DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 15 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi Balai Geospasial Pesisir dan Gumuk Pasir; susunan organisasi yang terdiri atas a. Subbagian Umum; dan b. kelompok jabatan fungsional; tata kerja; jabatan; lokasi; dan pendanaan Balai Geospasial Pesisir dan Gumuk Pasir

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Balai Geospasial Pesisir dan Gumuk Pasir telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Geospasial Pesisir dan Gumuk Pasir; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 212);
3.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 924); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI GEOSPASIAL PESISIR DAN GUMUK PASIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
2.Balai Geospasial Pesisir dan Gumuk Pasir yang selanjutnya disebut Balai adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan yang melaksanakan tugas teknis operasional pengelolaan informasi geospasial pesisir dan gumuk pasir.
3.Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Balai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.
(2)Pembinaan Balai secara:
1. a.teknis operasional dibina oleh Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik; dan
2. b.administratif dibina oleh Sekretaris Utama.
(3)Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Balai.

Pasal 3

Balai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Informasi Geospasial pesisir dan gumuk pasir.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan Informasi Geospasial pesisir dan gumuk pasir;
b.koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan Informasi Geospasial pesisir dan gumuk pasir;
c.pelaksanaan penyelenggaraan Informasi Geospasial pesisir dan gumuk pasir;
d.pelaksanaan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi tentang gumuk pasir, kepesisiran dan teknologi geospasial serta literasi geospasial pesisir dan gumuk pasir kepada masyarakat;
e.pelaksanaan fasilitasi pemetaan partisipatif desa pesisir;
f.pelaksanaan pemodelan dinamika spasial gumuk pasir;
g.pelaksanaan pengukuran nilai manfaat dan dampak penggunaan Informasi Geospasial pesisir dan gumuk pasir;
h.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Balai; dan
i.pelaksanaan urusan administrasi Balai.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi Balai terdiri atas:

a.Subbagian Umum; dan
b.kelompok jabatan fungsional.

Pasal 6

Bagan struktur organisasi Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, persandian, dokumentasi, barang milik negara dan perlengkapan, penyusunan agenda kegiatan dan penyusunan risalah rapat, pelaksanaan koordinasi administrasi perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi kepegawaian di Balai.

Pasal 8

(1)Jabatan fungsional di lingkungan Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
(2)Penetapan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepala Balai sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
(4)Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur jabatan fungsional.

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja.
(2)Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ketua; dan
2. b.anggota.
(3)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh kepala Balai dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
(4)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
(5)Pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…