DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 6 Agustus 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Simpul jarmgan Informasi Geospasial di Badan Informasi Geospasial; KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL Mengingat Menimbang

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan Zatau karakteristik objek alam dan / atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DI BADAN INFORMASIGEOSPASIAL. MEMUTUSKAN:
3.Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah be berapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;
2.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255); Menetapkan Pasal 2

(1)Simpul Jaringan IG di Badan terdiri atas:
1. a.Unit Kerja Produksi;
2. b.Unit Kerja Penyebarluasan; dan
3. c.Forum Simpul Jaringan.
  1. 2.Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/ atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
  2. 3.Simpul Jaringan IG adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan DG dan IG.
  3. 4.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang IG.
  4. 5.Kepala Badan adalah Kepala Badan Informasi Geospasial.
  5. 6.Unit Kerja Produksi adalah unit kerja di dalam struktur orgarusasi Badan yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG.
  6. 7.Unit Kerja Penyebarluasan adalah unit kerja di dalam struktur orgamsasi Badan yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG.
(2)Unit Kerja Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a,dikelola oleh:
1. a.Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika, untuk DG dan IG: 1) jaring kontrol horizontal nasional; 2) jaring kontrol vertikal nasional; dan 3) jaring kontrol gaya be rat nasional.
2. b.Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim, untuk DG dan IG: 1) peta rupabumi Indonesia; 2) hipsografi darat; 3) nama rupabumi; 4) transportasi dan utilitas; dan 5) bangunan dan fasilitas umum.
3. c.Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai, untuk DG dan IG: 1) peta lingkungan pantai Indonesia; 2) peta lingkungan laut nasional; 3) garis pantai; 4) hipsografi laut; dan 5) perairan.
4. d.Pusat Pemetaan Batas Wilayah untuk DG dan IG batas wilayah;
5. e.Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas untuk DG dan IG tata ruang wilayah; dan
6. f.Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik untuk DG dan IG penutup lahan.
(3)Unit Kerja Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola oleh Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geoaspasial. Pasa15
(1)Pengumpulan DG harus sesuai dengan standar pengumpulan DG.
(2)DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.DG dasar; dan
2. b.DG tematik
(3)Standar pengumpulan DG Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Kepala Badan.
(4)Standar pengumpulan DG Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara IG tematik. Pasa14 Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan oleh Unit Kerja Produksi.

BAB II

PENGUMPULANDATAGEOSPASIAL

Pasal 3

Simpul Jaringan IG di Badan dilaksanakan melalui kegiatan:

a.pengumpulan DG;
b.pengolahan DG dan IG; dan
c.penyebarluasan DG dan IG.

(4)Forum Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan forum pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama untuk mendukung pelaksanaan simpul jaringan IG di Badan. pengendalian dan kontrol kualitas dalam pengolahan DG dan IG.
(2)Pengendalian dan kontrol kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
1. a.melaksanakan evaluasi kualitas terhadap DG dan IG; dan
2. b.mendokumentasikan hasil evaluasi kualitas terhadap DG dan IG sebagaimana dimaksud pada huruf a.
(3)Kriteria kualitas DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja Produksi. melaksanakanharus Pasal 8 ProduksiKerjaUnit(1)

Pasal 7

(1)Pengolahan DG dan IG dilaksanakan melalui:
1. a.pemrosesan DG; dan
2. b.penyajian IG
(2)Pengolahan DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan. Pasa16 Pengolahan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan oleh Unit Kerja Produksi.

BAB III

PENGOLAHANDATAGEOSPASIALDANINFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 12

Unit Kerja Produksi memperbaiki DG dan IG sesuai dengan hasil penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Penyebarluasan.

Pasal 11

Dalam hal DG dan IG yang diserahkan Unit Kerja Produksi tidak lulus dalam penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Penyebarluasan, DG dan IG dikembalikan ke Unit Kerja Produksi.

Pasal 10

(1)Unit Kerja Penyebarluasan melaksanakan penjaminan mutu terhadap DG dan IG yang diserahkan Unit Kerja Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menguji kesesuaian DG dan IG terhadap:
1. a.hasil evaluasi kualitas yang diserahkan Unit Produksi; dan
2. b.sistem penyebarluasan IG Badan.
(3)Standar sistem penyebarluasan IG Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 9

(1)DG dan IG yang telah lulus pengendalian dan kontrol kualitas diserahkan kepada Unit Kerja Penyebarluasan.
(2)Penyerahan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk tertulis dan disertai dengan dokumen hasil evaluasi kualitas terhadap DG dan IG.

