DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 16 Tahun 2019

Nomor: 16
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Badan Informasi Geospasial (BIG)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Kepala Badan Informasi Geospasial diberikan kewenangan untuk

Menetapkan

menetapkan satuan harga;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Satuan Harga Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tahun Anggaran 2020 pada Badan Informasi Geospasial; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
1. 2.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 144), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1255);
2. 3.Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;
3. 4.Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial;
4. 5.Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial;
5. 6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. 7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG SATUAN HARGA PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN ANGGARAN 2020 PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

Pasal 1

Satuan Harga Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tahun Anggaran 2020 adalah satuan biaya berupa harga satuan dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Badan Informasi Geospasial.

Pasal 2

Satuan Harga Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tahun Anggaran 2020 berfungsi sebagai:

a.batas tertinggi; atau
b.estimasi.

Pasal 3

(1)Satuan Harga Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tahun Anggaran 2020 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
(2)Satuan Harga Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

(1)Satuan Harga Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tahun Anggaran 2020 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan:
1. a.harga pasar;
2. b.proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.ketersediaan alokasi anggaran; dan
4. d.prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.
(2)Satuan Harga Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tahun Anggaran 2020 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Dalam hal terdapat unsur kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial pada Badan Informasi Geospasial yang tidak termasuk dalam Satuan Harga Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tahun Anggaran 2020, maka harga ditentukan berdasarkan:

a.harga pasar;
b.kegiatan sejenis yang pernah dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya; atau
c.satuan harga yang ditetapkan oleh pimpinan kementerian/lembaga yang berwenang.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 09 Desember 2019 KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL ttd. HASANUDDIN Z. ABIDIN Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum, Ida Suryani LAMPIRAN I PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG SATUAN HARGA PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN ANGGARAN 2020 PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL SATUAN HARGA PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI 1 BIAYA LANGSUNG PERSONEL DI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL 1.1 TENAGA AHLI BERDASARKAN JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA A. TENAGA AHLI BELUM TERSERTIFIKASI TAHUN PENGALAMAN*) BIAYA PER BULAN S1/SETARA S2/SETARA S3/SETARA 1 **) Rp23.750.000,00 Rp30.250.000,00 2 **) Rp25.500.000,00 Rp32.250.000,00 3 Rp18.500.000,00 Rp27.250.000,00 Rp34.250.000,00 4 Rp20.000.000,00 Rp29.250.000,00 Rp36.250.000,00 5 Rp21.500.000,00 Rp31.000.000,00 Rp38.250.000,00 6 Rp23.000.000,00 Rp32.750.000,00 Rp40.250.000,00 TAHUN PENGALAMAN*) BIAYA PER BULAN S1/SETARA S2/SETARA S3/SETARA 7 Rp24.500.000,00 Rp34.750.000,00 Rp42.250.000,00 8 Rp26.000.000,00 Rp36.500.000,00 Rp44.250.000,00 9 Rp27.500.000,00 Rp38.250.000,00 Rp46.250.000,00 10 Rp29.000.000,00 Rp40.250.000,00 Rp48.250.000,00 11 Rp30.500.000,00 Rp42.000.000,00 Rp50.250.000,00 12 Rp32.000.000,00 Rp43.750.000,00 Rp52.250.000,00 13 Rp33.500.000,00 Rp45.750.000,00 Rp54.250.000,00 14 Rp35.000.000,00 Rp47.500.000,00 Rp56.250.000,00 15 Rp36.500.000,00 Rp49.250.000,00 Rp58.250.000,00 16 Rp38.000.000,00 Rp51.250.000,00 Rp60.250.000,00 17 Rp39.500.000,00 Rp53.000.000,00 Rp62.250.000,00 18 Rp41.000.000,00 Rp54.750.000,00 Rp64.250.000,00 19 Rp42.500.000,00 Rp56.750.000,00 Rp66.250.000,00 20 Rp44.000.000,00 Rp58.500.000,00 Rp68.250.000,00 21 Rp45.500.000,00 Rp60.250.000,00 Rp70.250.000,00 22 Rp47.000.000,00 Rp62.250.000,00 Rp72.250.000,00 23 Rp48.500.000,00 Rp64.000.000,00 Rp74.250.000,00 24 Rp50.000.000,00 Rp65.750.000,00 Rp76.250.000,00 25 Rp51.500.000,00 Rp67.750.000,00 Rp78.250.000,00 B. AHLI MUDA (JENJANG 7 DALAM KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA) TAHUN PENGALAMAN***) BIAYA PER BULAN S1/SETARA S2/SETARA S3/SETARA 1 Rp18.500.000,00 Rp27.250.000,00 Rp34.250.000,00 2 Rp20.000.000,00 Rp29.250.000,00 Rp36.250.000,00 3 Rp21.500.000,00 Rp31.000.000,00 Rp38.250.000,00 4 Rp23.000.000,00 Rp32.750.000,00 Rp40.250.000,00 5 Rp24.500.000,00 Rp34.750.000,00 Rp42.250.000,00 6 Rp26.000.000,00 Rp36.500.000,00 Rp44.250.000,00 7 Rp27.500.000,00 Rp38.250.000,00 Rp46.250.000,00 8 Rp29.000.000,00 Rp40.250.000,00 Rp48.250.000,00 9 Rp30.500.000,00 Rp42.000.000,00 Rp50.250.000,00 10 Rp32.000.000,00 Rp43.750.000,00 Rp52.250.000,00 11 Rp33.500.000,00 Rp45.750.000,00 Rp54.250.000,00 12 Rp35.000.000,00 Rp47.500.000,00 Rp56.250.000,00 13 Rp36.500.000,00 Rp49.250.000,00 Rp58.250.000,00 14 Rp38.000.000,00 Rp51.250.000,00 Rp60.250.000,00 15 Rp39.500.000,00 Rp53.000.000,00 Rp62.250.000,00 16 Rp41.000.000,00 Rp54.750.000,00 Rp64.250.000,00 17 Rp42.500.000,00 Rp56.750.000,00 Rp66.250.000,00 TAHUN PENGALAMAN***) BIAYA PER BULAN S1/SETARA S2/SETARA S3/SETARA 18 Rp44.000.000,00 Rp58.500.000,00 Rp68.250.000,00 19 Rp45.500.000,00 Rp60.250.000,00 Rp70.250.000,00 20 Rp47.000.000,00 Rp62.250.000,00 Rp72.250.000,00 21 Rp48.500.000,00 Rp64.000.000,00 Rp74.250.000,00 22 Rp50.000.000,00 Rp65.750.000,00 Rp76.250.000,00 23 Rp51.500.000,00 Rp67.750.000,00 Rp78.250.000,00 C. AHLI MADYA (JENJANG 8 DALAM KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA) TAHUN PENGALAMAN BIAYA PER BULAN S1/SETARA S2/SETARA S3/SETARA 1 Rp21.500.000,00 Rp31.000.000,00 Rp38.250.000,00 2 Rp23.000.000,00 Rp32.750.000,00 Rp40.250.000,00 3 Rp24.500.000,00 Rp34.750.000,00 Rp42.250.000,00 4 Rp26.000.000,00 Rp36.500.000,00 Rp44.250.000,00 5 Rp27.500.000,00 Rp38.250.000,00 Rp46.250.000,00 6 Rp29.000.000,00 Rp40.250.000,00 Rp48.250.000,00 7 Rp30.500.000,00 Rp42.000.000,00 Rp50.250.000,00 8 Rp32.000.000,00 Rp43.750.000,00 Rp52.250.000,00 9 Rp33.500.000,00 Rp45.750.000,00 Rp54.250.000,00 TAHUN PENGALAMAN BIAYA PER BULAN S1/SETARA S2/SETARA S3/SETARA 10 Rp35.000.000,00 Rp47.500.000,00 Rp56.250.000,00 11 Rp36.500.000,00 Rp49.250.000,00 Rp58.250.000,00 12 Rp38.000.000,00 Rp51.250.000,00 Rp60.250.000,00 13 Rp39.500.000,00 Rp53.000.000,00 Rp62.250.000,00 14 Rp41.000.000,00 Rp54.750.000,00 Rp64.250.000,00 15 Rp42.500.000,00 Rp56.750.000,00 Rp66.250.000,00 16 Rp44.000.000,00 Rp58.500.000,00 Rp68.250.000,00 17 Rp45.500.000,00 Rp60.250.000,00 Rp70.250.000,00 18 Rp47.000.000,00 Rp62.250.000,00 Rp72.250.000,00 19 Rp48.500.000,00 Rp64.000.000,00 Rp74.250.000,00 20 Rp50.000.000,00 Rp65.750.000,00 Rp76.250.000,00 21 Rp51.500.000,00 Rp67.750.000,00 Rp78.250.000,00 D. AHLI UTAMA (JENJANG 9 DALAM KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA) TAHUN PENGALAMAN BIAYA PER BULAN S1/SETARA S2/SETARA S3/SETARA 1 Rp26.000.000,00 Rp36.500.000,00 Rp44.250.000,00 2 Rp27.500.000,00 Rp38.250.000,00 Rp46.250.000,00 3 Rp29.000.000,00 Rp40.250.000,00 Rp48.250.000,00 TAHUN PENGALAMAN BIAYA PER BULAN S1/SETARA S2/SETARA S3/SETARA 4 Rp30.500.000,00 Rp42.000.000,00 Rp50.250.000,00 5 Rp32.000.000,00 Rp43.750.000,00 Rp52.250.000,00 6 Rp33.500.000,00 Rp45.750.000,00 Rp54.250.000,00 7 Rp35.000.000,00 Rp47.500.000,00 Rp56.250.000,00 8 Rp36.500.000,00 Rp49.250.000,00 Rp58.250.000,00 9 Rp38.000.000,00 Rp51.250.000,00 Rp60.250.000,00 10 Rp39.500.000,00 Rp53.000.000,00 Rp62.250.000,00 11 Rp41.000.000,00 Rp54.750.000,00 Rp64.250.000,00 12 Rp42.500.000,00 Rp56.750.000,00 Rp66.250.000,00 13 Rp44.000.000,00 Rp58.500.000,00 Rp68.250.000,00 14 Rp45.500.000,00 Rp60.250.000,00 Rp70.250.000,00 15 Rp47.000.000,00 Rp62.250.000,00 Rp72.250.000,00 16 Rp48.500.000,00 Rp64.000.000,00 Rp74.250.000,00 17 Rp50.000.000,00 Rp65.750.000,00 Rp76.250.000,00 18 Rp51.500.000,00 Rp67.750.000,00 Rp78.250.000,00 1.2 TENAGA SUB-PROFESIONAL NON-TENAGA AHLI BERDASARKAN JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL NO JENJANG KKNI JABATAN KKNI IG BIAYA PER BULAN TERSERTIFIKASI BIAYA PER BULAN BELUM TERSERTIFIKASI 1 Jenjang 3 Asisten Operator, yang terdiri atas: Rp9.600.000,00 Rp8.613.000,00 - Asisten Operator Survei Terestris - Asisten Operator Hidrografi - Asisten Operator Penginderaan Jauh 2 Jenjang 4 Teknisi Muda, yang terdiri atas: Rp10.700.000,00 Rp9.600.000,00 - Operator Survei Terestris - Teknisi Muda Survei Hidrografi - Operator Fotogrametri - Operator Penginderaan Jauh - Operator Sistem Informasi Geografis - Kartografi 3 Jenjang 5 Teknisi Madya, yang terdiri atas: Rp12.550.000,00 Rp10.700.000,00 - Teknisi * - Teknisi Madya * - Surveyor Kewilayahan * 4 Jenjang 6 Teknisi Utama/Asisten Tenaga Ahli, yang terdiri atas: Rp13.650.000,00 Rp12.550.000,00 - Teknisi Utama/Analis * 1.3 INDEKS BIAYA LANGSUNG PERSONEL PER PROVINSI NO PROVINSI INDEKS 1 Nanggroe Aceh Darussalam 1,091 2 Sumatera Utara 0,939 3 Sumatera Barat 0,894 4 Riau 0,967 5 Kepulauan Riau 0,997 6 Jambi 0,879 7 Sumatera Selatan 0,915 8 Kepulauan Bangka Belitung 0,923 9 Bengkulu 0,843 10 Lampung 0,858 11 Banten 0,886 12 DKI Jakarta 1,000 13 Jawa Barat 0,810 14 Jawa Tengah 0,809 15 DI Yogyakarta 0,815 16 Jawa Timur 0,880 17 Bali 0,861 18 Nusa Tenggara Barat 0,891 19 Nusa Tenggara Timur 0,885 20 Kalimantan Barat 0,847 21 Kalimantan Tengah 0,911 22 Kalimantan Selatan 0,928 23 Kalimantan Timur 0,978 24 Kalimantan Utara 0,979 25 Sulawesi Utara 0,992 26 Sulawesi Tengah 0,891 27 Sulawesi Tenggara 0,914 28 Sulawesi Selatan 0,948 29 Sulawesi Barat 0,920 30 Gorontalo 0,877 31 Maluku 0,930 32 Maluku Utara 0,936 33 Papua 1,181 34 Papua Barat 1,152 1.4 TENAGA PENDUKUNG NO PERSONEL BIAYA PER BULAN 1 Sekretaris (Tenaga Admin) Rp6.900.000,00 2 Pengawas stasiun CORS Rp375.000,00 3 Pengawas stasiun pasut Rp375.000,00 1.5 TENAGA LOKAL NO NAMA PROVINSI BIAYA PER BULAN BIAYA PER HARI 1 Aceh Rp3.185.837,00 Rp159.292,00 2 Bali Rp2.493.524,00 Rp124.676,00 3 Bangka Belitung Rp3.230.023,00 Rp161.501,00 4 Banten Rp2.460.969,00 Rp123.048,00 5 Bengkulu Rp2.214.045,00 Rp110.702,00 6 DKI Jakarta Rp4.267.349,00 Rp213.817,00 7 Gorontalo Rp2.586.900,00 Rp129.345,00 8 Jambi Rp2.630.161,00 Rp131.508,00 9 Jawa Barat Rp1.810.350,00 Rp90.518,00 10 Jawa Tengah Rp1.742.015,00 Rp87.101,00 11 Jawa Timur Rp1.768.776,00 Rp88.439,00 12 Kalimantan Barat Rp2.399.445,00 Rp119.972,00 13 Kalimantan Selatan Rp2.877.448,00 Rp143.872,00 14 Kalimantan Tengah Rp2.838.334,00 Rp141.917,00 15 Kalimantan Timur Rp2.981.377,00 Rp149.069,00 16 Kalimantan Utara Rp3.000.804,00 Rp150.040,00 17 Kepulauan Riau Rp3.005.460,00 Rp150.273,00 18 Lampung Rp2.432.001,00 Rp121.600,00 19 Maluku Rp2.604.961,00 Rp130.248,00 20 Maluku Utara Rp2.604.961,00 Rp130.248,00 21 Nusa Tenggara Barat Rp2.139.326,00 Rp106.966,00 22 Nusa Tenggara Timur Rp1.945.908,00 Rp97.295,00 23 Papua Rp3.394.377,00 Rp169.718,00 24 Papua Barat Rp3.126.347,00 Rp156.317,00 25 Riau Rp2.888.563,00 Rp144.428,00 26 Sulawesi Barat Rp2.571.329,00 Rp128.566,00 27 Sulawesi Selatan Rp3.103.801,00 Rp155.190,00 28 Sulawesi Tengah Rp2.303.711,00 Rp115.186,00 29 Sulawesi Tenggara Rp2.552.013,00 Rp127.601,00 30 Sulawesi Utara Rp3.310.723,00 Rp165.536,00 NO NAMA PROVINSI BIAYA PER BULAN BIAYA PER HARI 31 Sumatera Barat Rp2.484.041,00 Rp124.202,00 32 Sumatera Selatan Rp3.044.520,00 Rp152.226,00 33 Sumatera Utara Rp2.499.422,00 Rp124.971,00 34 Yogyakarta Rp1.704.607,00 Rp85.230,00 2 BIAYA LANGSUNG PERSONEL TENAGA AHLI ASING DI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL NO UNSUR PENDIDIKAN PENGALAMAN (TAHUN) BIAYA PER HARI 1 Tenaga Ahli Asing S3 5 Rp3.787.500,00 10 Rp5.275.000,00 15 Rp6.750.000,00 20 Rp8.225.000,00 25 Rp9.700.000,00 3 TUNJANGAN TUGAS LUAR NO UNSUR SATUAN BIAYA 1 Tunjangan Tugas Luar Orang/Hari Rp350.000,00 PENJELASAN LAMPIRAN I SATUAN HARGA PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN ANGGARAN 2020 PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1.Biaya Langsung Personel di Bidang Informasi Geospasial 1.1 Tenaga Ahli Berdasarkan Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Catatan:

a.Biaya Langsung Personel mencakup gaji dasar, beban biaya sosial, keuntungan penyedia dan beban biaya umum seperti biaya pemakaian listrik, biaya pemakaian air, biaya pemakaian alat telekomunikasi, dan laptop/PC.
b.Biaya langsung personel dihitung dengan mengalikan nominal biaya langsung dengan indeks biaya langsung personel sebagaimana dimaksud angka 1.3.
c.Jenjang-jenjang yang dapat memenuhi jenjang di bawahnya dibayarkan sesuai dengan jabatan yang dipersyaratkan.
d.Tenaga Ahli Belum Tersertifikasi merupakan tenaga ahli yang belum mempunyai sertifikat kompetensi sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Informasi Geospasial yang berlaku.
e.Ahli Muda merupakan tenaga ahli yang sudah mempunyai sertifikat kompetensi sesuai dengan jenjang 7 dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Informasi Geospasial yang berlaku.
f.Ahli Madya merupakan tenaga ahli yang sudah mempunyai sertifikat kompetensi sesuai dengan jenjang 8 dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Informasi Geospasial yang berlaku.
g.Ahli Utama merupakan tenaga ahli yang sudah mempunyai sertifikat kompetensi sesuai dengan jenjang 9 dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Informasi Geospasial yang berlaku.
h.*) Lulusan S1/S2/S3 atau setara yang mempunyai pengalaman di bidang Informasi Geospasial.
i.**) S1 dengan pengalaman kurang dari 3 tahun dianggap Tenaga Sub-Profesional Non-Tenaga Ahli (lihat angka 1.2).
j.***) Tahun pengalaman dihitung setelah mendapatkan sertifikasi keahlian sesuai dengan jenjangnya dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Informasi Geospasial yang berlaku. 1.2 Tenaga Sub-Profesional Non-Tenaga Ahli berdasarkan Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Informasi Geospasial. Catatan:
a.*) Jabatan berdasarkan kemungkinan jabatan dalam pemaketan KKNI bidang IG.
b.Kualifikasi setiap jenjang atau jabatan dapat dilihat pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Informasi Geospasial.
c.Biaya langsung personel dihitung dengan mengalikan nominal biaya dengan indeks biaya langsung personel.
d.Jenjang-jenjang yang dapat memenuhi jenjang di bawahnya dibayarkan sesuai dengan jabatan yang dipersyaratkan. 1.3 Indeks Biaya Langsung Personel Per Provinsi Indeks biaya langsung personel berlaku apabila pelaksanaan operasional pekerjaan/proyek berlangsung di provinsi tersebut dengan tenaga ahli atau tenaga sub-profesional non-tenaga ahli yang juga berasal dari provinsi tersebut. Apabila tenaga ahli atau tenaga sub-profesional non-tenaga ahli berasal dari luar provinsi tersebut, maka yang indeks dipakai adalah Indeks Biaya Langsung Personel (BLP) provinsi yang lebih tinggi.
1. 1.Contoh untuk Tenaga Ahli:
a.Lokasi pekerjaan berlangsung di Provinsi Sumatera Utara dan Tenaga Ahli juga berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Indeks Biaya Langsung Personel Provinsi Sumatera Utara 0,939. Biaya Langsung Personel (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun) sebesar Rp24.500.000,00. Maka Biaya Langsung Personel Provinsi Sumatera Utara (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun) = 0,939 x Rp24.500.000,00 = Rp23.005.500,00
b.Lokasi pekerjaan berlangsung di Provinsi Lampung dan Tenaga Ahli berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Indeks Biaya Langsung Personel Provinsi Lampung 0,858. Indeks Biaya Langsung Personel Provinsi Sumatera Selatan 0,915. Biaya Langsung Personel (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun) sebesar Rp24.500.000,00. Maka Biaya Langsung Personel Provinsi Lampung (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun) = 0,915 x Rp24.500.000,00 = Rp22.417.500,00 (Ilustrasi diatas memakai Indeks Biaya Langsung Personel (BLP) Provinsi Sumatera Selatan yang lebih tinggi).
c.Lokasi pekerjaan berlangsung di Provinsi Sumatera Utara dan Tenaga Ahli berasal dari Provinsi Jawa Barat. Indeks Biaya Langsung Personel Provinsi Sumatera Utara 0,939. Indeks Biaya Langsung Personel Provinsi Jawa Barat 0,810. Biaya Langsung Personel (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun) sebesar Rp 24.500.000,00. Maka Biaya Langsung Personel Provinsi Sumatera Utara (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun) = 0,939 x Rp24.500.000,00 = Rp23.005.500,00 (Ilustrasi diatas memakai Indeks Biaya Langsung Personel (BLP) Provinsi Sumatera Utara yang lebih tinggi).
1. 2.Contoh untuk Tenaga Sub-Profesional Non-Tenaga Ahli: Lokasi pekerjaan berlangsung di Provinsi Sumatera Utara dan Tenaga Sub-Profesional Non-Tenaga Ahli berasal dari Provinsi Jawa Barat. Indeks Biaya Langsung Personel Provinsi Sumatera Utara 0,939. Indeks Biaya Langsung Personel Provinsi Jawa Barat 0,810. Biaya Langsung Personel Tenaga Sub Profesional Non-Tenaga Ahli (Jenjang 3, Asisten Operator Survei Terestis tersertifikasi) sebesar Rp 9.600.000,00. Maka Biaya Langsung Personel Provinsi Sumatera Utara (Jenjang 3, Asisten Operator Survei Terestis tersertifikasi) = 0,939 x Rp9.600.000,00 = Rp9.014.400,00 (Ilustrasi diatas memakai Indeks Biaya Langsung Personel (BLP) Provinsi Sumatera Utara yang lebih tinggi). 1.4 Tenaga Pendukung
a.Tenaga pendukung merupakan tenaga yang mempunyai keahlian khusus yang mendukung pelaksanaan pekerjaan tenaga ahli.
b.Besarnya honor tenaga pendukung sama untuk semua provinsi di Indonesia. 1.5 Tenaga Lokal Tenaga lokal merupakan tenaga yang mendukung pelaksanaan pekerjaan tenaga ahli. Tenaga lokal berdomisili di sekitar lokasi pekerjaan/proyek.
1. 2.Biaya Langsung Personel Tenaga Ahli Asing di Bidang Informasi Geospasial Tenaga ahli asing merupakan tenaga ahli bukan WNI yang memiliki keahlian di Bidang Informasi Geospasial.
2. 3.Tunjangan Tugas Luar Tunjangan Tugas Luar diberikan jika:
a.Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota/kabupaten yang sama dengan lokasi kantor penyedia.
b.Tunjangan tugas luar diberikan untuk uang harian.
c.Besarnya tunjangan tugas luar sama untuk semua provinsi di Indonesia. KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL ttd. HASANUDDIN Z. ABIDIN Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum, Ida Suryani LAMPIRAN II PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG SATUAN HARGA PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN ANGGARAN 2020 PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL SATUAN HARGA PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI
1. 1.PEMBANGUNAN PILAR JARING KONTROL GEODESI DAN STASIUN PASANG SURUT 1.1 SATUAN BIAYA PEMBANGUNAN PILAR JARING KONTROL GEODESI DAN STASIUN PASANG SURUT NO JENIS PILAR/STASIUN BIAYA PER PILAR 1 Stasiun Pasang Surut Dermaga Rp63.300.000,00 2 Benchmark Pasang Surut Rp4.400.000,00 3 Benchmark Mounting GNSS Stasiun Pasut Rp2.300.000,00 4 Pilar CORS Tipe A (3 meter di atas tanah) Rp14.856.000,00 5 Pilar CORS Tipe B (1,5 meter di atas tanah) Rp12.983.000,00 6 Pilar CORS Tipe C (1,2 meter di atap bangunan) Rp5.845.000,00 7 Pilar Gaya Berat Utama Rp6.500.000,00 8 Pilar dan Premark Titik Kontrol Rp378.000,00 9 Premark Titik Kontrol Rp165.000,00 1.2 INDEKS KEMAHALAN PEMBANGUNAN PILAR JARING KONTROL GEODESI DAN STASIUN PASANG SURUT BERDASARKAN PROVINSI NO PROVINSI INDEKS 1 Aceh 1,0039 2 Sumatera Utara 1,0147 3 Sumatera Barat 0,9910 4 Riau 0,9686 5 Jambi 0,9253 6 Sumatera Selatan 0,9764 7 Bengkulu 0,9676 8 Lampung 0,8931 9 Kepulauan Bangka Belitung 0,9929 10 Kepulauan Riau 1,2770 11 DKI Jakarta 1,0000 12 Jawa Barat 1,0363 13 Jawa Tengah 0,9864 14 Di Yogyakarta 1,0488 15 Jawa Timur 1,0386 16 Banten 1,0022 17 Bali 1,2295 18 Nusa Tenggara Barat 1,0076 19 Nusa Tenggara Timur 0,9976 20 Kalimantan Barat 1,1395 21 Kalimantan Tengah 1,0231 22 Kalimantan Selatan 1,0509 23 Kalimantan Timur 1,1413 24 Kalimantan Utara 1,1325 25 Sulawesi Utara 1,1083 26 Sulawesi Tengah 0,9704 27 Sulawesi Selatan 1,0169 28 Sulawesi Tenggara 1,0196 29 Gorontalo 0,9446 30 Sulawesi Barat 0,9133 31 Maluku 1,2639 32 Maluku Utara 1,1655 33 Papua Barat 1,3402 34 Papua 2,2790
2. 2.SATUAN BIAYA FERRY FLIGHT PESAWAT UDARA NO BANDARA ASAL BANDARA TUJUAN BIAYA 1 Halim PK (WIHH/HLP) Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh (WITT/BTJ) Rp299.900.000,00 2 Halim PK (WIHH/HLP) Polonia - Medan (WIMK/MES) Rp205.820.000,00 3 Halim PK (WIHH/HLP) Kualanamu - Medan (WIMM/KNO) Rp205.860.000,00 4 Halim PK (WIHH/HLP) Lasikin - Sinabang (WIML) Rp225.550.000,00 5 Halim PK (WIHH/HLP) Pinang Kampai - Dumai (WIBD) Rp167.660.000,00 6 Halim PK (WIHH/HLP) Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru (WIBB/PKU) Rp141.080.000,00 7 Halim PK (WIHH/HLP) Minangkabau - Padang Pariaman (WIEE/MKB) Rp134.730.000,00 8 Halim PK (WIHH/HLP) Hang Nadim - Batam (WIDD/BTH) Rp134.700.000,00 9 Halim PK (WIHH/HLP) Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang (WIDN/TNJ) Rp134.720.000,00 10 Halim PK (WIHH/HLP) Fatmawati Soekarno - Bengkulu (WIGG/BKS) Rp71.100.000,00 11 Halim PK (WIHH/HLP) Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang (WIPP/PLM) Rp71.120.000,00 12 Halim PK (WIHH/HLP) Depati Amir - Pangkal Pinang (WIKK/PGK) Rp64.750.000,00 13 Halim PK (WIHH/HLP) H.A.S. Hanandjoeddin – tanjung pandan (WIKT/TJQ) Rp77.460.000,00 14 Halim PK (WIHH/HLP) Sultan Thaha - Jambi (WIJJ/DJB) Rp109.270.000,00 15 Halim PK (WIHH/HLP) Soekarno Hatta - Tangerang (WIII/CGK) Rp71.120.000,00 16 Halim PK (WIHH/HLP) Husein Sastra Negara - Bandung (WICC/BDO) Rp71.110.000,00 17 Halim PK (WIHH/HLP) Budiarto - Tangerang (WIRR/BTO) Rp71.100.000,00 NO BANDARA ASAL BANDARA TUJUAN BIAYA 18 Halim PK (WIHH/HLP) Gatot Subroto - Way Tuba (W396/WIPO) Rp71.100.000,00 19 Halim PK (WIHH/HLP) Radin Inten II - BL (WILL/TKG) Rp71.100.000,00 20 Halim PK (WIHH/HLP) Singkawang 1 - (W410) Rp135.970.000,00 21 Halim PK (WIHH/HLP) Sanggo Ledo Singkawang II (WIOI/SKW) Rp139.790.000,00 22 Halim PK (WIHH/HLP) Ranai - Natuna (WIDO/NTX) Rp189.900.000,00 23 Halim PK (WIHH/HLP) Pangsuma - Putussibau (WIOP/PSU) Rp186.720.000,00 24 Halim PK (WIHH/HLP) Susilo - Sintang (WIOS/SQG) Rp174.000.000,00 25 Halim PK (WIHH/HLP) Tjilik Riwut - Palang Karaya (WAGG/PKY) Rp128.340.000,00 26 Halim PK (WIHH/HLP) Supadio - Kubu Raya (WIOO/PNK) Rp102.920.000,00 27 Halim PK (WIHH/HLP) Rahadi Osman – Ketapang (WIOK/KTG) Rp80.640.000,00 28 Halim PK (WIHH/HLP) Iskandar – Pangkalan Bun (WAGI/PKN) Rp121.980.000,00 29 Halim PK (WIHH/HLP) Tunggul Wulung – Cilacap (WAHL/CXP) Rp71.100.000,00 30 Halim PK (WIHH/HLP) Adi Sutjipto - Yogyakarta (WAHH/JOG) Rp80.660.000,00 31 Halim PK (WIHH/HLP) Ahmad Yani – Semarang (WAHS/SRG) Rp71.120.000,00 32 Halim PK (WIHH/HLP) Adi Soemarmo – SOLO (WAHQ/SOC) Rp71.120.000,00 33 Halim PK (WIHH/HLP) Iswahyudi – Madiun (WARI/MDN) Rp74.280.000,00 34 Halim PK (WIHH/HLP) Abdul Rachman Saleh - Malang (WARA/MLG) Rp96.540.000,00 35 Halim PK (WIHH/HLP) Juanda – Surabaya (WARR/SUB) Rp93.380.000,00 NO BANDARA ASAL BANDARA TUJUAN BIAYA 36 Halim PK (WIHH/HLP) Dewadaru – Karimun Jawa (WAHU) Rp71.100.000,00 37 Halim PK (WIHH/HLP) Nunukan (WAQA/NNX) Rp309.380.000,00 38 Halim PK (WIHH/HLP) Bontang - (WALC/BXT) Rp258.500.000,00 39 Halim PK (WIHH/HLP) Tanjung Harapan – Selor (WAQD/TJS) Rp205.820.000,00 40 Halim PK (WIHH/HLP) Juwata - Tarakan (WAQQ/TRK) Rp306.200.000,00 41 Halim PK (WIHH/HLP) Syamsudin Noor – Banjarmasin (WAOO/BDJ) Rp186.760.000,00 42 Halim PK (WIHH/HLP) Gusti Sjamsir Alam - Kotabaru (WAOK/KBU) Rp164.490.000,00 43 Halim PK (WIHH/HLP) Tanjung Warukin – (WAON/TJG) Rp164.480.000,00 44 Halim PK (WIHH/HLP) Batu Licin - (WAOC/BTW) Rp161.300.000,00 45 Halim PK (WIHH/HLP) Tampa Padang - Mamuju (WAFJ/MJU) Rp271.220.000,00 46 Halim PK (WIHH/HLP) Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan - Balikpapan (WALL/BPN) Rp186.760.000,00 47 Halim PK (WIHH/HLP) Temindung - Samarida (WALS/SRI) Rp245.140.000,00 48 Halim PK (WIHH/HLP) Mutiara Sis Aljufri - Palu (WAFF/PLW) Rp280.760.000,00 49 Halim PK (WIHH/HLP) Sultan Hasanuddin - Makasar (WAAA/UPG) Rp234.460.000,00 50 Halim PK (WIHH/HLP) Praya - Lombok (WADL) Rp193.110.000,00 51 Halim PK (WIHH/HLP) I Gusti Ngurah Rai – Denpasar (WADD/DPS) Rp141.080.000,00 52 Halim PK (WIHH/HLP) Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa (WADS/SWQ) Rp174.020.000,00 NO BANDARA ASAL BANDARA TUJUAN BIAYA 53 Halim PK (WIHH/HLP) Sultan Muhammad Salahuddin (WADB/BMU) Rp193.100.000,00 54 Halim PK (WIHH/HLP) Waikabubak - Tambolaka (WATK/TMC) Rp202.640.000,00 55 Halim PK (WIHH/HLP) Komodo - Labuan Bajo (WATO/LBJ) Rp216.000.000,00 56 Halim PK (WIHH/HLP) Sultan Bantilan - Toli Toli (WAFL/TLI) Rp233.060.000,00 57 Halim PK (WIHH/HLP) Djalalud Din - Gorontalo (WAMG/GTO) Rp328.460.000,00 58 Halim PK (WIHH/HLP) Pogogul - Buol (WAFY/UOL Rp309.380.000,00 59 Halim PK (WIHH/HLP) Sam Ratulangi – Manado (WAMM/MDC) Rp357.100.000,00 60 Halim PK (WIHH/HLP) Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk (WAFW/LUW) Rp322.100.000,00 61 Halim PK (WIHH/HLP) Kasiguncu - Poso (WAFP/PSJ) Rp299.840.000,00 62 Halim PK (WIHH/HLP) Andi Jemma - Masamba (WAFM/MXB) Rp290.300.000,00 63 Halim PK (WIHH/HLP) Soroako (WAWS/SQR) Rp299.840.000,00 64 Halim PK (WIHH/HLP) Halu Oleo - Kendari (WAWW/KDI) Rp322.100.000,00 65 Halim PK (WIHH/HLP) Matahora - Wakatobi (W441) Rp347.540.000,00 66 Halim PK (WIHH/HLP) Tardamu - Sabu (WATS/SAU) Rp264.850.000,00 67 Halim PK (WIHH/HLP) A.A. Bere tallo - Atambua (WATA/ABU) Rp296.650.000,00 68 Halim PK (WIHH/HLP) Mali-Alor (WATM/ARD) Rp296.650.000,00 69 Halim PK (WIHH/HLP) Fransiskus Xaverius Seda - Maumere (WATC/MOF) Rp168.310.000,00 NO BANDARA ASAL BANDARA TUJUAN BIAYA 70 Halim PK (WIHH/HLP) H. Hasan Aeroeboesm An - ende (WATE/ENE) Rp264.850.600,00 71 Halim PK (WIHH/HLP) Umbu Mehang Kunda - Waingapu (WATU/WGP) Rp228.720.000,00 72 Halim PK (WIHH/HLP) Gewayan Tana - Larantuka (WATL/LKA) Rp274.390.000,00 73 Halim PK (WIHH/HLP) El Tari - Kupang (WATT/KOE) Rp287.130.000,00 74 Halim PK (WIHH/HLP) David Constantijn Saudale - Rote (WATR/RTI) Rp277.570.000,00 75 Halim PK (WIHH/HLP) Kuabang - Kao (WAEK/KAZ) Rp374.120.000,00 76 Halim PK (WIHH/HLP) Sultan Babullah - Ternate (WAEE/TTE) Rp367.760.000,00 77 Halim PK (WIHH/HLP) Buli – Maba (WAEM) Rp386.840.000,00 78 Halim PK (WIHH/HLP) Pattimura - Ambon (WAPP/AMQ) Rp412.310.000,00 79 Halim PK (WIHH/HLP) Bula - Seram (WAPU) Rp447.350.000,00 80 Halim PK (WIHH/HLP) Domine Eduardosok Sorong (WASS/SOQ) Rp445.880.000,00 81 Halim PK (WIHH/HLP) Olilit - Saumlaki (WAPI/SXK) Rp406.570.000,00 82 Halim PK (WIHH/HLP) Kaimana - Utarom (WASK/KNG) Rp503.100.000,00 83 Halim PK (WIHH/HLP) Rendani - Manokwari (WAUU/MKW) Rp493.560.000,00 84 Halim PK (WIHH/HLP) Abresso - Ransikin (WAUR/RSK) Rp493.560.000,00 85 Halim PK (WIHH/HLP) Dumatubun - Langgur (WAPL/LUV) Rp483.390.000,00 86 Halim PK (WIHH/HLP) Rar Gwamar Dobo (WAPD/DOB Rp499.920.000,00 87 Halim PK (WIHH/HLP) Wanam (W522/WNM) Rp636.400.000,00 NO BANDARA ASAL BANDARA TUJUAN BIAYA 88 Halim PK (WIHH/HLP) Kimaam Rp623.680.000,00 89 Halim PK (WIHH/HLP) Wamena (WAVV/WMX) Rp658.660.000,00 90 Halim PK (WIHH/HLP) Gunung Bintang - Oksibil (WAJO/OKL Rp642.520.000,00 91 Halim PK (WIHH/HLP) Mopah - Merauke (WAKK/MKQ) Rp636.400.000,00 92 Halim PK (WIHH/HLP) Sentani - Jayapura (WAJJ/DJJ) Rp523.300.000,00 93 Halim PK (WIHH/HLP) Kisar (WATQ) Rp514.440.000,00
3. 3.SATUAN BIAYA PELAYANAN OPERASI PESAWAT UDARA (LANDING FEE) NO BANDARA KOTA BIAYA 1 Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar Rp52.248,00 2 Bandara Juanda Surabaya Rp50.878,00 3 Bandara Sultan Hasanuddin Makasar Rp50.878,00 4 Bandara Sepinggan Balikpapan Rp50.878,00 5 Bandara Sam Ratulangi Manado Rp48.547,00 6 Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin Rp48.547,00 7 Bandara Fran Kaisiepo Biak Rp41.685,00 8 Bandara Adi Sudjipto Yogyakarta Rp41.685,00 9 Bandara Adisoemarmo Surakarta Rp41.685,00 10 Bandara Ahmad Yani Semarang Rp41.685,00 11 Bandara Pattimura Ambon Rp41.685,00 12 Bandara El Tari Kupang Rp41.685,00 13 Bandara Internasional Lombok Lombok Rp39.618,00 14 Bandara Intenasinal Soekarno Hatta Jakarta Rp45.023,00 15 Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Rp45.023,00 16 Bandara Kualanamu Medan Rp746.208,00 17 Bandara Sultan Mahmud Badaruddin 2 Palembang Rp23.064,00 18 Bandara Supadio Pontianak Rp23.106,00 19 Bandara Sultan Syarif Pekanbaru Rp23.106,00 NO BANDARA KOTA BIAYA Kasim 2 20 Bandara Minangkabau Padang Rp23.106,00 21 Bandara Husein Sastranegara Bandung Rp18.843,00 22 Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Rp18.843,00 23 Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang Rp17.589,00 24 Bandara Depati Amir Pangkal Pinang Rp18.843,00 25 Bandara Sultan Thaha Jambi Rp18.843,00 26 Bandara Silangit (DTB/WIMN) Siborong borong Rp5.141,00
4. 4.SATUAN BIAYA SEWA KAPAL NO NAMA SATUAN BIAYA 1 Kapal dengan berat di bawah 4 GT Unit/Hari Rp2.000.000,00 3 Kapal dengan berat 4 GT sampai dengan 15 GT Unit/Hari Rp4.000.000,00 4 Kapal dengan berat 16 GT sampai dengan 40 GT Unit/Hari Rp7.500.000,00
5. 5.SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN SURVEI NO NAMA SATUAN BIAYA 1 Anemometer Unit/Hari Rp95.000,00 2 Alat Pengukur Pasang Surut Otomatis – sensor tekanan Unit/Hari Rp428.333,00 3 CTD Profiler Unit/Hari Rp450.000,00 4 Currentmeter Unit/Hari Rp700.000,00 5 Accoustic Doppler Curent Profiller (ADCP) Unit/Hari Rp300.000,00 6 Multi Beam Echosounder (MBES) maksimum kedalaman 200 m - Kelengkapan (Pole, Bracket, SVS) Unit/Hari Rp3.830.933,00 7 Multi Beam Echosounder (MBES) maksimum kedalaman 400 m - Kelengkapan (Pole, Bracket, SVS) Unit/Hari Rp7.522.600,00 NO NAMA SATUAN BIAYA 8 Multi Beam Echosounder (MBES) maksimum kedalaman 800 - Kelengkapan (Pole, Bracket, SVS) Unit/Hari Rp8.022.600,00 9 Motion sensor MBES Unit/Hari Rp1.946.333,00 10 Single Beam Echosounder (SBES) Single Frequency Unit/Hari Rp1.122.167,00 11 Single Beam Echosounder (SBES) Dual Frequency Unit/Hari Rp1.610.833,00 12 Motion Sensor SBES Unit/Hari Rp1.461.333,00 13 GNSS Receiver dan kelengkapannya, Dual Frequency Unit/Hari Rp950.000,00 14 GNSS Receiver dan kelengkapannya, Single Frequency Unit/Hari Rp300.000,00 15 Receiver GNSS Navigasi Unit/Hari Rp815.500,00 16 Sinyal Koreksi DGPS Unit/Hari Rp2.100.000,00 17 Sinyal Koreksi DGPS Unit/Bulan Rp19.000.000,00 18 Sub Bottom Profiler Unit/Hari Rp2.500.000,00 19 GNSS Handheld dan kelengkapannya Unit/Hari Rp55.000,00 20 GNSS Mapping dan kelengkapannya Unit/Hari Rp100.000,00 21 GNSS RTK dan kelengkapannya (2 receiver, eksternal radio, dan controller) Unit/Hari Rp2.300.000,00 22 Total station Unit/Hari Rp256.000,00 23 Grab Sampler/Corer Unit/Hari Rp75.000,00 24 Gravimeter Unit/Hari Rp1.250.000,00 25 Helikopter Unit/Hari Rp63.200.000,00 26 Kamera Digital Unit/Hari Rp100.000,00 27 Kamera Udara Digital Metrik dan Airborne Laser Scanning Unit/Hari Rp65.000.000,00 28 Kamera Udara Digital Metrik dan Airbone Laser Scanning - dilengkapi gyro Unit/Hari Rp69.929.000,00 29 Kompas Digital Unit/Hari Rp25.000,00 30 Meteorologi Sensor Unit/Hari Rp23.000,00 31 Sound Velocity Profiler (SVP) Unit/Hari Rp749.500,00 NO NAMA SATUAN BIAYA 32 Multimeter Unit/Hari Rp31.000,00 33 Peralatan Komunikasi Unit/Hari Rp55.000,00 34 Perekam Suara Unit/Hari Rp55.000,00 35 Portable Depth Meter Unit/Hari Rp100.000,00 36 Radar Gauge Unit/Hari Rp45.000,00 37 Side Scan Sonar (SSS) Unit/Hari Rp3.500.000,00 38 Unmanned Aerial Vehicle Engine Unit/Hari Rp2.000.000,00 39 Unmanned Aerial Vehicle Elektrik Unit/Hari Rp1.500.000,00 40 Sipat datar manual Unit/Hari Rp150.000,00 41 Sipat datar digital Unit/Hari Rp631.167,00 42 Pesawat untuk survei dan pemetaan Unit/jam Rp31.800.000,00 43 Bouyancy Compensator Device (BCD) Unit/Hari Rp100.000,00 44 Regulator Unit/Hari Rp100.000,00 45 Tabung Selam Unit/Hari Rp60.000,00 46 Alat Dasar Selam (Masker, Snorkel, Fin) Unit/Hari Rp70.000,00 47 Wight Belt dengan pemberat Unit/Hari Rp20.000,00 48 Wet Suit Unit/Hari Rp35.000,00 49 Kamera Underwater Unit/Hari Rp300.000,00 50 Kompresor Selam Unit/Hari Rp350.000,00 51 Life Jacket Unit/Hari Rp30.000,00 52 Multi Parameter Water Quality Checker Unit/Hari Rp300.000,00 53 Accoustic Doppler Current Profiller (ADCP) Unit/Hari Rp300.000,00 54 Telepon Satelit Unit/ Bulan Rp10.000.000,00 55 Drone Unit/Hari Rp250.000,00 56 Bor Tanah dan Gambut Unit/Hari Rp150.000,00 57 Water Testing Kit Unit/Hari Rp200.000,00 58 Ring Permeabilitas Unit/Hari Rp3.500,00 59 Soil Test Kit Paket Rp285.000,00 60 Water Checker Unit/Hari Rp87.500,00
