DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 16 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Badan Informasi Geospasial (BIG)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi pada Badan Informasi Geospasial; Mengingat : Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1255); www.peraturan.go.id 2020, No.791 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, rabat/diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
2.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
3.Pegawai Badan adalah aparatur sipil negara dan pegawai non-aparatur sipil negara yang bekerja di lingkungan Badan.
4.Pelapor adalah Pegawai Badan yang melaporkan Gratifikasi kepada dirinya.
5.Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disebut UPG adalah unit kerja pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan pengawasan fungsional.
6.Kepala adalah Kepala Badan.
7.Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Badan.

Pasal 2

Pengendalian Gratifikasi pada Badan dilaksanakan dalam bentuk:

a.pembinaan; dan
b.pelaporan. www.peraturan.go.id 2020, No.791

Pasal 3

(1)UPG melaksanakan pengendalian Gratifikasi pada Badan.
(2)Dalam melaksanakan pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG mempunyai tugas:
1. a.menerima laporan Gratifikasi, melakukan verifikasi, dan memfasilitasi penerusan laporan Gratifikasi ke lembaga negara yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. b.melaksanakan dan menindaklanjuti keputusan tentang penetapan status gratifikasi yang telah ditetapkan lembaga negara yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. c.melaksanakan diseminasi atau sosialisasi kebijakan terkait dengan pengendalian Gratifikasi;
4. d.mengevaluasi pelaksanaan pengendalian Gratifikasi pada Badan dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Kepala Badan; dan
5. e.sebagai narahubung dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi pada Badan.

BAB II

PEMBINAAN

Pasal 4

(1)UPG melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, diseminasi, pelatihan, dan/atau bimbingan teknis.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk: www.peraturan.go.id 2020, No.791

1.pegawai Badan; dan
2.mitra kerja, pihak lain, dan para pemangku kepentingan yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 5

(1)Pegawai Badan wajib melaporkan Gratifikasi yang patut diduga berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada UPG.
(2)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Gratifikasi yang diterima atau ditolak.
(3)Penerima Gratifikasi yang tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap melakukan tindak pidana suap.

Pasal 6

Dalam hal Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam bentuk hidangan atau sajian yang mudah rusak dan patut diduga berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, Pegawai Badan wajib menyalurkan sebagai bantuan sosial.

Pasal 7

(1)Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan terhadap jenis Gratifikasi sebagai berikut:
1. a.pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan; www.peraturan.go.id 2020, No.791
2. b.keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
3. c.manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian, atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang berlaku umum;
4. d.perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis yang berlaku umum;
5. e.hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;
6. f.hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
7. g.penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. h.hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucer, point rewards, atau suvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
9. i.kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai Badan;
10. j.kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; www.peraturan.go.id 2020, No.791
11. k.karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;
12. l.pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;
13. m.pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
14. n.pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
15. o.pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
16. p.pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan
17. q.pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar www.peraturan.go.id 2020, No.791 negeri.
(2)Cendera mata kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q harus memenuhi syarat:
1. a.merupakan bentuk pertukaran cendera mata antar- instansi dengan jenis barang yang sama;
2. b.diserahkan pada acara resmi secara terbuka; dan
3. c.terdapat logo atau lambang instansi pemberi.

Pasal 8

(1)Pelaporan untuk Gratifikasi yang diterima dilaksanakan dengan cara:
1. a.mengisi formulir secara tertulis; dan
2. b.menyampaikan barang bukti berupa wujud Gratifikasi yang dilaporkan.
(2)Dalam hal Gratifikasi dalam bentuk hidangan atau sajian yang mudah rusak atau bahan makanan yang patut diduga berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya barang bukti yang disampaikan dalam pelaporan Gratifikasi berupa foto dan/atau video proses distribusi bantuan sosial.

Pasal 9

Pelaporan untuk Gratifikasi yang ditolak dilaksanakan dengan cara mengisi formulir secara tertulis.