Pasal 14

Dalam menyebarluaskan DG dan IG, Unit Kerja Penye bar luasan:

a.melaksanakan penjaminan mutu terhadap DG dan IG yang diserahkan Unit Kerja Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
b.mengintegrasikan dan menyebarluaskan DG dan IG dalam jaringan IG nasional;
c.membangun, memelihara, dan menjarrun ke berlangsungan sistem akses berbagi pakai DG dan IG antarpelaksana Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
d.mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan, penyimpanan, pengamanan, dan berbagi pakai IG beserta metadatanya dengan Unit Kerja Produksi;
e.menyusun norma, standar, pedoman, dan kriteria yang terkait dengan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG;
f.menyerahkan salinan DG dan IG kepada unit kerja yang membidangi urusan pelayanan produk IG; dan

Pasal 13

Penyebarluasan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan terhadap DG dan IG yang telah lulus penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. BABIV PENYEBARLUASANDATAGEOSPASIALDAN INFORMASI GEOSPASIAL simpul jaringan IG di Badan. keputusan penyelesaian terhadap yang timbul terkait pelaksanaan

e.menetapkan permasalahan BABV FORUMSIMPULJARINGAN

Pasal 16

Forum Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasa12 ayat (1) huruf a bertugas:

a.mengharmonisasikan norma, standar, pedoman, dan kriteria yang terkait dengan pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan DG dan IG yang diproduksi oleh Unit Kerja Produksi;
b.mengharmonisasikan norma, standar, pedoman, dan kriteria yang terkait dengan penyirnparian dan pengamanan DG dan IG yang disusun oleh Unit Kerja Penyebarluasan;
c.sebagai media komunikasi an tara Unit Kerja Produksi dan Unit Kerja Penyebarluasan;
d.membuat rumusan penyelesaian konflik antar-DG dan IG; dan

Pasal 15

Penyebarluasan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

g.mengoordinasikan pelaksanaan penye barluasan DG dan IG dengan Unit Kerja Produksi sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan Zatau karakteristik objek alam dan / atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DI BADAN INFORMASIGEOSPASIAL. MEMUTUSKAN:
3.Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah be berapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;
2.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255); Menetapkan Pasal 2

(1)Simpul Jaringan IG di Badan terdiri atas:
1. a.Unit Kerja Produksi;
2. b.Unit Kerja Penyebarluasan; dan
3. c.Forum Simpul Jaringan.
  1. 2.Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/ atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
  2. 3.Simpul Jaringan IG adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan DG dan IG.
  3. 4.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang IG.
  4. 5.Kepala Badan adalah Kepala Badan Informasi Geospasial.
  5. 6.Unit Kerja Produksi adalah unit kerja di dalam struktur orgarusasi Badan yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG.
  6. 7.Unit Kerja Penyebarluasan adalah unit kerja di dalam struktur orgamsasi Badan yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG.
(2)Unit Kerja Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a,dikelola oleh:
1. a.Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika, untuk DG dan IG: 1) jaring kontrol horizontal nasional; 2) jaring kontrol vertikal nasional; dan 3) jaring kontrol gaya be rat nasional.
2. b.Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim, untuk DG dan IG: 1) peta rupabumi Indonesia; 2) hipsografi darat; 3) nama rupabumi; 4) transportasi dan utilitas; dan 5) bangunan dan fasilitas umum.
3. c.Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai, untuk DG dan IG: 1) peta lingkungan pantai Indonesia; 2) peta lingkungan laut nasional; 3) garis pantai; 4) hipsografi laut; dan 5) perairan.
4. d.Pusat Pemetaan Batas Wilayah untuk DG dan IG batas wilayah;
5. e.Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas untuk DG dan IG tata ruang wilayah; dan
6. f.Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik untuk DG dan IG penutup lahan.
(3)Unit Kerja Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola oleh Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geoaspasial. Pasa15
(1)Pengumpulan DG harus sesuai dengan standar pengumpulan DG.
(2)DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.DG dasar; dan
2. b.DG tematik
(3)Standar pengumpulan DG Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Kepala Badan.
(4)Standar pengumpulan DG Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara IG tematik. Pasa14 Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan oleh Unit Kerja Produksi.