6. 6.SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN KANTOR DAN STUDIO NO NAMA SATUAN BIAYA 1 Data Logger Unit/Hari Rp37.000,00 2 Digital Stereoplotting PC Workstation Unit/Hari Rp262.000,00 3 PC/Laptop Workstation Unit/Hari Rp150.000,00 4 PC/Laptop Workstation Aerialtriangulation Unit/Hari Rp1.085.000,00 5 Plotter A0 Unit/Hari Rp77.000,00 6 Scanner A0 Unit/Hari Rp330.000,00 7 Perangkat Lunak Akuisisi dan Pengolahan MBES Unit/Hari Rp1.000.000,00 8 Perangkat Lunak Akuisisi dan Pengolahan SBES Unit/Hari Rp500.000,00 9 Perangkat Lunak Akuisisi SSS Unit/Hari Rp250.000,00 10 Perangkat Lunak CAD Unit/Hari Rp60.000,00 11 Perangkat Lunak Basis Data Unit/Hari Rp25.000,00 12 Perangkat Lunak Desain Grafis Unit/Hari Rp25.000,00 13 Perangkat Lunak Flight Management System Unit/Hari Rp350.000,00 14 Perangkat Lunak Fotogrametri Unit/Hari Rp1.777.000,00 15 Perangkat Lunak SIG Unit/Hari Rp225.000,00 16 Perangkat Lunak GNSS Processing Unit/Hari Rp112.500,00 17 Perangkat Lunak GPS Mapping Unit/Hari Rp100.000,00 18 Perangkat Lunak Kartografis Berbasis GIS Unit/Hari Rp170.000,00 19 Perangkat Lunak Pengolah Point Clouds Unit/Hari Rp753.000,00 20 Perangkat Lunak Pengolah Citra Unit/Hari Rp125.000,00 21 Perangkat Lunak Pengolah Data Gaya Berat Unit/Hari Rp150.000,00 22 Perangkat Lunak Pengolah Data Waterpass Unit/Hari Rp150.000,00 23 Perangkat Lunak Pengolahan Arus Unit/Hari Rp150.000,00 24 Perangkat Lunak Pengolahan Data CORS Unit/Hari Rp150.000,00 NO NAMA SATUAN BIAYA 25 Perangkat Lunak Pengolahan Pasang Surut Unit/Hari Rp100.000,00 26 Perangkat Lunak Pengolahan SSS Unit/Hari Rp150.000,00 27 Perangkat Lunak Stereoplotting Unit/Hari Rp250.000,00 28 Mesin fotokopi Unit/Bulan Rp2.500.000,00
7. 7.SATUAN BIAYA SEWA BASECAMP LAPANGAN NO NAMA PROVINSI SATUAN BIAYA Sumatera 1 Aceh Orang/Hari Rp40.750,00 2 Sumatera Utara Orang/Hari Rp43.528,00 3 Sumatera Barat Orang/Hari Rp38.889,00 4 Bengkulu Orang/Hari Rp35.194,00 5 Riau Orang/Hari Rp37.028,00 6 Kepulauan Riau Orang/Hari Rp37.972,00 7 Jambi Orang/Hari Rp39.361,00 8 Sumatera Selatan Orang/Hari Rp41.667,00 9 Lampung Orang/Hari Rp36.111,00 10 Bangka Belitung Orang/Hari Rp53.694,00 Pulau Jawa 11 DKI Jakarta Orang/Hari Rp122.694,00 12 Jawa Barat Orang/Hari Rp84.722,00 13 Banten Orang/Hari Rp42.583,00 14 Jawa Tengah Orang/Hari Rp54.167,00 15 Yogyakarta Orang/Hari Rp60.194,00 16 Jawa Timur Orang/Hari Rp71.750,00 Pulau Kalimantan 17 Kalimantan Barat Orang/Hari Rp64.806,00 18 Kalimantan Tengah Orang/Hari Rp40.750,00 19 Kalimantan Selatan Orang/Hari Rp83.333,00 20 Kalimantan Timur Orang/Hari Rp53.694,00 21 Kalimantan Utara Orang/Hari Rp135.000,00 Nusa Tenggara dan Bali 22 Bali Orang/Hari Rp78.694,00 23 Nusa Tenggara Barat Orang/Hari Rp46.306,00 24 Nusa Tenggara Timur Orang/Hari Rp83.333,00 NO NAMA PROVINSI SATUAN BIAYA Pulau Sulawesi 25 Sulawesi Barat Orang/Hari Rp38.889,00 26 Sulawesi Utara Orang/Hari Rp64.806,00 27 Sulawesi Tengah Orang/Hari Rp41.667,00 28 Sulawesi Selatan Orang/Hari Rp55.556,00 29 Sulawesi Tenggara Orang/Hari Rp59.250,00 30 Gorontalo Orang/Hari Rp48.139,00 Kepulauan Maluku dan Pulau Papua 31 Maluku Orang/Hari Rp55.556,00 32 Maluku Utara Orang/Hari Rp83.333,00 33 Papua Barat Orang/Hari Rp87.972,00 34 Papua Orang/Hari Rp88.889,00 35 Papua Barat/Daerah Khusus (Manokwari) Orang/Hari Rp52.778,00
8. 8.SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN LAINNYA NO NAMA SATUAN BIAYA KETERANGAN 1 Alat Las Unit/Hari Rp35.000,00 - 2 Gergaji Mesin (chain saw) Unit/Hari Rp250.000,00 - 3 Bor Listrik Unit/Hari Rp30.000,00 - 4 Genset 5.000 Watt Unit/Hari Rp300.000,00 Belum termasuk bahan bakar 5 Genset 3.000 Watt Unit/Hari Rp200.000,00 Belum termasuk bahan bakar 6 Perlengkapan Flying Camp Unit/Hari Rp37.500,00 - 7 Power Inverter Unit/Hari Rp20.000,00 - 8 Ground Handling Pesawat Unit/ Handling Rp7.500.000,00 - 9 Remain Over Night (RON) Pesawat Unit/ Malam Rp7.000.000,00 -
9. 9.SATUAN BIAYA INSTALASI NO NAMA SATUAN BIAYA KETERANGAN 1 Instalasi Kamera pada Pesawat Udara Paket Rp126.000.000,00 - 2 Instalasi Airborne Gravimeter di Pesawat Paket Rp178.200.000,00 -
10. 10.SATUAN BIAYA BAHAN PENDUKUNG LAINNYA NO NAMA BARANG SATUAN HARGA 1 Tinta Plotter A0 buah Rp3.750.000,00 2 Kertas Karton lembar Rp2.000,00 3 Kertas HVS A0 lembar Rp3.560,00 4 Kertas Glossy A0 lembar Rp6.000,00 5 Jilid Album A0 album Rp900.000,00 6 Jilid Album A3 album Rp186.750,00 7 Jilid Album A4 album Rp130.000,00 8 Jilid Album Peta Lipat A4 album Rp300.000,00 9 Jilid Album F4 album Rp47.000,00 10 Jilid Album F5 album Rp450.000,00 11 Jilid Dokumen Kontrak buku Rp150.000,00 12 Harddisk (HD) 1 TB buah Rp1.076.400,00 13 Harddisk (HD) 2 TB buah Rp2.100.000,00 14 Harddisk Eksternal 4TB Buah Rp2.724.000,00 15 Harddisk Eksternal 8TB Buah Rp8.425.000,00 16 Harddisk Eksternal 12TB Buah Rp11.266.333,00 17 Harddisk Eksternal 16TB Buah Rp15.374.000,00 18 Harddisk Solid State Drive (HD SSD) 4 TB buah Rp20.958.000,00
11. 11.SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN RODA DUA No NAMA SATUAN HARGA 1 Sewa Kendaraan Roda Dua Unit/Hari Rp200.000,00
12. 12.INDEKS KEMAHALAN BIAYA LANGSUNG BIAYA SEWA KENDARAAN RODA DUA PER PROVINSI NO PROVINSI INDEKS 1 Nanggroe Aceh Darussalam 0,828 2 Sumatera Utara 0,869 3 Sumatera Barat 0,823 4 Riau 0,818 5 Kepulauan Riau 1,052 6 Jambi 0,765 7 Sumatera Selatan 0,850 8 Kepulauan Bangka Belitung 0,875 9 Bengkulu 0,805 10 Lampung 0,779 11 Banten 0,842 12 DKI Jakarta 1,000 13 Jawa Barat 0,834 14 Jawa Tengah 0,801 15 DI Yogyakarta 0,798 16 Jawa Timur 0,837 17 Bali 0,955 18 Nusa Tenggara Barat 0,785 19 Nusa Tenggara Timur 0,824 20 Kalimantan Barat 0,941 21 Kalimantan Tengah 0,843 22 Kalimantan Selatan 0,871 23 Kalimantan Timur 0,942 24 Kalimantan Utara 1,003 25 Sulawesi Utara 0,944 26 Sulawesi Tengah 0,771 27 Sulawesi Tenggara 0,852 28 Sulawesi Selatan 0,821 39 Sulawesi Barat 0,772 30 Gorontalo 0,822 31 Maluku 1,056 32 Maluku Utara 1,133 33 Papua 1,887 34 Papua Barat 1,203 PENJELASAN LAMPIRAN II SATUAN HARGA PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN ANGGARAN 2020 PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI
13. 1.Pembangunan Pilar Jaring Kontrol Geodesi dan Stasiun Pasang Surut 1.1 Satuan Biaya Pembangunan Pilar Jaring Kontrol Geodesi dan Stasiun Pasang Surut
a.Satuan biaya pembangunan pilar jaring kontrol geodesi dan stasiun pasang surut disesuaikan dengan tingkat kemahalan daerah yang tertuang dalam tabel indeks kemahalan pembangunan pilar jaring kontrol geodesi dan stasiun pasang surut berdasarkan provinsi.
b.Satuan biaya pembangunan pilar jaring kontrol geodesi dan stasiun pasang surut, sudah termasuk biaya bahan, material, tenaga lokal dan keuntungan penyedia.
c.Satuan biaya pembangunan pilar jaring kontrol geodesi dan stasiun pasang surut per provinsi diperoleh dengan cara mengalikan indeks kemahalan pembangunan pilar jaring kontrol geodesi dan stasiun pasang surut dengan satuan biaya pembangunan pilar jaring kontrol geodesi dan stasiun pasang surut. 1.2 Indeks Kemahalan Pembangunan Pilar Jaring Kontrol Geodesi dan Stasiun Pasang Surut Berdasarkan Provinsi
a.Indeks ini berlaku apabila pelaksanaan operasional pekerjaan/proyek dilakukan pada provinsi tersebut atau bahan dibelanjakan pada provinsi tersebut. Contoh : Satuan Biaya Pilar Gaya Berat Utama Rp6.500.000,00 per pilar. Indeks kemahalan pembangunan pilar jaring kontrol di Provinsi Aceh 1,0039. Maka Satuan biaya Pilar Gaya Berat Utama per pilar di Provinsi Aceh = 1,0039 x Rp6.500.000,00 = Rp6.525.350,00
1. 2.Satuan Biaya Ferry Flight Pesawat Udara
a.Satuan biaya ferry flight pesawat udara merupakan satuan biaya yang diperlukan untuk penerbangan pengiriman pesawat dari home base pesawat menuju lokasi base pekerjaan akuisisi, atau sebaliknya.
b.Maksimal terbang 6 jam per hari, apabila lebih dari 6 jam, pesawat harus Remain Over Night (RON) di bandara transit.
c.Harga yang tercantum sudah termasuk biaya sewa pesawat, RON fee, Ground Handling dan Landing Fee.
d.Satuan biaya tersebut diatas digunakan untuk keperluan pemotretan udara/LIDAR.
e.Satuan biaya yang digunakan untuk keperluan survei lainnya mengacu pada e-katalog Lembaga Kebijakan PengadaanFK Barang Jasa Pemerintah.
1. 3.Satuan Biaya Pelayanan Operasi Pesawat Udara Landing fee mencakup biaya landing, penempatan, penyimpanan, dan parkir.
2. 4.Satuan Biaya Sewa Kapal
a.Kapal yang digunakan untuk keperluan penyebrangan antar lokasi survei, mengangkut penumpang dan barang, serta untuk keperluan survei.
b.Satuan biaya kapal sudah termasuk nahkoda kapal, tetapi tidak termasuk pembiayaan awak kapal, dan tidak termasuk bahan bakar minyak.
1. 5.Satuan Biaya Sewa Peralatan Survei Peralatan survei merupakan peralatan yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan survei. Peralatan yang dimiliki penyedia jasa dihitung setara biaya sewa.
2. 6.Satuan Biaya Sewa Peralatan Kantor dan Studio
a.Peralatan kantor dan studio merupakan peralatan yang digunakan untuk mengolah data hasil survei.
b.Peralatan yang dimiliki penyedia jasa dihitung setara biaya sewa.
1. 7.Satuan Biaya Sewa Basecamp Lapangan
a.Satuan biaya sewa basecamp lapangan berlaku untuk satu orang per hari.
b.Lokasi basecamp lapangan tidak dalam kota/kabupaten yang sama dengan lokasi domisili kantor penyedia jasa.
c.Biaya sewa basecamp lapangan diberikan dengan syarat berada di kota/kabupaten yang sama/terdekat dengan lokasi operasional pekerjaan.
1. 8.Satuan Biaya Sewa Peralatan Lainnya Sewa peralatan lainnya adalah sewa untuk peralatan lainnya selain peralatan survei serta sewa peralatan kantor dan studio. Peralatan yang dimiliki penyedia jasa dihitung setara biaya sewa.
2. 9.Satuan Biaya Instalasi Biaya instalasi adalag biaya yang digunakan untuk pemasangan peralatan survei.
3. 10.Satuan Biaya Bahan Pendukung Lainnya Satuan biaya bahan pendukung lainnya merupakan satuan biaya untuk keperluan pencetakan hasil kegiatan maupun penyimpanan data-data hasil kegiatan.
4. 11.Satuan Biaya Sewa Kendaraan Roda Dua Harga sewa kendaraan roda dua dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Non-personel sesuai dengan provinsi tempat dilaksanakan kegiatan survei. Harga sewa sudah termasuk bahan bakar. Contoh: Sewa kendaraan roda dua di lokasi survei Provinsi Sumatera Selatan. Indeks kemahalan di Provinsi Sumatera Selatan 0,850. Biaya sewa kendaraan roda dua Rp200.000,00. Maka Biaya sewa kendaraan roda dua di Provinsi Sumatera Selatan = 0,850 x Rp200.000,00 = Rp170.000,00 KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL ttd. HASANUDDIN Z. ABIDIN Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum, Ida Suryani

