DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pengusulan data geospasial dan informasi geospasial; harmonisasi; penetapan; penyebarluasan; reviu dan evaluasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, standar data geospasial untuk data dan informasi geospasial yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan oleh menteri atau kepala instansi pusat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
c.bahwa standar data geospasial sebagaimana dimaksud dalam huruf b harmonis dan tersusun secara terpadu, perlu ada pedoman pembentukan standar data geospasial;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial, dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan informasi geospasial, diberikan kewenangan untuk membuat pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan pedoman;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Pembentukan Standar Data Geospasial; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);

2.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
3.Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 212);
4.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 924); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PEMBENTUKAN STANDAR DATA GEOSPASIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
2.Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
3.Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/ pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar- besarnya.
4.Standar DG adalah Standar yang mendasari DG dan IG.
5.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
6.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
7.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah pejabat pimpinan tinggi madya di Badan.
8.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di Badan.

Pasal 2

(1)DG dan IG yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsi Instansi Pusat harus sesuai dengan dan memenuhi Standar DG.
(2)Pembentukan Standar DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Pembentukan Standar DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:

a.pengusulan;
b.harmonisasi;
c.penetapan; dan
d.penyebarluasan.

BAB II

PENGUSULAN

Pasal 4

(1)Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan kegiatan penyampaian usulan dari Instansi Pusat kepada kepala Badan untuk melaksanakan pembentukan Standar DG dalam bentuk dokumen pengusulan.
(2)Dokumen pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.kajian Standar DG; dan
2. b.rancangan Standar DG.
(3)Kajian Standar DG sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a minimal memuat materi mengenai:
1. a.urgensi;
2. b.konsep;
3. c.definisi;
4. d.klasifikasi;
5. e.ukuran;dan
6. f.satuan, dari Standar DG.
(4)Rancangan Standar DG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus sesuai dengan format Standar DG.
(5)Format Standar DG sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)ditetapkan oleh Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi urusan standardisasi IG.

Pasal 5

(1)Penyampaian dokumen usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) melalui sistem yang memudahkan penyampaian dokumen pengusulan.
(2)Sistem yang memudahkan penyampaian dokumen pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi urusan standardisasi IG.

BAB III

HARMONISASI

Pasal 6

(1)Harmonisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan kegiatan penyelarasan substansi dan format Standar DG yang telah diusulkan sehingga menjadi Standar DG.
(2)Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi urusan standardisasi IG.

Pasal 7

(1)Harmonisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus mengikutsertakan unsur Instansi Pusat yang mengajukan pengusulan.
(2)Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
1. a.Instansi Pusat lainnya selain pengusul;
2. b.instansi daerah;
3. c.akademisi; dan/atau
4. d.masyarakat.

Pasal 8

Penyelenggaraan harmonisasi dapat dilaksanakan di Badan atau Instansi Pusat yang mengajukan pengusulan.

Pasal 9

(1)Dalam hal berdasarkan hasil harmonisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan harmonis, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi urusan standardisasi IG dan paling rendah pejabat setingkat pimpinan tinggi pratama di Instansi Pusat yang mengajukan pengusulan Standar DG menandatangani berita acara harmonisasi.
(2)Berita acara harmonisasi Standar DG yang telah dibubuhi tanda tangan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi urusan standardisasi IG dan paling rendah pejabat setingkat pimpinan tinggi pratama di Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi urusan standardisasi IG.

Pasal 10

(1)Berdasarkan penyampaian berita acara harmonisasi Standar DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi urusan standardisasi IG menerbitkan surat keterangan harmonis.
(2)Surat keterangan harmonis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
1. a.identitas Instansi Pusat yang mengusulkan Standar DG;
2. b.pernyataan bahwa Standar DG telah harmonis dan disetujui untuk ditetapkan; dan
3. c.naskah Standar DG yang telah dinyatakan harmonis dan disetujui untuk ditetapkan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…