesesuaian di bidang informasi geospasial.
12.Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha yang berbadan hukum.

Pasal 2

Pelaksanaan IG yang dilakukan oleh Penyedia Jasa wajib memiliki Sertifikat Penyedia Jasa.

Pasal 3

(1)Sertifikat Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan melalui kegiatan sertifikasi.
(2)Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh LPK Penyedia Jasa.
(3)Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhadap Penyedia Jasa yang menyelenggarakan kegiatan di bidang:
1. a.perencanaan dan pengawasan; dan
2. b.pelaksanaan.

BAB II

SERTIFIKASI

Pasal 4

Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui kegiatan: www.peraturan.go.id 2019, No. 1162

a.permohonan Sertifikasi;
b.verifikasi;
c.pembayaran biaya sertifikasi;
d.audit dan inspeksi;
e.keputusan Sertifikasi;
f.penerbitan Sertifikat; dan
g.survailen.

Pasal 5

Permohonan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diajukan Pemohon kepada LPK Penyedia Jasa secara tertulis.

Pasal 6

(1)Permohonan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dilampiri dengan dokumen:
1. a.administrasi; dan
2. b.standar kualifikasi dan klasifikasi sebagai penyedia jasa.
(2)Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit terdiri atas:
1. a.formulir permohonan Sertifikasi yang memuat:
  1. 1.identitas pemohon; dan
  2. 2.bidang kegiatan yang dimohonkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
2. b.Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. c.Surat Izin Usaha Perusahaan;
4. d.Tanda Daftar Perusahaan;
5. e.Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; dan
6. f.Surat Keterangan Domisili Usaha.
(3)Standar klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Kepala. www.peraturan.go.id 2019, No. 1162

Pasal 7

(1)Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan terhadap kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2).
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan Sertifikasi diterima.

Pasal 8

(1)Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan bahwa dokumen administrasi tidak lengkap atau tidak sesuai, LPK Penyedia Jasa mengembalikan dokumen kepada Pemohon untuk diperbaiki.
(2)Perbaikan dokumen oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengembalian dokumen oleh LPK Penyedia Jasa.
(3)Dalam hal Pemohon tidak melengkapi atau memperbaiki dokumen sampai dengan berakhirnya jangka waktu perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Sertifikasi dinyatakan ditolak.

Pasal 9

Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan bahwa dokumen administrasi lengkap dan sesuai, Pemohon ditetapkan sebagai calon peserta audit dan inspeksi.

Pasal 10

(1)Pembayaran biaya sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan setelah ditetapkan www.peraturan.go.id 2019, No. 1162 sebagai calon peserta audit dan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Biaya Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya transportasi dan/atau akomodasi auditor.
(3)Besaran biaya sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.
(4)Calon peserta audit dan inspeksi yang telah membayar biaya sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai peserta audit dan inspeksi.

Pasal 11

(1)Pelaksanaan audit dan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan oleh Auditor kepada peserta audit dan inspeksi.
(2)Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh LPK Penyedia Jasa.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…