Pasal 10

(1)UPG melaksanakan pemeriksaan kelengkapan laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
(2)Dalam hal diperlukan, UPG dapat meminta keterangan kepada Pelapor terkait kelengkapan laporan Gratifikasi.
(3)Permintaan keterangan terkait kelengkapan laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara sederhana, efisien, dan efektif www.peraturan.go.id 2020, No.791 serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, rabat/diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
2.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
3.Pegawai Badan adalah aparatur sipil negara dan pegawai non-aparatur sipil negara yang bekerja di lingkungan Badan.
4.Pelapor adalah Pegawai Badan yang melaporkan Gratifikasi kepada dirinya.
5.Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disebut UPG adalah unit kerja pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan pengawasan fungsional.
6.Kepala adalah Kepala Badan.
7.Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Badan.

Pasal 2

Pengendalian Gratifikasi pada Badan dilaksanakan dalam bentuk:

a.pembinaan; dan
b.pelaporan. www.peraturan.go.id 2020, No.791

Pasal 3

(1)UPG melaksanakan pengendalian Gratifikasi pada Badan.
(2)Dalam melaksanakan pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG mempunyai tugas:
1. a.menerima laporan Gratifikasi, melakukan verifikasi, dan memfasilitasi penerusan laporan Gratifikasi ke lembaga negara yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. b.melaksanakan dan menindaklanjuti keputusan tentang penetapan status gratifikasi yang telah ditetapkan lembaga negara yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. c.melaksanakan diseminasi atau sosialisasi kebijakan terkait dengan pengendalian Gratifikasi;
4. d.mengevaluasi pelaksanaan pengendalian Gratifikasi pada Badan dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Kepala Badan; dan
5. e.sebagai narahubung dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi pada Badan.

BAB II

PEMBINAAN

Pasal 4

(1)UPG melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, diseminasi, pelatihan, dan/atau bimbingan teknis.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk: www.peraturan.go.id 2020, No.791

1.pegawai Badan; dan
2.mitra kerja, pihak lain, dan para pemangku kepentingan yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 5

(1)Pegawai Badan wajib melaporkan Gratifikasi yang patut diduga berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada UPG.
(2)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Gratifikasi yang diterima atau ditolak.
(3)Penerima Gratifikasi yang tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap melakukan tindak pidana suap.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan terhadap jenis Gratifikasi sebagai berikut:
1. a.pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan; www.peraturan.go.id 2020, No.791
2. b.keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
3. c.manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian, atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang berlaku umum;
4. d.perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis yang berlaku umum;
5. e.hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;
6. f.hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
7. g.penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. h.hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucer, point rewards, atau suvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
9. i.kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai Badan;
10. j.kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; www.peraturan.go.id 2020, No.791
11. k.karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;
12. l.pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;
13. m.pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
14. n.pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
15. o.pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
16. p.pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan
17. q.pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar www.peraturan.go.id 2020, No.791 negeri.
(2)Cendera mata kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q harus memenuhi syarat:
1. a.merupakan bentuk pertukaran cendera mata antar- instansi dengan jenis barang yang sama;
2. b.diserahkan pada acara resmi secara terbuka; dan
3. c.terdapat logo atau lambang instansi pemberi.

Pasal 8

(1)Pelaporan untuk Gratifikasi yang diterima dilaksanakan dengan cara:
1. a.mengisi formulir secara tertulis; dan
2. b.menyampaikan barang bukti berupa wujud Gratifikasi yang dilaporkan.
(2)Dalam hal Gratifikasi dalam bentuk hidangan atau sajian yang mudah rusak atau bahan makanan yang patut diduga berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya barang bukti yang disampaikan dalam pelaporan Gratifikasi berupa foto dan/atau video proses distribusi bantuan sosial.

Pasal 9

Pelaporan untuk Gratifikasi yang ditolak dilaksanakan dengan cara mengisi formulir secara tertulis.

Pasal 10

(1)UPG melaksanakan pemeriksaan kelengkapan laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
(2)Dalam hal diperlukan, UPG dapat meminta keterangan kepada Pelapor terkait kelengkapan laporan Gratifikasi.
(3)Permintaan keterangan terkait kelengkapan laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara sederhana, efisien, dan efektif www.peraturan.go.id 2020, No.791 serta menerapkan asas praduga tak bersalah.