DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 16 Tahun 2021

Nomor: 16
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Badan Informasi Geospasial (BIG)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Besaran Tarif Jasa Pelatihan Informasi Geospasial di Badan Informasi Geospasial; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6365);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia www.peraturan.go.id 2021, No.740 Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
3.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
4.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 827);
5.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 869); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG BESARAN TARIF JASA PELATIHAN INFORMASI GEOSPASIAL DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
2.Pelatihan Informasi Geospasial di Badan yang selanjutnya disebut Pelatihan IG adalah program yang dirancang untuk dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelenggarakan informasi geospasial.
3.Klasikal adalah metode Pelatihan IG yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung atau secara luring. www.peraturan.go.id 2021, No.740
4.Nonklasikal adalah metode pelatihan yang dilakukan tanpa tatap muka langsung atau secara daring dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
5.Kombinasi Klasikal dan Nonklasikal adalah metode pelatihan yang dilakukan dengan memadukan proses pembelajaran secara daring dengan proses pembelajaran tatap muka langsung.

Pasal 2

(1)Pelatihan IG dilaksanakan dengan metode:
1. a.Klasikal;
2. b.Nonklasikal; atau
3. c.Kombinasi Klasikal dan Nonklasikal.
(2)Tarif atas Pelatihan IG yang dilaksanakan secara Klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan.
(3)Tarif atas Pelatihan IG yang dilaksanakan secara Nonklasikal dan Kombinasi Klasikal dan Nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Persyaratan dan tata cara untuk mengikuti Pelatihan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pelatihan informasi geospasial.

Pasal 4

Peraturan Badan ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2021, No.740 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 22 Juni 2021 KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL ttd. MUH ARIS MARFAI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2021 KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2021, No.740 www.peraturan.go.id 2021, No.740 www.peraturan.go.id 2021, No.740 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia www.peraturan.go.id 2021, No.740 Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
3.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
4.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 827);
5.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 869); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG BESARAN TARIF JASA PELATIHAN INFORMASI GEOSPASIAL DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
2.Pelatihan Informasi Geospasial di Badan yang selanjutnya disebut Pelatihan IG adalah program yang dirancang untuk dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelenggarakan informasi geospasial.
3.Klasikal adalah metode Pelatihan IG yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung atau secara luring. www.peraturan.go.id 2021, No.740
4.Nonklasikal adalah metode pelatihan yang dilakukan tanpa tatap muka langsung atau secara daring dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
5.Kombinasi Klasikal dan Nonklasikal adalah metode pelatihan yang dilakukan dengan memadukan proses pembelajaran secara daring dengan proses pembelajaran tatap muka langsung.

Pasal 2

(1)Pelatihan IG dilaksanakan dengan metode:
1. a.Klasikal;
2. b.Nonklasikal; atau
3. c.Kombinasi Klasikal dan Nonklasikal.
(2)Tarif atas Pelatihan IG yang dilaksanakan secara Klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan.
(3)Tarif atas Pelatihan IG yang dilaksanakan secara Nonklasikal dan Kombinasi Klasikal dan Nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.