DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 10 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi; susunan organisasi; kelompok jabatan fungsional; jabatan administrator dan kepala balai layanan jasa dan produk geospasial

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2020 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti:
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 212);
3.Peratuan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 924); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI LAYANAN JASA DAN PRODUK GEOSPASIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintahan nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
2.Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial yang selanjutnya disebut Balai merupakan unit pelaksana teknis di bidang layanan jasa dan produk geospasial di lingkungan Badan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Balai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.
(2)Pembinaan Balai secara:
1. a.teknis operasional dilaksanakan oleh Direktur Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial; dan
2. b.administratif dilaksanakan oleh Sekretaris Utama.
(3)Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Balai.

Pasal 3

Balai mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa dan produk geospasial.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan program di bidang pelayanan jasa dan produk geospasial;
b.koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan tugas di bidang pelayanan jasa dan produk;
c.pelaksanaan pelayanan jasa dan produk geospasial;
d.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Balai; dan
e.pelaksanaan urusan administrasi Balai.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi Balai terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Pasal 6

Bagan struktur organisasi Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

(1)Jabatan fungsional di lingkungan Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
(2)Penetapan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepala Balai sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
(4)Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja.
(2)Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ketua; dan
2. b.anggota.
(3)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh kepala Balai dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
(4)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

Kepala Balai, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…