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Kepala Badan Informasi Geospasial diberikan kewenangan untuk

Menetapkan

menetapkan satuan harga;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Satuan Harga Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tahun Anggaran 2020 pada Badan Informasi Geospasial; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
1. 2.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 144), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1255);
2. 3.Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;
3. 4.Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial;
4. 5.Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial;
5. 6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. 7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG SATUAN HARGA PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN ANGGARAN 2020 PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

Pasal 1

Pasal 2

Satuan Harga Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tahun Anggaran 2020 berfungsi sebagai:

a.batas tertinggi; atau
b.estimasi.

Pasal 3

(1)Satuan Harga Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tahun Anggaran 2020 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
(2)Satuan Harga Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

(1)Satuan Harga Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tahun Anggaran 2020 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan:
1. a.harga pasar;
2. b.proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.ketersediaan alokasi anggaran; dan
4. d.prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.
(2)Satuan Harga Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tahun Anggaran 2020 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

a.harga pasar;
b.kegiatan sejenis yang pernah dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya; atau
c.satuan harga yang ditetapkan oleh pimpinan kementerian/lembaga yang berwenang.

Pasal 6

1.Biaya Langsung Personel di Bidang Informasi Geospasial 1.1 Tenaga Ahli Berdasarkan Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Catatan:

a.Biaya Langsung Personel mencakup gaji dasar, beban biaya sosial, keuntungan penyedia dan beban biaya umum seperti biaya pemakaian listrik, biaya pemakaian air, biaya pemakaian alat telekomunikasi, dan laptop/PC.
b.Biaya langsung personel dihitung dengan mengalikan nominal biaya langsung dengan indeks biaya langsung personel sebagaimana dimaksud angka 1.3.
c.Jenjang-jenjang yang dapat memenuhi jenjang di bawahnya dibayarkan sesuai dengan jabatan yang dipersyaratkan.
d.Tenaga Ahli Belum Tersertifikasi merupakan tenaga ahli yang belum mempunyai sertifikat kompetensi sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Informasi Geospasial yang berlaku.
e.Ahli Muda merupakan tenaga ahli yang sudah mempunyai sertifikat kompetensi sesuai dengan jenjang 7 dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Informasi Geospasial yang berlaku.
f.Ahli Madya merupakan tenaga ahli yang sudah mempunyai sertifikat kompetensi sesuai dengan jenjang 8 dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Informasi Geospasial yang berlaku.
g.Ahli Utama merupakan tenaga ahli yang sudah mempunyai sertifikat kompetensi sesuai dengan jenjang 9 dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Informasi Geospasial yang berlaku.
h.*) Lulusan S1/S2/S3 atau setara yang mempunyai pengalaman di bidang Informasi Geospasial.
i.**) S1 dengan pengalaman kurang dari 3 tahun dianggap Tenaga Sub-Profesional Non-Tenaga Ahli (lihat angka 1.2).
j.***) Tahun pengalaman dihitung setelah mendapatkan sertifikasi keahlian sesuai dengan jenjangnya dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Informasi Geospasial yang berlaku. 1.2 Tenaga Sub-Profesional Non-Tenaga Ahli berdasarkan Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Informasi Geospasial. Catatan:
a.*) Jabatan berdasarkan kemungkinan jabatan dalam pemaketan KKNI bidang IG.
b.Kualifikasi setiap jenjang atau jabatan dapat dilihat pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Informasi Geospasial.
c.Biaya langsung personel dihitung dengan mengalikan nominal biaya dengan indeks biaya langsung personel.
d.Jenjang-jenjang yang dapat memenuhi jenjang di bawahnya dibayarkan sesuai dengan jabatan yang dipersyaratkan. 1.3 Indeks Biaya Langsung Personel Per Provinsi Indeks biaya langsung personel berlaku apabila pelaksanaan operasional pekerjaan/proyek berlangsung di provinsi tersebut dengan tenaga ahli atau tenaga sub-profesional non-tenaga ahli yang juga berasal dari provinsi tersebut. Apabila tenaga ahli atau tenaga sub-profesional non-tenaga ahli berasal dari luar provinsi tersebut, maka yang indeks dipakai adalah Indeks Biaya Langsung Personel (BLP) provinsi yang lebih tinggi.
1. 1.Contoh untuk Tenaga Ahli:
a.Lokasi pekerjaan berlangsung di Provinsi Sumatera Utara dan Tenaga Ahli juga berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Indeks Biaya Langsung Personel Provinsi Sumatera Utara 0,939. Biaya Langsung Personel (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun) sebesar Rp24.500.000,00. Maka Biaya Langsung Personel Provinsi Sumatera Utara (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun) = 0,939 x Rp24.500.000,00 = Rp23.005.500,00
b.Lokasi pekerjaan berlangsung di Provinsi Lampung dan Tenaga Ahli berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Indeks Biaya Langsung Personel Provinsi Lampung 0,858. Indeks Biaya Langsung Personel Provinsi Sumatera Selatan 0,915. Biaya Langsung Personel (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun) sebesar Rp24.500.000,00. Maka Biaya Langsung Personel Provinsi Lampung (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun) = 0,915 x Rp24.500.000,00 = Rp22.417.500,00 (Ilustrasi diatas memakai Indeks Biaya Langsung Personel (BLP) Provinsi Sumatera Selatan yang lebih tinggi).
c.Lokasi pekerjaan berlangsung di Provinsi Sumatera Utara dan Tenaga Ahli berasal dari Provinsi Jawa Barat. Indeks Biaya Langsung Personel Provinsi Sumatera Utara 0,939. Indeks Biaya Langsung Personel Provinsi Jawa Barat 0,810. Biaya Langsung Personel (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun) sebesar Rp 24.500.000,00. Maka Biaya Langsung Personel Provinsi Sumatera Utara (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun) = 0,939 x Rp24.500.000,00 = Rp23.005.500,00 (Ilustrasi diatas memakai Indeks Biaya Langsung Personel (BLP) Provinsi Sumatera Utara yang lebih tinggi).
1. 2.Contoh untuk Tenaga Sub-Profesional Non-Tenaga Ahli: Lokasi pekerjaan berlangsung di Provinsi Sumatera Utara dan Tenaga Sub-Profesional Non-Tenaga Ahli berasal dari Provinsi Jawa Barat. Indeks Biaya Langsung Personel Provinsi Sumatera Utara 0,939. Indeks Biaya Langsung Personel Provinsi Jawa Barat 0,810. Biaya Langsung Personel Tenaga Sub Profesional Non-Tenaga Ahli (Jenjang 3, Asisten Operator Survei Terestis tersertifikasi) sebesar Rp 9.600.000,00. Maka Biaya Langsung Personel Provinsi Sumatera Utara (Jenjang 3, Asisten Operator Survei Terestis tersertifikasi) = 0,939 x Rp9.600.000,00 = Rp9.014.400,00 (Ilustrasi diatas memakai Indeks Biaya Langsung Personel (BLP) Provinsi Sumatera Utara yang lebih tinggi). 1.4 Tenaga Pendukung
a.Tenaga pendukung merupakan tenaga yang mempunyai keahlian khusus yang mendukung pelaksanaan pekerjaan tenaga ahli.
b.Besarnya honor tenaga pendukung sama untuk semua provinsi di Indonesia. 1.5 Tenaga Lokal Tenaga lokal merupakan tenaga yang mendukung pelaksanaan pekerjaan tenaga ahli. Tenaga lokal berdomisili di sekitar lokasi pekerjaan/proyek.
1. 2.Biaya Langsung Personel Tenaga Ahli Asing di Bidang Informasi Geospasial Tenaga ahli asing merupakan tenaga ahli bukan WNI yang memiliki keahlian di Bidang Informasi Geospasial.
2. 3.Tunjangan Tugas Luar Tunjangan Tugas Luar diberikan jika:
a.Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota/kabupaten yang sama dengan lokasi kantor penyedia.
b.Tunjangan tugas luar diberikan untuk uang harian.
