DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Badan Informasi Geospasial (BIG)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

2.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
3.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
4.Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
2.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang IG.
3.Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut Simpul Jaringan IG Daerah adalah pemerintah daerah.
4.Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat PPIIG adalah lembaga yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan dalam membina Simpul Jaringan IG Daerah.
5.Forum PPIIG adalah sarana komunikasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi antara PPIIG dan BIG dalam membina dan mengembangkan Simpul Jaringan IG Daerah.
6.Kepala adalah Kepala Badan.
7.Pimpinan Perguruan Tinggi adalah rektor atau pejabat setingkat rektor di lingkungan perguruan tinggi.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

PPIIG mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas Badan dalam melaksanakan pembinaan kepada Simpul Jaringan IG Daerah.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PPIIG menyelenggarakan fungsi:

a.menyusun rancangan program dan kegiatan PPIIG;
b.memberikan bimbingan, pendidikan, dan pelatihan kepada sumber daya manusia di lingkungan Simpul Jaringan IG Daerah;
c.melaksanakan pemberian konsultasi teknis terkait penyelenggaraan IG sesuai kompetensi PPIIG;
d.melaksanakan sosialisasi dan/atau diseminasi penerapan standar terkait penyelenggaraan IG;
e.melakukan penelitian, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan jaringan IG daerah;
f.membantu Badan dalam penyusunan rancangan standar terkait penyelenggaraan IG; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

BAB III

PEMBENTUKAN PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 4

(1)PPIIG dibentuk di perguruan tinggi yang telah memenuhi persyaratan tertentu.
(2)Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.berstatus perguruan tinggi negeri;
2. b.mempunyai pusat studi, fakultas, jurusan, dan/atau program studi mengenai Geodesi, Geomatika, Geografi, dan/atau Informatika; dan
3. c.telah mendapat rekomendasi tertulis dari paling kurang berjumlah 3 (tiga) Simpul Jaringan IG Daerah.

Pasal 5

(1)Perguruan tinggi atau Badan dapat menjadi pemrakarsa dalam pembentukan PPIIG di perguruan tinggi dimaksud.
(2)Dalam hal perguruan tinggi sebagai pemrakarsa, prakarsa pembentukan PPIIG disampaikan dan dikonsultasikan kepada Badan untuk mendapatkan persetujuan.
(3)Dalam hal Badan sebagai pemrakarsa, prakarsa pembentukan PPIIG disampaikan dan dikonsultasikan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 6

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam kesepakatan tertulis antara Kepala Badan dan Pimpinan Perguruan Tinggi.

Pasal 7

PPIIG dibentuk dengan keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi berdasarkan kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

PPIIG bertanggung jawab kepada Pimpinan Perguruan Tinggi dan Kepala Badan.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 9

Susunan organisasi PPIIG, paling kurang, terdiri atas:

a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
b.1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
c.3 (tiga) anggota.

Pasal 10

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas memimpin PPIIG dalam menjalankan tugas dan fungsi PPIIG.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
3.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
4.Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
2.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang IG.
3.Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut Simpul Jaringan IG Daerah adalah pemerintah daerah.
4.Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat PPIIG adalah lembaga yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan dalam membina Simpul Jaringan IG Daerah.
5.Forum PPIIG adalah sarana komunikasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi antara PPIIG dan BIG dalam membina dan mengembangkan Simpul Jaringan IG Daerah.
6.Kepala adalah Kepala Badan.
7.Pimpinan Perguruan Tinggi adalah rektor atau pejabat setingkat rektor di lingkungan perguruan tinggi.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

PPIIG mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas Badan dalam melaksanakan pembinaan kepada Simpul Jaringan IG Daerah.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PPIIG menyelenggarakan fungsi:

a.menyusun rancangan program dan kegiatan PPIIG;
b.memberikan bimbingan, pendidikan, dan pelatihan kepada sumber daya manusia di lingkungan Simpul Jaringan IG Daerah;
c.melaksanakan pemberian konsultasi teknis terkait penyelenggaraan IG sesuai kompetensi PPIIG;
d.melaksanakan sosialisasi dan/atau diseminasi penerapan standar terkait penyelenggaraan IG;
e.melakukan penelitian, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan jaringan IG daerah;
f.membantu Badan dalam penyusunan rancangan standar terkait penyelenggaraan IG; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

BAB III

PEMBENTUKAN PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 4

(1)PPIIG dibentuk di perguruan tinggi yang telah memenuhi persyaratan tertentu.
(2)Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.berstatus perguruan tinggi negeri;
2. b.mempunyai pusat studi, fakultas, jurusan, dan/atau program studi mengenai Geodesi, Geomatika, Geografi, dan/atau Informatika; dan
3. c.telah mendapat rekomendasi tertulis dari paling kurang berjumlah 3 (tiga) Simpul Jaringan IG Daerah.

Pasal 5

(1)Perguruan tinggi atau Badan dapat menjadi pemrakarsa dalam pembentukan PPIIG di perguruan tinggi dimaksud.
(2)Dalam hal perguruan tinggi sebagai pemrakarsa, prakarsa pembentukan PPIIG disampaikan dan dikonsultasikan kepada Badan untuk mendapatkan persetujuan.
(3)Dalam hal Badan sebagai pemrakarsa, prakarsa pembentukan PPIIG disampaikan dan dikonsultasikan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 6

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam kesepakatan tertulis antara Kepala Badan dan Pimpinan Perguruan Tinggi.

Pasal 7

PPIIG dibentuk dengan keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi berdasarkan kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

PPIIG bertanggung jawab kepada Pimpinan Perguruan Tinggi dan Kepala Badan.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 9

Susunan organisasi PPIIG, paling kurang, terdiri atas:

a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
b.1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
c.3 (tiga) anggota.

Pasal 10

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas memimpin PPIIG dalam menjalankan tugas dan fungsi PPIIG.