BAB II

PENGUMPULANDATAGEOSPASIAL

Pasal 3

Simpul Jaringan IG di Badan dilaksanakan melalui kegiatan:

a.pengumpulan DG;
b.pengolahan DG dan IG; dan
c.penyebarluasan DG dan IG.

(4)Forum Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan forum pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama untuk mendukung pelaksanaan simpul jaringan IG di Badan. pengendalian dan kontrol kualitas dalam pengolahan DG dan IG.
(2)Pengendalian dan kontrol kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
1. a.melaksanakan evaluasi kualitas terhadap DG dan IG; dan
2. b.mendokumentasikan hasil evaluasi kualitas terhadap DG dan IG sebagaimana dimaksud pada huruf a.
(3)Kriteria kualitas DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja Produksi. melaksanakanharus Pasal 8 ProduksiKerjaUnit(1)

Pasal 7

(1)Pengolahan DG dan IG dilaksanakan melalui:
1. a.pemrosesan DG; dan
2. b.penyajian IG
(2)Pengolahan DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan. Pasa16 Pengolahan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan oleh Unit Kerja Produksi.

BAB III

PENGOLAHANDATAGEOSPASIALDANINFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 12

Unit Kerja Produksi memperbaiki DG dan IG sesuai dengan hasil penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Penyebarluasan.

Pasal 11

Dalam hal DG dan IG yang diserahkan Unit Kerja Produksi tidak lulus dalam penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Penyebarluasan, DG dan IG dikembalikan ke Unit Kerja Produksi.

Pasal 10

(1)Unit Kerja Penyebarluasan melaksanakan penjaminan mutu terhadap DG dan IG yang diserahkan Unit Kerja Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menguji kesesuaian DG dan IG terhadap:
1. a.hasil evaluasi kualitas yang diserahkan Unit Produksi; dan
2. b.sistem penyebarluasan IG Badan.
(3)Standar sistem penyebarluasan IG Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 9

(1)DG dan IG yang telah lulus pengendalian dan kontrol kualitas diserahkan kepada Unit Kerja Penyebarluasan.
(2)Penyerahan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk tertulis dan disertai dengan dokumen hasil evaluasi kualitas terhadap DG dan IG.

Pasal 14

Dalam menyebarluaskan DG dan IG, Unit Kerja Penye bar luasan:

a.melaksanakan penjaminan mutu terhadap DG dan IG yang diserahkan Unit Kerja Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
b.mengintegrasikan dan menyebarluaskan DG dan IG dalam jaringan IG nasional;
c.membangun, memelihara, dan menjarrun ke berlangsungan sistem akses berbagi pakai DG dan IG antarpelaksana Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
d.mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan, penyimpanan, pengamanan, dan berbagi pakai IG beserta metadatanya dengan Unit Kerja Produksi;
e.menyusun norma, standar, pedoman, dan kriteria yang terkait dengan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG;
f.menyerahkan salinan DG dan IG kepada unit kerja yang membidangi urusan pelayanan produk IG; dan

Pasal 13

e.menetapkan permasalahan BABV FORUMSIMPULJARINGAN

Pasal 16

Forum Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasa12 ayat (1) huruf a bertugas:

a.mengharmonisasikan norma, standar, pedoman, dan kriteria yang terkait dengan pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan DG dan IG yang diproduksi oleh Unit Kerja Produksi;
b.mengharmonisasikan norma, standar, pedoman, dan kriteria yang terkait dengan penyirnparian dan pengamanan DG dan IG yang disusun oleh Unit Kerja Penyebarluasan;
c.sebagai media komunikasi an tara Unit Kerja Produksi dan Unit Kerja Penyebarluasan;
d.membuat rumusan penyelesaian konflik antar-DG dan IG; dan

Pasal 15

Penyebarluasan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

g.mengoordinasikan pelaksanaan penye barluasan DG dan IG dengan Unit Kerja Produksi sesuai dengan kebutuhan organisasi.