c.Besarnya tunjangan tugas luar sama untuk semua provinsi di Indonesia. KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL ttd. HASANUDDIN Z. ABIDIN Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum, Ida Suryani LAMPIRAN II PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG SATUAN HARGA PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN ANGGARAN 2020 PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL SATUAN HARGA PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI
1. 1.PEMBANGUNAN PILAR JARING KONTROL GEODESI DAN STASIUN PASANG SURUT 1.1 SATUAN BIAYA PEMBANGUNAN PILAR JARING KONTROL GEODESI DAN STASIUN PASANG SURUT NO JENIS PILAR/STASIUN BIAYA PER PILAR 1 Stasiun Pasang Surut Dermaga Rp63.300.000,00 2 Benchmark Pasang Surut Rp4.400.000,00 3 Benchmark Mounting GNSS Stasiun Pasut Rp2.300.000,00 4 Pilar CORS Tipe A (3 meter di atas tanah) Rp14.856.000,00 5 Pilar CORS Tipe B (1,5 meter di atas tanah) Rp12.983.000,00 6 Pilar CORS Tipe C (1,2 meter di atap bangunan) Rp5.845.000,00 7 Pilar Gaya Berat Utama Rp6.500.000,00 8 Pilar dan Premark Titik Kontrol Rp378.000,00 9 Premark Titik Kontrol Rp165.000,00 1.2 INDEKS KEMAHALAN PEMBANGUNAN PILAR JARING KONTROL GEODESI DAN STASIUN PASANG SURUT BERDASARKAN PROVINSI NO PROVINSI INDEKS 1 Aceh 1,0039 2 Sumatera Utara 1,0147 3 Sumatera Barat 0,9910 4 Riau 0,9686 5 Jambi 0,9253 6 Sumatera Selatan 0,9764 7 Bengkulu 0,9676 8 Lampung 0,8931 9 Kepulauan Bangka Belitung 0,9929 10 Kepulauan Riau 1,2770 11 DKI Jakarta 1,0000 12 Jawa Barat 1,0363 13 Jawa Tengah 0,9864 14 Di Yogyakarta 1,0488 15 Jawa Timur 1,0386 16 Banten 1,0022 17 Bali 1,2295 18 Nusa Tenggara Barat 1,0076 19 Nusa Tenggara Timur 0,9976 20 Kalimantan Barat 1,1395 21 Kalimantan Tengah 1,0231 22 Kalimantan Selatan 1,0509 23 Kalimantan Timur 1,1413 24 Kalimantan Utara 1,1325 25 Sulawesi Utara 1,1083 26 Sulawesi Tengah 0,9704 27 Sulawesi Selatan 1,0169 28 Sulawesi Tenggara 1,0196 29 Gorontalo 0,9446 30 Sulawesi Barat 0,9133 31 Maluku 1,2639 32 Maluku Utara 1,1655 33 Papua Barat 1,3402 34 Papua 2,2790
2. 2.SATUAN BIAYA FERRY FLIGHT PESAWAT UDARA NO BANDARA ASAL BANDARA TUJUAN BIAYA 1 Halim PK (WIHH/HLP) Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh (WITT/BTJ) Rp299.900.000,00 2 Halim PK (WIHH/HLP) Polonia - Medan (WIMK/MES) Rp205.820.000,00 3 Halim PK (WIHH/HLP) Kualanamu - Medan (WIMM/KNO) Rp205.860.000,00 4 Halim PK (WIHH/HLP) Lasikin - Sinabang (WIML) Rp225.550.000,00 5 Halim PK (WIHH/HLP) Pinang Kampai - Dumai (WIBD) Rp167.660.000,00 6 Halim PK (WIHH/HLP) Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru (WIBB/PKU) Rp141.080.000,00 7 Halim PK (WIHH/HLP) Minangkabau - Padang Pariaman (WIEE/MKB) Rp134.730.000,00 8 Halim PK (WIHH/HLP) Hang Nadim - Batam (WIDD/BTH) Rp134.700.000,00 9 Halim PK (WIHH/HLP) Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang (WIDN/TNJ) Rp134.720.000,00 10 Halim PK (WIHH/HLP) Fatmawati Soekarno - Bengkulu (WIGG/BKS) Rp71.100.000,00 11 Halim PK (WIHH/HLP) Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang (WIPP/PLM) Rp71.120.000,00 12 Halim PK (WIHH/HLP) Depati Amir - Pangkal Pinang (WIKK/PGK) Rp64.750.000,00 13 Halim PK (WIHH/HLP) H.A.S. Hanandjoeddin – tanjung pandan (WIKT/TJQ) Rp77.460.000,00 14 Halim PK (WIHH/HLP) Sultan Thaha - Jambi (WIJJ/DJB) Rp109.270.000,00 15 Halim PK (WIHH/HLP) Soekarno Hatta - Tangerang (WIII/CGK) Rp71.120.000,00 16 Halim PK (WIHH/HLP) Husein Sastra Negara - Bandung (WICC/BDO) Rp71.110.000,00 17 Halim PK (WIHH/HLP) Budiarto - Tangerang (WIRR/BTO) Rp71.100.000,00 NO BANDARA ASAL BANDARA TUJUAN BIAYA 18 Halim PK (WIHH/HLP) Gatot Subroto - Way Tuba (W396/WIPO) Rp71.100.000,00 19 Halim PK (WIHH/HLP) Radin Inten II - BL (WILL/TKG) Rp71.100.000,00 20 Halim PK (WIHH/HLP) Singkawang 1 - (W410) Rp135.970.000,00 21 Halim PK (WIHH/HLP) Sanggo Ledo Singkawang II (WIOI/SKW) Rp139.790.000,00 22 Halim PK (WIHH/HLP) Ranai - Natuna (WIDO/NTX) Rp189.900.000,00 23 Halim PK (WIHH/HLP) Pangsuma - Putussibau (WIOP/PSU) Rp186.720.000,00 24 Halim PK (WIHH/HLP) Susilo - Sintang (WIOS/SQG) Rp174.000.000,00 25 Halim PK (WIHH/HLP) Tjilik Riwut - Palang Karaya (WAGG/PKY) Rp128.340.000,00 26 Halim PK (WIHH/HLP) Supadio - Kubu Raya (WIOO/PNK) Rp102.920.000,00 27 Halim PK (WIHH/HLP) Rahadi Osman – Ketapang (WIOK/KTG) Rp80.640.000,00 28 Halim PK (WIHH/HLP) Iskandar – Pangkalan Bun (WAGI/PKN) Rp121.980.000,00 29 Halim PK (WIHH/HLP) Tunggul Wulung – Cilacap (WAHL/CXP) Rp71.100.000,00 30 Halim PK (WIHH/HLP) Adi Sutjipto - Yogyakarta (WAHH/JOG) Rp80.660.000,00 31 Halim PK (WIHH/HLP) Ahmad Yani – Semarang (WAHS/SRG) Rp71.120.000,00 32 Halim PK (WIHH/HLP) Adi Soemarmo – SOLO (WAHQ/SOC) Rp71.120.000,00 33 Halim PK (WIHH/HLP) Iswahyudi – Madiun (WARI/MDN) Rp74.280.000,00 34 Halim PK (WIHH/HLP) Abdul Rachman Saleh - Malang (WARA/MLG) Rp96.540.000,00 35 Halim PK (WIHH/HLP) Juanda – Surabaya (WARR/SUB) Rp93.380.000,00 NO BANDARA ASAL BANDARA TUJUAN BIAYA 36 Halim PK (WIHH/HLP) Dewadaru – Karimun Jawa (WAHU) Rp71.100.000,00 37 Halim PK (WIHH/HLP) Nunukan (WAQA/NNX) Rp309.380.000,00 38 Halim PK (WIHH/HLP) Bontang - (WALC/BXT) Rp258.500.000,00 39 Halim PK (WIHH/HLP) Tanjung Harapan – Selor (WAQD/TJS) Rp205.820.000,00 40 Halim PK (WIHH/HLP) Juwata - Tarakan (WAQQ/TRK) Rp306.200.000,00 41 Halim PK (WIHH/HLP) Syamsudin Noor – Banjarmasin (WAOO/BDJ) Rp186.760.000,00 42 Halim PK (WIHH/HLP) Gusti Sjamsir Alam - Kotabaru (WAOK/KBU) Rp164.490.000,00 43 Halim PK (WIHH/HLP) Tanjung Warukin – (WAON/TJG) Rp164.480.000,00 44 Halim PK (WIHH/HLP) Batu Licin - (WAOC/BTW) Rp161.300.000,00 45 Halim PK (WIHH/HLP) Tampa Padang - Mamuju (WAFJ/MJU) Rp271.220.000,00 46 Halim PK (WIHH/HLP) Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan - Balikpapan (WALL/BPN) Rp186.760.000,00 47 Halim PK (WIHH/HLP) Temindung - Samarida (WALS/SRI) Rp245.140.000,00 48 Halim PK (WIHH/HLP) Mutiara Sis Aljufri - Palu (WAFF/PLW) Rp280.760.000,00 49 Halim PK (WIHH/HLP) Sultan Hasanuddin - Makasar (WAAA/UPG) Rp234.460.000,00 50 Halim PK (WIHH/HLP) Praya - Lombok (WADL) Rp193.110.000,00 51 Halim PK (WIHH/HLP) I Gusti Ngurah Rai – Denpasar (WADD/DPS) Rp141.080.000,00 52 Halim PK (WIHH/HLP) Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa (WADS/SWQ) Rp174.020.000,00 NO BANDARA ASAL BANDARA TUJUAN BIAYA 53 Halim PK (WIHH/HLP) Sultan Muhammad Salahuddin (WADB/BMU) Rp193.100.000,00 54 Halim PK (WIHH/HLP) Waikabubak - Tambolaka (WATK/TMC) Rp202.640.000,00 55 Halim PK (WIHH/HLP) Komodo - Labuan Bajo (WATO/LBJ) Rp216.000.000,00 56 Halim PK (WIHH/HLP) Sultan Bantilan - Toli Toli (WAFL/TLI) Rp233.060.000,00 57 Halim PK (WIHH/HLP) Djalalud Din - Gorontalo (WAMG/GTO) Rp328.460.000,00 58 Halim PK (WIHH/HLP) Pogogul - Buol (WAFY/UOL Rp309.380.000,00 59 Halim PK (WIHH/HLP) Sam Ratulangi – Manado (WAMM/MDC) Rp357.100.000,00 60 Halim PK (WIHH/HLP) Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk (WAFW/LUW) Rp322.100.000,00 61 Halim PK (WIHH/HLP) Kasiguncu - Poso (WAFP/PSJ) Rp299.840.000,00 62 Halim PK (WIHH/HLP) Andi Jemma - Masamba (WAFM/MXB) Rp290.300.000,00 63 Halim PK (WIHH/HLP) Soroako (WAWS/SQR) Rp299.840.000,00 64 Halim PK (WIHH/HLP) Halu Oleo - Kendari (WAWW/KDI) Rp322.100.000,00 65 Halim PK (WIHH/HLP) Matahora - Wakatobi (W441) Rp347.540.000,00 66 Halim PK (WIHH/HLP) Tardamu - Sabu (WATS/SAU) Rp264.850.000,00 67 Halim PK (WIHH/HLP) A.A. Bere tallo - Atambua (WATA/ABU) Rp296.650.000,00 68 Halim PK (WIHH/HLP) Mali-Alor (WATM/ARD) Rp296.650.000,00 69 Halim PK (WIHH/HLP) Fransiskus Xaverius Seda - Maumere (WATC/MOF) Rp168.310.000,00 NO BANDARA ASAL BANDARA TUJUAN BIAYA 70 Halim PK (WIHH/HLP) H. Hasan Aeroeboesm An - ende (WATE/ENE) Rp264.850.600,00 71 Halim PK (WIHH/HLP) Umbu Mehang Kunda - Waingapu (WATU/WGP) Rp228.720.000,00 72 Halim PK (WIHH/HLP) Gewayan Tana - Larantuka (WATL/LKA) Rp274.390.000,00 73 Halim PK (WIHH/HLP) El Tari - Kupang (WATT/KOE) Rp287.130.000,00 74 Halim PK (WIHH/HLP) David Constantijn Saudale - Rote (WATR/RTI) Rp277.570.000,00 75 Halim PK (WIHH/HLP) Kuabang - Kao (WAEK/KAZ) Rp374.120.000,00 76 Halim PK (WIHH/HLP) Sultan Babullah - Ternate (WAEE/TTE) Rp367.760.000,00 77 Halim PK (WIHH/HLP) Buli – Maba (WAEM) Rp386.840.000,00 78 Halim PK (WIHH/HLP) Pattimura - Ambon (WAPP/AMQ) Rp412.310.000,00 79 Halim PK (WIHH/HLP) Bula - Seram (WAPU) Rp447.350.000,00 80 Halim PK (WIHH/HLP) Domine Eduardosok Sorong (WASS/SOQ) Rp445.880.000,00 81 Halim PK (WIHH/HLP) Olilit - Saumlaki (WAPI/SXK) Rp406.570.000,00 82 Halim PK (WIHH/HLP) Kaimana - Utarom (WASK/KNG) Rp503.100.000,00 83 Halim PK (WIHH/HLP) Rendani - Manokwari (WAUU/MKW) Rp493.560.000,00 84 Halim PK (WIHH/HLP) Abresso - Ransikin (WAUR/RSK) Rp493.560.000,00 85 Halim PK (WIHH/HLP) Dumatubun - Langgur (WAPL/LUV) Rp483.390.000,00 86 Halim PK (WIHH/HLP) Rar Gwamar Dobo (WAPD/DOB Rp499.920.000,00 87 Halim PK (WIHH/HLP) Wanam (W522/WNM) Rp636.400.000,00 NO BANDARA ASAL BANDARA TUJUAN BIAYA 88 Halim PK (WIHH/HLP) Kimaam Rp623.680.000,00 89 Halim PK (WIHH/HLP) Wamena (WAVV/WMX) Rp658.660.000,00 90 Halim PK (WIHH/HLP) Gunung Bintang - Oksibil (WAJO/OKL Rp642.520.000,00 91 Halim PK (WIHH/HLP) Mopah - Merauke (WAKK/MKQ) Rp636.400.000,00 92 Halim PK (WIHH/HLP) Sentani - Jayapura (WAJJ/DJJ) Rp523.300.000,00 93 Halim PK (WIHH/HLP) Kisar (WATQ) Rp514.440.000,00
