DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Juli 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Badan Informasi Geospasial (BIG)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyetujui penataan organisasi dan tata kerja Badan Informasi Geospasial;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 2020, No.827

2.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1255); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Badan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Badan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial;
b.penyusunan rencana dan program di bidang informasi geospasial;
c.penyelenggaraan informasi geospasial dasar yang meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan 2020, No.827 data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial dasar;
d.pengintegrasian informasi geospasial tematik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
e.penyelenggaraan informasi geospasial tematik yang belum diselenggarakan selain Badan meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial tematik;
f.penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial meliputi penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial;
g.penyelenggaraan dan pembinaan jaringan informasi geospasial;
h.akreditasi kepada lembaga sertifikasi di bidang informasi geospasial;
i.pelaksanaan kerja sama dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri;
j.pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan Badan;
k.pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaporan, penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
l.pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, keprotokolan, kehumasan, kerja sama, hubungan antar lembaga, kearsipan, persandian, barang milik negara, perlengkapan, dan rumah tangga Badan;
m.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, promosi dan pelayanan produk serta jasa di bidang informasi geospasial; dan
n.perumusan, penyusunan rencana, dan pelaksanaan pengawasan fungsional. 2020, No.827

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan dikoordinasikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Badan terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Sekretariat Utama;
3. c.Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar;
4. d.Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik;
5. e.Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial;
6. f.Inspektorat; dan
7. g.Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama.
(2)Bagan struktur susunan organisasi Badan sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Perubahan atas struktur susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Kepala setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB III

KEPALA

Pasal 7

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin Badan dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan. 2020, No.827

BAB IV

SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 8

Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1)huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan Badan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan Badan;
b.pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaporan, penyusunan peraturan perundang-undangan, dan advokasi hukum;
c.pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, keprotokolan, kehumasan, kerja sama, hubungan antar lembaga, kearsipan, persuratan, persandian, barang milik negara, perlengkapan, dan rumah tangga Badan; dan
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

Sekretariat Utama terdiri atas:

a.Biro Perencanaan, Kepegawaian, dan Hukum; dan
b.Biro Umum dan Keuangan. 2020, No.827

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyetujui penataan organisasi dan tata kerja Badan Informasi Geospasial;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1255); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Badan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Badan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial;
b.penyusunan rencana dan program di bidang informasi geospasial;
c.penyelenggaraan informasi geospasial dasar yang meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan 2020, No.827 data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial dasar;
d.pengintegrasian informasi geospasial tematik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
e.penyelenggaraan informasi geospasial tematik yang belum diselenggarakan selain Badan meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial tematik;
f.penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial meliputi penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial;
g.penyelenggaraan dan pembinaan jaringan informasi geospasial;
h.akreditasi kepada lembaga sertifikasi di bidang informasi geospasial;
i.pelaksanaan kerja sama dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri;
j.pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan Badan;
k.pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaporan, penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
l.pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, keprotokolan, kehumasan, kerja sama, hubungan antar lembaga, kearsipan, persandian, barang milik negara, perlengkapan, dan rumah tangga Badan;
m.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, promosi dan pelayanan produk serta jasa di bidang informasi geospasial; dan
n.perumusan, penyusunan rencana, dan pelaksanaan pengawasan fungsional. 2020, No.827

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan dikoordinasikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Badan terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Sekretariat Utama;
3. c.Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar;
4. d.Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik;
5. e.Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial;
6. f.Inspektorat; dan
7. g.Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama.
(2)Bagan struktur susunan organisasi Badan sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

BAB III

KEPALA

Pasal 7

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin Badan dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan. 2020, No.827

BAB IV

SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 8

Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1)huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan Badan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan Badan;
b.pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaporan, penyusunan peraturan perundang-undangan, dan advokasi hukum;
c.pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, keprotokolan, kehumasan, kerja sama, hubungan antar lembaga, kearsipan, persuratan, persandian, barang milik negara, perlengkapan, dan rumah tangga Badan; dan
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

Sekretariat Utama terdiri atas:

a.Biro Perencanaan, Kepegawaian, dan Hukum; dan
b.Biro Umum dan Keuangan. 2020, No.827