DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 11 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pelaksanaan berbagi pakai data Data Geospasial dan Informasi Geospasial Kebijakan Satu Peta, serta Informasi Geospasial Tematik.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Mekanisme dan Tata Kerja Berbagi Pakai Data dan Informasi Geospasial Kebijakan Satu Peta; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
3.Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 212);
4.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 899);
5.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 924); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG MEKANISME DAN TATA KERJA BERBAGI PAKAI DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL KEBIJAKAN SATU PETA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
2.Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
3.IG Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IG dasar dan merupakan hasil dari pelaksanaan integrasi dalam kerangka percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta.
4.DG dan IG Kebijakan Satu Peta adalah IGT yang telah diserahkan oleh Satuan Tugas 1 kepada Satuan Tugas 3.
5.Geoportal Kebijakan Satu Peta yang selanjutnya disebut Geoportal KSP adalah portal yang menghubungkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan satu peta.
6.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang IG.
7.Satuan Tugas 1 adalah struktur kerja dalam Sekretariat Kebijakan Satu Peta yang mempunyai tugas mendukung pelaksanaan kompilasi dan integrasi IGT.
8.Satuan Tugas 3 adalah struktur kerja dalam Sekretariat Kebijakan Satu Peta yang mempunyai tugas mendukung pelaksanaan berbagi DG dan IG Kebijakan Satu Peta melalui jaringan informasi geospasial nasional.
9.Tim Pelaksana Kebijakan Satu Peta adalah tim yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Wali Data adalah unit pada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya, perangkat daerah provinsi, dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
11.Pemegang Akses adalah pemegang akses Geoportal KSP.

Pasal 2

Pelaksanaan berbagi pakai DG dan IG Kebijakan Satu Peta harus mengacu pada Peraturan Badan ini.

BAB II

BERBAGI PAKAI DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL KEBIJAKAN SATU PETA

Pasal 3

(1)Berbagi pakai DG dan IG Kebijakan Satu Peta dilaksanakan setelah Satuan Tugas 1 menyerahkan IGT kepada Satuan Tugas 3.
(2)IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
1. a.disampaikan dalam bentuk format shapefile atau geodatabase untuk data vektor dan format geotiff untuk data raster atau format map service;
2. b.telah dinyatakan selesai integrasi yang dibuktikan dengan berita acara integrasi IGT yang diterbitkan oleh Satuan Tugas 1;
3. c.memiliki metadata dengan format xml yang didalamnya terdapat informasi kualitas data; dan
4. d.memiliki dokumen struktur data atau kamus data.
(3)IGT yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilengkapi dengan simbol dalam format mxd, sld, atau lyr yang telah disesuaikan dengan struktur data atau kamus data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
(4)Penyerahan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara daring.

Pasal 4

(1)Penyerahan IGT kepada Satuan Tugas 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditindaklanjuti dengan menerbitkan notifikasi dalam bentuk tertulis yang memuat pernyataan bahwa IGT telah diterima dari Satuan Tugas 1.
(2)Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Satuan Tugas 3 atau pejabat lain yang mendapat delegasi kewenangan.
(3)Satuan Tugas 3 menyampaikan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Satuan Tugas 1 secara daring.

Pasal 5

Satuan Tugas 3 melaksanakan dan memfasilitasi berbagi pakai DG dan IG Kebijakan Satu Peta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta.

Pasal 6

(1)Berbagi pakai DG dan IG Kebijakan Satu Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui Geoportal KSP.
(2)Geoportal KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dalam jaringan IG nasional dan portal Satu Data Indonesia.
(3)Geoportal KSP difasilitasi oleh Badan.

Pasal 7

(1)Dalam hal Geoportal KSP tidak dapat beroperasi, pelaksanaan berbagi pakai DG dan IG Kebijakan Satu Peta menggunakan mekanisme secara luring.
(2)Mekanisme secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan selaku Ketua Tim Pelaksana Kebijakan Satu Peta.

Pasal 8

(1)DG dan IG Kebijakan Satu Peta dalam Geoportal KSP hanya bisa diakses oleh Pemegang Akses.
(2)Satuan Tugas 3 mengoordinasikan pemberian akun untuk mengakses DG dan IG Kebijakan Satu Peta dalam Geoportal KSP kepada Pemegang Akses.
(3)Pemegang Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Presiden dan Wakil Presiden;
2. b.menteri koordinator yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian;
3. c.menteri yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
4. d.kepala Badan;
5. e.menteri;
6. f.pimpinan lembaga;
7. g.gubernur;
8. h.bupati;
9. i.wali kota; dan
10. j.masyarakat.
(4)Pemegang Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat memberikan mandat untuk mengakses DG dan IG Kebijakan Satu Peta dalam Geoportal KSP kepada menteri atau pimpinan lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pemegang Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Ketua Sekretariat Kebijakan Satu Peta.
(6)Pemegang Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh Ketua Sekretariat Satu Data Indonesia.
(7)Pemegang Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaksanakan oleh pimpinan Wali Data yang ditetapkan oleh kepala Badan.
(8)Pemegang Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilaksanakan oleh pimpinan Wali Data yang ditetapkan oleh menteri.
(9)Pemegang Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dilaksanakan oleh pimpinan Wali Data yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga.
(10)Pemegang Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dilaksanakan oleh pimpinan Wali Data yang ditetapkan oleh gubernur.
(11)Pemegang Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h dilaksanakan oleh pimpinan Wali Data yang ditetapkan oleh bupati.
(12)Pemegang Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i dilaksanakan oleh pimpinan Wali Data yang ditetapkan oleh wali kota.
(13)Pemegang Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j terdiri atas orang perseorangan, badan usaha, dan badan hukum.

Pasal 9

(1)Penetapan Wali Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), dan ayat (12) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Satuan Tugas 3 menangguhkan akun Pemegang Akses untuk mengakses DG dan IG Kebijakan Satu Peta dalam Geoportal KSP apabila Pemegang Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), dan ayat (12) tidak menetapkan Wali Data sampai dengan batas waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf j memperoleh akun untuk mengakses DG dan IG Kebijakan Satu Peta dalam Geoportal KSP dengan mendaftarkan diri sebagai Pemegang Akses di Geoportal KSP.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…