3. 3.SATUAN BIAYA PELAYANAN OPERASI PESAWAT UDARA (LANDING FEE) NO BANDARA KOTA BIAYA 1 Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar Rp52.248,00 2 Bandara Juanda Surabaya Rp50.878,00 3 Bandara Sultan Hasanuddin Makasar Rp50.878,00 4 Bandara Sepinggan Balikpapan Rp50.878,00 5 Bandara Sam Ratulangi Manado Rp48.547,00 6 Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin Rp48.547,00 7 Bandara Fran Kaisiepo Biak Rp41.685,00 8 Bandara Adi Sudjipto Yogyakarta Rp41.685,00 9 Bandara Adisoemarmo Surakarta Rp41.685,00 10 Bandara Ahmad Yani Semarang Rp41.685,00 11 Bandara Pattimura Ambon Rp41.685,00 12 Bandara El Tari Kupang Rp41.685,00 13 Bandara Internasional Lombok Lombok Rp39.618,00 14 Bandara Intenasinal Soekarno Hatta Jakarta Rp45.023,00 15 Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Rp45.023,00 16 Bandara Kualanamu Medan Rp746.208,00 17 Bandara Sultan Mahmud Badaruddin 2 Palembang Rp23.064,00 18 Bandara Supadio Pontianak Rp23.106,00 19 Bandara Sultan Syarif Pekanbaru Rp23.106,00 NO BANDARA KOTA BIAYA Kasim 2 20 Bandara Minangkabau Padang Rp23.106,00 21 Bandara Husein Sastranegara Bandung Rp18.843,00 22 Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Rp18.843,00 23 Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang Rp17.589,00 24 Bandara Depati Amir Pangkal Pinang Rp18.843,00 25 Bandara Sultan Thaha Jambi Rp18.843,00 26 Bandara Silangit (DTB/WIMN) Siborong borong Rp5.141,00
4. 4.SATUAN BIAYA SEWA KAPAL NO NAMA SATUAN BIAYA 1 Kapal dengan berat di bawah 4 GT Unit/Hari Rp2.000.000,00 3 Kapal dengan berat 4 GT sampai dengan 15 GT Unit/Hari Rp4.000.000,00 4 Kapal dengan berat 16 GT sampai dengan 40 GT Unit/Hari Rp7.500.000,00
5. 5.SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN SURVEI NO NAMA SATUAN BIAYA 1 Anemometer Unit/Hari Rp95.000,00 2 Alat Pengukur Pasang Surut Otomatis – sensor tekanan Unit/Hari Rp428.333,00 3 CTD Profiler Unit/Hari Rp450.000,00 4 Currentmeter Unit/Hari Rp700.000,00 5 Accoustic Doppler Curent Profiller (ADCP) Unit/Hari Rp300.000,00 6 Multi Beam Echosounder (MBES) maksimum kedalaman 200 m - Kelengkapan (Pole, Bracket, SVS) Unit/Hari Rp3.830.933,00 7 Multi Beam Echosounder (MBES) maksimum kedalaman 400 m - Kelengkapan (Pole, Bracket, SVS) Unit/Hari Rp7.522.600,00 NO NAMA SATUAN BIAYA 8 Multi Beam Echosounder (MBES) maksimum kedalaman 800 - Kelengkapan (Pole, Bracket, SVS) Unit/Hari Rp8.022.600,00 9 Motion sensor MBES Unit/Hari Rp1.946.333,00 10 Single Beam Echosounder (SBES) Single Frequency Unit/Hari Rp1.122.167,00 11 Single Beam Echosounder (SBES) Dual Frequency Unit/Hari Rp1.610.833,00 12 Motion Sensor SBES Unit/Hari Rp1.461.333,00 13 GNSS Receiver dan kelengkapannya, Dual Frequency Unit/Hari Rp950.000,00 14 GNSS Receiver dan kelengkapannya, Single Frequency Unit/Hari Rp300.000,00 15 Receiver GNSS Navigasi Unit/Hari Rp815.500,00 16 Sinyal Koreksi DGPS Unit/Hari Rp2.100.000,00 17 Sinyal Koreksi DGPS Unit/Bulan Rp19.000.000,00 18 Sub Bottom Profiler Unit/Hari Rp2.500.000,00 19 GNSS Handheld dan kelengkapannya Unit/Hari Rp55.000,00 20 GNSS Mapping dan kelengkapannya Unit/Hari Rp100.000,00 21 GNSS RTK dan kelengkapannya (2 receiver, eksternal radio, dan controller) Unit/Hari Rp2.300.000,00 22 Total station Unit/Hari Rp256.000,00 23 Grab Sampler/Corer Unit/Hari Rp75.000,00 24 Gravimeter Unit/Hari Rp1.250.000,00 25 Helikopter Unit/Hari Rp63.200.000,00 26 Kamera Digital Unit/Hari Rp100.000,00 27 Kamera Udara Digital Metrik dan Airborne Laser Scanning Unit/Hari Rp65.000.000,00 28 Kamera Udara Digital Metrik dan Airbone Laser Scanning - dilengkapi gyro Unit/Hari Rp69.929.000,00 29 Kompas Digital Unit/Hari Rp25.000,00 30 Meteorologi Sensor Unit/Hari Rp23.000,00 31 Sound Velocity Profiler (SVP) Unit/Hari Rp749.500,00 NO NAMA SATUAN BIAYA 32 Multimeter Unit/Hari Rp31.000,00 33 Peralatan Komunikasi Unit/Hari Rp55.000,00 34 Perekam Suara Unit/Hari Rp55.000,00 35 Portable Depth Meter Unit/Hari Rp100.000,00 36 Radar Gauge Unit/Hari Rp45.000,00 37 Side Scan Sonar (SSS) Unit/Hari Rp3.500.000,00 38 Unmanned Aerial Vehicle Engine Unit/Hari Rp2.000.000,00 39 Unmanned Aerial Vehicle Elektrik Unit/Hari Rp1.500.000,00 40 Sipat datar manual Unit/Hari Rp150.000,00 41 Sipat datar digital Unit/Hari Rp631.167,00 42 Pesawat untuk survei dan pemetaan Unit/jam Rp31.800.000,00 43 Bouyancy Compensator Device (BCD) Unit/Hari Rp100.000,00 44 Regulator Unit/Hari Rp100.000,00 45 Tabung Selam Unit/Hari Rp60.000,00 46 Alat Dasar Selam (Masker, Snorkel, Fin) Unit/Hari Rp70.000,00 47 Wight Belt dengan pemberat Unit/Hari Rp20.000,00 48 Wet Suit Unit/Hari Rp35.000,00 49 Kamera Underwater Unit/Hari Rp300.000,00 50 Kompresor Selam Unit/Hari Rp350.000,00 51 Life Jacket Unit/Hari Rp30.000,00 52 Multi Parameter Water Quality Checker Unit/Hari Rp300.000,00 53 Accoustic Doppler Current Profiller (ADCP) Unit/Hari Rp300.000,00 54 Telepon Satelit Unit/ Bulan Rp10.000.000,00 55 Drone Unit/Hari Rp250.000,00 56 Bor Tanah dan Gambut Unit/Hari Rp150.000,00 57 Water Testing Kit Unit/Hari Rp200.000,00 58 Ring Permeabilitas Unit/Hari Rp3.500,00 59 Soil Test Kit Paket Rp285.000,00 60 Water Checker Unit/Hari Rp87.500,00
6. 6.SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN KANTOR DAN STUDIO NO NAMA SATUAN BIAYA 1 Data Logger Unit/Hari Rp37.000,00 2 Digital Stereoplotting PC Workstation Unit/Hari Rp262.000,00 3 PC/Laptop Workstation Unit/Hari Rp150.000,00 4 PC/Laptop Workstation Aerialtriangulation Unit/Hari Rp1.085.000,00 5 Plotter A0 Unit/Hari Rp77.000,00 6 Scanner A0 Unit/Hari Rp330.000,00 7 Perangkat Lunak Akuisisi dan Pengolahan MBES Unit/Hari Rp1.000.000,00 8 Perangkat Lunak Akuisisi dan Pengolahan SBES Unit/Hari Rp500.000,00 9 Perangkat Lunak Akuisisi SSS Unit/Hari Rp250.000,00 10 Perangkat Lunak CAD Unit/Hari Rp60.000,00 11 Perangkat Lunak Basis Data Unit/Hari Rp25.000,00 12 Perangkat Lunak Desain Grafis Unit/Hari Rp25.000,00 13 Perangkat Lunak Flight Management System Unit/Hari Rp350.000,00 14 Perangkat Lunak Fotogrametri Unit/Hari Rp1.777.000,00 15 Perangkat Lunak SIG Unit/Hari Rp225.000,00 16 Perangkat Lunak GNSS Processing Unit/Hari Rp112.500,00 17 Perangkat Lunak GPS Mapping Unit/Hari Rp100.000,00 18 Perangkat Lunak Kartografis Berbasis GIS Unit/Hari Rp170.000,00 19 Perangkat Lunak Pengolah Point Clouds Unit/Hari Rp753.000,00 20 Perangkat Lunak Pengolah Citra Unit/Hari Rp125.000,00 21 Perangkat Lunak Pengolah Data Gaya Berat Unit/Hari Rp150.000,00 22 Perangkat Lunak Pengolah Data Waterpass Unit/Hari Rp150.000,00 23 Perangkat Lunak Pengolahan Arus Unit/Hari Rp150.000,00 24 Perangkat Lunak Pengolahan Data CORS Unit/Hari Rp150.000,00 NO NAMA SATUAN BIAYA 25 Perangkat Lunak Pengolahan Pasang Surut Unit/Hari Rp100.000,00 26 Perangkat Lunak Pengolahan SSS Unit/Hari Rp150.000,00 27 Perangkat Lunak Stereoplotting Unit/Hari Rp250.000,00 28 Mesin fotokopi Unit/Bulan Rp2.500.000,00
