DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Formasi tugas belajar; Sumber pembiayaan; Pengusulan calon karyasiswa; Seleksi calon karyasiswa; penetapan karyasiswa; Jangka waktu tugas belajar; kewajiban karyasiswa; Pemantauan tugas belajar; Pemberhentian tugas belajar; Purna karyasiswa; Sanksi; ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Tugas belajar; Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315); www.peraturan.go.id 2018, No. 1403
3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
5.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
6.Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;
7.Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial;
8.Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial; www.peraturan.go.id 2018, No. 1403
9.Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG TUGAS BELAJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang Informasi Geospasial.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pendidikan adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangannya.
4.Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS BIG untuk mengikuti pendidikan.
5.Beasiswa adalah pemberian bantuan keuangan kepada PNS BIG untuk mengikuti Pendidikan.
6.Calon Karyasiswa adalah PNS BIG yang dicalonkan untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar. www.peraturan.go.id 2018, No. 1403
7.Karyasiswa adalah PNS BIG yang telah mendapatkan Surat Tugas Belajar untuk melaksanakan Tugas Belajar.
8.Purna Karyasiswa adalah Karyasiswa yang telah menyelesaikan Tugas Belajar.
9.Instansi di luar BIG adalah lembaga atau perorangan selain BIG baik dari dalam ataupun dari luar negeri.
10.Kepala adalah Kepala BIG.
11.Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama BIG.
12.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi urusan sumber daya manusia yang selanjutnya disebut Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama SDM adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BIG yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan pengembangan kepegawaian serta organisasi dan tata laksana.
13.Formasi Karyasiswa adalah penentuan jurusan pendidikan dan jumlah personil yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu yang diperlukan untuk mendukung pemenuhan peningkatan kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 2

(1)Tugas Belajar bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan kepribadian profesional PNS BIG sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir PNS.
(2)Tugas Belajar diberikan kepada PNS BIG sebagai penghargaan atas hasil penilaian kinerja.

Pasal 3

Tugas Belajar dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis pengembangan sumber daya manusia BIG. www.peraturan.go.id 2018, No. 1403

BAB II

FORMASI TUGAS BELAJAR

Pasal 4

(1)Formasi Tugas Belajar disusun berdasarkan rencana strategis pengembangan sumber daya manusia BIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Formasi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang setiap 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi.
(3)Formasi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Utama.

BAB III

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 5

Sumber Pembiayaan Tugas Belajar terdiri atas:

a.Beasiswa dari BIG;
b.Beasiswa dari instansi di luar BIG; atau
c.Beasiswa gabungan dari BIG dan instansi di luar BIG.

Pasal 6

(1)Beasiswa dari BIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dialokasikan dalam dokumen anggaran BIG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Beasiswa dari BIG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.biaya pendidikan; dan
2. b.biaya penunjang pelaksanaan pendidikan.
(3)Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.biaya pendaftaran;
2. b.biaya perkuliahan;
3. c.biaya riset; dan www.peraturan.go.id 2018, No. 1403
4. d.biaya wisuda.
(4)Biaya penunjang pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.uang buku dan referensi;
2. b.biaya hidup dan operasional; dan c.biaya seminar yang bersifat wajib sebagai penunjang perkuliahan.
(5)Tata cara pembiayaan Beasiswa dari BIG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pengaturan mengenai tata cara pembiayaan Beasiswa dari instansi di luar BIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemberi Beasiswa.

Pasal 8

Pengaturan mengenai tata cara pembiayaan Beasiswa gabungan dari BIG dan instansi di luar BIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c didasarkan pada kesepakatan antara BIG dengan instansi di luar BIG.

BAB IV

PENGUSULAN CALON KARYASISWA

Pasal 9

(1)Pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan BIG menyampaikan surat pengusulan Calon Karyasiswa dari unit kerjanya kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama SDM dengan tembusan kepada Sekretaris Utama dan pejabat pimpinan tinggi madya yang membawahi pejabat pimpinan tinggi pratama yang mengusulkan. www.peraturan.go.id 2018, No. 1403
(2)Pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan BIG dalam menyampaikan surat pengusulan Calon Karyasiswa wajib memperhatikan:
1. a.rencana strategis BIG;
2. b.rencana strategis pengembangan sumber daya manusia BIG;
3. c.persyaratan Calon Karyasiswa;
4. d.kesiapan Calon Karyasiswa;
5. e.kesesuaian bidang keahlian yang ingin dikembangkan dengan latar belakang pendidikan dan/atau dengan tugas jabatan Calon Karyasiswa; dan
6. f.beban kerja di lingkungan unit kerjanya.

Pasal 10

Persyaratan calon Karyasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c adalah:

a.pada saat diterbitkan surat Tugas Belajar berusia paling tinggi:
1. 1.35 (tiga puluh lima) tahun, untuk pendidikan program sarjana;
2. 2.37 (tiga puluh tujuh) tahun, untuk pendidikan program magister; atau
3. 3.42 (empat puluh dua) tahun, untuk pendidikan program doktor.
b.mempunyai masa kerja di BIG paling singkat 2 (dua) tahun sejak pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
c.setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
d.tidak sedang menjalankan Tugas Belajar; dan
e.tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat berdasarkan peraturan perundang- undangan, atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan terkait dengan pelanggaran disiplin tingkat sedang dan berat. www.peraturan.go.id 2018, No. 1403

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2019