DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Badan Informasi Geospasial (BIG)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Manajemen Kualitas Informasi Geospasial pada Badan Informasi Geospasial; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255); www.peraturan.go.id 2020, No.484

2.Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG MANAJEMEN KUALITAS INFORMASI GEOSPASIAL PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
2.Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
3.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang IG.
4.Produsen Data adalah unit kerja pada Badan yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2020, No.484
5.Wali Data adalah unit kerja pada Badan yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
6.Elemen Kualitas adalah komponen yang mendeskripsikan aspek khusus kualitas data geografis yang telah dikelompokkan dalam kategori yang berbeda.
7.Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik IG.

Pasal 2

(1)Manajemen Kualitas IG terdiri atas:
1. a.Kontrol Kualitas; dan
2. b.Penjaminan Kualitas.
(2)Manajemen Kualitas IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap kegiatan pengumpulan DG, dan pengolahan DG dan IG pada Badan.

Pasal 3

(1)Manajemen Kualitas IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Produsen Data dan Wali Data melalui sistem elektronik.
(2)Produsen Data dan Wali Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.
(3)Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikelola oleh Wali Data.

BAB II

KONTROL KUALITAS

Pasal 4

(1)Kontrol kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Produsen Data. www.peraturan.go.id 2020, No.484
(2)Kontrol kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan:
1. a.perencanaan;
2. b.pengumpulan DG; dan
3. c.pengolahan DG dan IG.

Pasal 5

(1)Kontrol kualitas pada tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui penyusunan rancangan kerangka acuan kerja.
(2)Rancangan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.penjelasan detail proses bisnis dalam kegiatan penyelenggaraan IG;
2. b.spesifikasi produk, bahan, dan/atau peralatan yang digunakan;
3. c.kualifikasi kompetensi personel;
4. d.standar produk yang dihasilkan dalam penyelenggaraan IG;
5. e.pedoman/prosedur operasional standar yang digunakan; dan
6. f.ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait substansi kerangka acuan kerja.
(3)Penyusunan rancangan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan Wali Data.
(4)Rancangan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi kerangka acuan kerja oleh pejabat pimpinan tinggi pratama Produsen Data. www.peraturan.go.id 2020, No.484

Pasal 6

(1)Kontrol kualitas pada tahapan pengumpulan DG, dan pengolahan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan dengan mengevaluasi proses pengumpulan DG dan pengolahan DG dan IG, serta produk IG.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kerangka acuan kerja dan dokumen Elemen Kualitas.
(3)Dokumen Elemen Kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Standar Nasional Indonesia dan spesifikasi lain yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Hasil kontrol kualitas pada tahap pengumpulan DG, dan pengolahan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa:
1. a.IG disertai Metadata; dan
2. b.dokumen kontrol kualitas.
(2)Dokumen kontrol kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat:
1. a.dokumentasi proses produksi; dan
2. b.dokumentasi Evaluasi Kualitas.
(3)Hasil kontrol kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama Produsen Data.

Pasal 8

(1)Hasil kontrol kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diserahkan kepada Wali Data untuk dilakukan penjaminan kualitas. www.peraturan.go.id 2020, No.484
(2)Hasil kontrol kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilengkapi dengan:
1. a.kerangka acuan kerja; dan
2. b.dokumen Elemen Kualitas.

BAB III

PENJAMINAN KUALITAS

Pasal 9

(1)Penjaminan kualitas oleh Wali Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan melalui evaluasi IG disertai Metadata.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kerangka acuan kerja, dokumen kontrol kualitas, dan dokumen elemen kualitas.
(3)Penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)harus melibatkan Produsen Data.

Pasal 10

(1)Hasil penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berupa:
1. a.IG disertai Metadata; dan
2. b.dokumen penjaminan kualitas.
(2)Dokumen penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan mengenai telah terjaminnya kualitas IG.
(3)Hasil penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama Wali Data.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG MANAJEMEN KUALITAS INFORMASI GEOSPASIAL PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
2.Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
3.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang IG.
4.Produsen Data adalah unit kerja pada Badan yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2020, No.484
5.Wali Data adalah unit kerja pada Badan yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
6.Elemen Kualitas adalah komponen yang mendeskripsikan aspek khusus kualitas data geografis yang telah dikelompokkan dalam kategori yang berbeda.
7.Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik IG.

Pasal 2

(1)Manajemen Kualitas IG terdiri atas:
1. a.Kontrol Kualitas; dan
2. b.Penjaminan Kualitas.
(2)Manajemen Kualitas IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap kegiatan pengumpulan DG, dan pengolahan DG dan IG pada Badan.

Pasal 3

(1)Manajemen Kualitas IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Produsen Data dan Wali Data melalui sistem elektronik.
(2)Produsen Data dan Wali Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.
(3)Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikelola oleh Wali Data.

BAB II

KONTROL KUALITAS

Pasal 4

(1)Kontrol kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Produsen Data. www.peraturan.go.id 2020, No.484
(2)Kontrol kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan:
1. a.perencanaan;
2. b.pengumpulan DG; dan
3. c.pengolahan DG dan IG.

Pasal 5

(1)Kontrol kualitas pada tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui penyusunan rancangan kerangka acuan kerja.
(2)Rancangan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.penjelasan detail proses bisnis dalam kegiatan penyelenggaraan IG;
2. b.spesifikasi produk, bahan, dan/atau peralatan yang digunakan;
3. c.kualifikasi kompetensi personel;
4. d.standar produk yang dihasilkan dalam penyelenggaraan IG;
5. e.pedoman/prosedur operasional standar yang digunakan; dan
6. f.ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait substansi kerangka acuan kerja.
(3)Penyusunan rancangan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan Wali Data.
(4)Rancangan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi kerangka acuan kerja oleh pejabat pimpinan tinggi pratama Produsen Data. www.peraturan.go.id 2020, No.484

Pasal 6

(1)Kontrol kualitas pada tahapan pengumpulan DG, dan pengolahan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan dengan mengevaluasi proses pengumpulan DG dan pengolahan DG dan IG, serta produk IG.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kerangka acuan kerja dan dokumen Elemen Kualitas.
(3)Dokumen Elemen Kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Standar Nasional Indonesia dan spesifikasi lain yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Hasil kontrol kualitas pada tahap pengumpulan DG, dan pengolahan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa:
1. a.IG disertai Metadata; dan
2. b.dokumen kontrol kualitas.
(2)Dokumen kontrol kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat:
1. a.dokumentasi proses produksi; dan
2. b.dokumentasi Evaluasi Kualitas.
(3)Hasil kontrol kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama Produsen Data.

Pasal 8

(1)Hasil kontrol kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diserahkan kepada Wali Data untuk dilakukan penjaminan kualitas. www.peraturan.go.id 2020, No.484
(2)Hasil kontrol kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilengkapi dengan:
1. a.kerangka acuan kerja; dan
2. b.dokumen Elemen Kualitas.

BAB III

PENJAMINAN KUALITAS

Pasal 9

(1)Penjaminan kualitas oleh Wali Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan melalui evaluasi IG disertai Metadata.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kerangka acuan kerja, dokumen kontrol kualitas, dan dokumen elemen kualitas.
(3)Penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)harus melibatkan Produsen Data.

Pasal 10

(1)Hasil penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berupa:
1. a.IG disertai Metadata; dan
2. b.dokumen penjaminan kualitas.
(2)Dokumen penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan mengenai telah terjaminnya kualitas IG.
(3)Hasil penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama Wali Data.