7. 7.SATUAN BIAYA SEWA BASECAMP LAPANGAN NO NAMA PROVINSI SATUAN BIAYA Sumatera 1 Aceh Orang/Hari Rp40.750,00 2 Sumatera Utara Orang/Hari Rp43.528,00 3 Sumatera Barat Orang/Hari Rp38.889,00 4 Bengkulu Orang/Hari Rp35.194,00 5 Riau Orang/Hari Rp37.028,00 6 Kepulauan Riau Orang/Hari Rp37.972,00 7 Jambi Orang/Hari Rp39.361,00 8 Sumatera Selatan Orang/Hari Rp41.667,00 9 Lampung Orang/Hari Rp36.111,00 10 Bangka Belitung Orang/Hari Rp53.694,00 Pulau Jawa 11 DKI Jakarta Orang/Hari Rp122.694,00 12 Jawa Barat Orang/Hari Rp84.722,00 13 Banten Orang/Hari Rp42.583,00 14 Jawa Tengah Orang/Hari Rp54.167,00 15 Yogyakarta Orang/Hari Rp60.194,00 16 Jawa Timur Orang/Hari Rp71.750,00 Pulau Kalimantan 17 Kalimantan Barat Orang/Hari Rp64.806,00 18 Kalimantan Tengah Orang/Hari Rp40.750,00 19 Kalimantan Selatan Orang/Hari Rp83.333,00 20 Kalimantan Timur Orang/Hari Rp53.694,00 21 Kalimantan Utara Orang/Hari Rp135.000,00 Nusa Tenggara dan Bali 22 Bali Orang/Hari Rp78.694,00 23 Nusa Tenggara Barat Orang/Hari Rp46.306,00 24 Nusa Tenggara Timur Orang/Hari Rp83.333,00 NO NAMA PROVINSI SATUAN BIAYA Pulau Sulawesi 25 Sulawesi Barat Orang/Hari Rp38.889,00 26 Sulawesi Utara Orang/Hari Rp64.806,00 27 Sulawesi Tengah Orang/Hari Rp41.667,00 28 Sulawesi Selatan Orang/Hari Rp55.556,00 29 Sulawesi Tenggara Orang/Hari Rp59.250,00 30 Gorontalo Orang/Hari Rp48.139,00 Kepulauan Maluku dan Pulau Papua 31 Maluku Orang/Hari Rp55.556,00 32 Maluku Utara Orang/Hari Rp83.333,00 33 Papua Barat Orang/Hari Rp87.972,00 34 Papua Orang/Hari Rp88.889,00 35 Papua Barat/Daerah Khusus (Manokwari) Orang/Hari Rp52.778,00
8. 8.SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN LAINNYA NO NAMA SATUAN BIAYA KETERANGAN 1 Alat Las Unit/Hari Rp35.000,00 - 2 Gergaji Mesin (chain saw) Unit/Hari Rp250.000,00 - 3 Bor Listrik Unit/Hari Rp30.000,00 - 4 Genset 5.000 Watt Unit/Hari Rp300.000,00 Belum termasuk bahan bakar 5 Genset 3.000 Watt Unit/Hari Rp200.000,00 Belum termasuk bahan bakar 6 Perlengkapan Flying Camp Unit/Hari Rp37.500,00 - 7 Power Inverter Unit/Hari Rp20.000,00 - 8 Ground Handling Pesawat Unit/ Handling Rp7.500.000,00 - 9 Remain Over Night (RON) Pesawat Unit/ Malam Rp7.000.000,00 -
9. 9.SATUAN BIAYA INSTALASI NO NAMA SATUAN BIAYA KETERANGAN 1 Instalasi Kamera pada Pesawat Udara Paket Rp126.000.000,00 - 2 Instalasi Airborne Gravimeter di Pesawat Paket Rp178.200.000,00 -
10. 10.SATUAN BIAYA BAHAN PENDUKUNG LAINNYA NO NAMA BARANG SATUAN HARGA 1 Tinta Plotter A0 buah Rp3.750.000,00 2 Kertas Karton lembar Rp2.000,00 3 Kertas HVS A0 lembar Rp3.560,00 4 Kertas Glossy A0 lembar Rp6.000,00 5 Jilid Album A0 album Rp900.000,00 6 Jilid Album A3 album Rp186.750,00 7 Jilid Album A4 album Rp130.000,00 8 Jilid Album Peta Lipat A4 album Rp300.000,00 9 Jilid Album F4 album Rp47.000,00 10 Jilid Album F5 album Rp450.000,00 11 Jilid Dokumen Kontrak buku Rp150.000,00 12 Harddisk (HD) 1 TB buah Rp1.076.400,00 13 Harddisk (HD) 2 TB buah Rp2.100.000,00 14 Harddisk Eksternal 4TB Buah Rp2.724.000,00 15 Harddisk Eksternal 8TB Buah Rp8.425.000,00 16 Harddisk Eksternal 12TB Buah Rp11.266.333,00 17 Harddisk Eksternal 16TB Buah Rp15.374.000,00 18 Harddisk Solid State Drive (HD SSD) 4 TB buah Rp20.958.000,00
11. 11.SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN RODA DUA No NAMA SATUAN HARGA 1 Sewa Kendaraan Roda Dua Unit/Hari Rp200.000,00
12. 12.INDEKS KEMAHALAN BIAYA LANGSUNG BIAYA SEWA KENDARAAN RODA DUA PER PROVINSI NO PROVINSI INDEKS 1 Nanggroe Aceh Darussalam 0,828 2 Sumatera Utara 0,869 3 Sumatera Barat 0,823 4 Riau 0,818 5 Kepulauan Riau 1,052 6 Jambi 0,765 7 Sumatera Selatan 0,850 8 Kepulauan Bangka Belitung 0,875 9 Bengkulu 0,805 10 Lampung 0,779 11 Banten 0,842 12 DKI Jakarta 1,000 13 Jawa Barat 0,834 14 Jawa Tengah 0,801 15 DI Yogyakarta 0,798 16 Jawa Timur 0,837 17 Bali 0,955 18 Nusa Tenggara Barat 0,785 19 Nusa Tenggara Timur 0,824 20 Kalimantan Barat 0,941 21 Kalimantan Tengah 0,843 22 Kalimantan Selatan 0,871 23 Kalimantan Timur 0,942 24 Kalimantan Utara 1,003 25 Sulawesi Utara 0,944 26 Sulawesi Tengah 0,771 27 Sulawesi Tenggara 0,852 28 Sulawesi Selatan 0,821 39 Sulawesi Barat 0,772 30 Gorontalo 0,822 31 Maluku 1,056 32 Maluku Utara 1,133 33 Papua 1,887 34 Papua Barat 1,203 PENJELASAN LAMPIRAN II SATUAN HARGA PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN ANGGARAN 2020 PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI
13. 1.Pembangunan Pilar Jaring Kontrol Geodesi dan Stasiun Pasang Surut 1.1 Satuan Biaya Pembangunan Pilar Jaring Kontrol Geodesi dan Stasiun Pasang Surut
a.Satuan biaya pembangunan pilar jaring kontrol geodesi dan stasiun pasang surut disesuaikan dengan tingkat kemahalan daerah yang tertuang dalam tabel indeks kemahalan pembangunan pilar jaring kontrol geodesi dan stasiun pasang surut berdasarkan provinsi.
b.Satuan biaya pembangunan pilar jaring kontrol geodesi dan stasiun pasang surut, sudah termasuk biaya bahan, material, tenaga lokal dan keuntungan penyedia.
c.Satuan biaya pembangunan pilar jaring kontrol geodesi dan stasiun pasang surut per provinsi diperoleh dengan cara mengalikan indeks kemahalan pembangunan pilar jaring kontrol geodesi dan stasiun pasang surut dengan satuan biaya pembangunan pilar jaring kontrol geodesi dan stasiun pasang surut. 1.2 Indeks Kemahalan Pembangunan Pilar Jaring Kontrol Geodesi dan Stasiun Pasang Surut Berdasarkan Provinsi
a.Indeks ini berlaku apabila pelaksanaan operasional pekerjaan/proyek dilakukan pada provinsi tersebut atau bahan dibelanjakan pada provinsi tersebut. Contoh : Satuan Biaya Pilar Gaya Berat Utama Rp6.500.000,00 per pilar. Indeks kemahalan pembangunan pilar jaring kontrol di Provinsi Aceh 1,0039. Maka Satuan biaya Pilar Gaya Berat Utama per pilar di Provinsi Aceh = 1,0039 x Rp6.500.000,00 = Rp6.525.350,00
1. 2.Satuan Biaya Ferry Flight Pesawat Udara
a.Satuan biaya ferry flight pesawat udara merupakan satuan biaya yang diperlukan untuk penerbangan pengiriman pesawat dari home base pesawat menuju lokasi base pekerjaan akuisisi, atau sebaliknya.
b.Maksimal terbang 6 jam per hari, apabila lebih dari 6 jam, pesawat harus Remain Over Night (RON) di bandara transit.
c.Harga yang tercantum sudah termasuk biaya sewa pesawat, RON fee, Ground Handling dan Landing Fee.
d.Satuan biaya tersebut diatas digunakan untuk keperluan pemotretan udara/LIDAR.
e.Satuan biaya yang digunakan untuk keperluan survei lainnya mengacu pada e-katalog Lembaga Kebijakan PengadaanFK Barang Jasa Pemerintah.
1. 3.Satuan Biaya Pelayanan Operasi Pesawat Udara Landing fee mencakup biaya landing, penempatan, penyimpanan, dan parkir.
2. 4.Satuan Biaya Sewa Kapal
a.Kapal yang digunakan untuk keperluan penyebrangan antar lokasi survei, mengangkut penumpang dan barang, serta untuk keperluan survei.
b.Satuan biaya kapal sudah termasuk nahkoda kapal, tetapi tidak termasuk pembiayaan awak kapal, dan tidak termasuk bahan bakar minyak.
1. 5.Satuan Biaya Sewa Peralatan Survei Peralatan survei merupakan peralatan yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan survei. Peralatan yang dimiliki penyedia jasa dihitung setara biaya sewa.
2. 6.Satuan Biaya Sewa Peralatan Kantor dan Studio
a.Peralatan kantor dan studio merupakan peralatan yang digunakan untuk mengolah data hasil survei.
b.Peralatan yang dimiliki penyedia jasa dihitung setara biaya sewa.
1. 7.Satuan Biaya Sewa Basecamp Lapangan
a.Satuan biaya sewa basecamp lapangan berlaku untuk satu orang per hari.
b.Lokasi basecamp lapangan tidak dalam kota/kabupaten yang sama dengan lokasi domisili kantor penyedia jasa.
c.Biaya sewa basecamp lapangan diberikan dengan syarat berada di kota/kabupaten yang sama/terdekat dengan lokasi operasional pekerjaan.
1. 8.Satuan Biaya Sewa Peralatan Lainnya Sewa peralatan lainnya adalah sewa untuk peralatan lainnya selain peralatan survei serta sewa peralatan kantor dan studio. Peralatan yang dimiliki penyedia jasa dihitung setara biaya sewa.
2. 9.Satuan Biaya Instalasi Biaya instalasi adalag biaya yang digunakan untuk pemasangan peralatan survei.
3. 10.Satuan Biaya Bahan Pendukung Lainnya Satuan biaya bahan pendukung lainnya merupakan satuan biaya untuk keperluan pencetakan hasil kegiatan maupun penyimpanan data-data hasil kegiatan.
4. 11.Satuan Biaya Sewa Kendaraan Roda Dua Harga sewa kendaraan roda dua dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Non-personel sesuai dengan provinsi tempat dilaksanakan kegiatan survei. Harga sewa sudah termasuk bahan bakar. Contoh: Sewa kendaraan roda dua di lokasi survei Provinsi Sumatera Selatan. Indeks kemahalan di Provinsi Sumatera Selatan 0,850. Biaya sewa kendaraan roda dua Rp200.000,00. Maka Biaya sewa kendaraan roda dua di Provinsi Sumatera Selatan = 0,850 x Rp200.000,00 = Rp170.000,00 KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL ttd. HASANUDDIN Z. ABIDIN Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum, Ida Suryani