Pembuatan peta kerja; pemeriksaan garis batas desa/kelurahan di atas peta; penentuan titik kartometrik; digitisasi; penyajian peta;
Memuat teks peraturan…
b. bahwa Badan Informasi Geospasial melakukan pembinaan kepada penyelenggara Informasi Geospasial Tematik berupa penerbitan peraturan perundang-undangan, pedoman, standar, dan spesifikasi teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, No. 1529 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 4. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG METODE KARTOMETRIK PADA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN. 2019, No. 1529
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak, dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung. 2. Batas adalah tanda pemisah antara desa/kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan. 3. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa/kelurahan. 4. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa/kelurahan. 5. Batas Desa/Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antardesa/kelurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat batas yang berada pada permukaan bumi. 6. Garis batas Desa/Kelurahan adalah garis pembatas wilayah administrasi pemerintahan antardesa/kelurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat batas yang berada pada permukaan bumi. 7. Citra Tegak Resolusi Tinggi yang selanjutnya disingkat CTRT adalah citra satelit resolusi tinggi atau foto udara yang sudah dilakukan proses penegakan sehingga memiliki ketelitian yang seragam di seluruh bagiannya. 8. Delineasi batas adalah penggambaran garis batas wilayah pada peta. 9. Digitisasi adalah proses konversi data dan informasi, termasuk data dan informasi geospasial, ke dalam format digital yang dapat dipahami oleh sistem komputer atau alat elektronik. 10. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi. 2019, No. 1529 11. Penetapan batas desa/kelurahan adalah proses penetapan batas desa/kelurahan secara kartometrik di atas peta dasar atau data geospasial dasar yang disepakati. 12. Penegasan batas desa/kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas desa/kelurahan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik- titik koordinat batas desa/kelurahan. 13. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di permukaan bumi dan digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi, dan georeferensi tertentu. 14. Peta kerja adalah peta yang berisi sebagian unsur peta dasar, yang digunakan sebagai media penggambaran garis batas dalam kegiatan delineasi batas. 15. Peta batas desa/kelurahan adalah peta yang menyajikan unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, serta toponim, perairan dan transportasi. 16. Peta penetapan batas desa/kelurahan adalah peta yang menyajikan batas desa/kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi. 17. Georeferensi adalah suatu proses transformasi data hasil pemindaian menjadi data yang memiliki koordinat terikat bumi. 18. Titik kartometrik adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat. 19. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) desa/kelurahan yang bersebelahan. 20. Subsegmen batas adalah bagian dari satu segmen batas desa/kelurahan. 21. Toponim adalah nama yang diberikan kepada unsur rupabumi baik berupa unsur alam maupun buatan manusia. 2019, No. 1529 22. Topologi adalah pendefinisian secara matematis yang menerangkan hubungan antara objek geospasial yang satu dengan objek spasial yang lain.
Peraturan Badan ini mengatur spesifikasi dan/atau ketentuan teknis pada penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan dengan metode kartometrik.
Metode kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan tahapan: a. pembuatan peta kerja; b. penarikan garis batas desa/kelurahan di atas peta kerja; c. penentuan titik kartometrik; d. digitisasi; dan e. penyajian peta batas.
Metode kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2019, No. 1529 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 27 November 2019 KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL ttd HASANUDDIN Z. ABIDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Desember 2019 2009 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA 2019, No. 1529 2019, No. 1529 2019, No. 1529 2019, No. 1529 2019, No. 1529 2019, No. 1529 2019, No. 1529 2019, No. 1529 2019, No. 1529 2019, No. 1529 2019, No. 1529 2019, No. 1529 2019, No. 1529 2019, No. 1529 2019, No. 1529 2019, No. 1529 2019, No. 1529 2019, No. 1529 2019, No. 1529 2019, No. 1529 2019, No. 1529 2019, No. 1529 2019, No. 1529 2019, No. 1529 2019, No. 1529 2019, No. 1529 2019, No. 1529 2019, No. 1529 2019, No. 1529 2019, No. 1529 2019, No. 1529 2019, No. 1529 2019, No. 1529 2019, No. 1529 2019, No. 1529 2019, No. 1529 2019, No. 1529 2019, No. 1529 2019, No. 1529 2019, No. 1529 2019, No. 1529 2019, No. 1529 2019, No. 1529 2019, No. 1529 2019, No. 1529 2019, No. 1529 2019, No. 1529
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Undang-Undang