DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Badan Informasi Geospasial (BIG)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Hari dan Jam Kerja; Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4.Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
5.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG HARI DAN JAM KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Hari Kerja adalah hari kerja yang berlaku di Badan Informasi Geospasial.
2.Jam Kerja adalah jam kerja yang berlaku di Badan Informasi Geospasial.
3.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
4.Pegawai adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, dan pegawai lain yang bekerja atau diperbantukan di Badan.
5.Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Badan.
6.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama SDM adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di Badan yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian.

BAB II

HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

(1)Hari kerja ditetapkan selama 5 (lima) hari yang meliputi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat.
(2)Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi hari yang ditentukan sebagai hari libur.

Pasal 3

(1)Jumlah jam kerja dalam 1 (satu) hari sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) jam.
(2)Pengaturan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.Hari Senin sampai dengan hari Kamis : 07.30 – 16.00 WIB Waktu istirahat : 12.00 – 13.00 WIB
2. b.Hari Jum’at : 07.30 – 16.30 WIB Waktu istirahat : 11.30 – 13.00 WIB

Pasal 4

(1)Pegawai yang masuk kerja melebihi jam 7.30 WIB dinyatakan terlambat.
(2)Pegawai diberikan toleransi keterlambatan jam masuk kerja paling lama 30 (tiga puluh) menit.
(3)Pegawai yang terlambat masuk kerja dan masih dalam batas waktu toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)wajib mengganti waktu keterlambatan pada hari yang sama.

Pasal 5

(1)Ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dapat dikecualikan bagi Pegawai yang melaksanakan tugas jaga secara bergilir/shift.
(2)Pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Badan dapat menyampaikan usulan pengaturan hari dan jam kerja khusus bagi Pegawai di lingkungan unit kerjanya yang melaksanakan tugas jaga secara bergilir/shift.
(3)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama SDM dengan mempertimbangkan pelaksanaan tugas Pegawai.
(4)Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama SDM menetapkan hari dan jam kerja khusus.

Pasal 6

Setiap Pegawai wajib mengikuti upacara yang dilaksanakan pada hari kerja atau diluar hari kerja.

BAB III

PRESENSI

Pasal 7

(1)Pegawai wajib melakukan presensi sebanyak 2 (dua) kali pada waktu masuk kerja dan pulang kerja.
(2)Presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui mesin presensi.

Pasal 8

(1)Dalam keadaan tertentu, Pegawai dapat melakukan presensi secara manual.
(2)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.seluruh mesin presensi secara elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
2. b.Pegawai yang belum terdaftar dalam sistem presensi secara elektronik;
3. c.Pegawai yang melaksanakan tugas jaga secara bergilir/shift; atau
4. d.pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Badan yang belum mengisi presensi secara elektronik.

Pasal 9

Pegawai melakukan presensi secara manual di unit kerja Pimpinan Tinggi Pratama SDM sesuai format yang sudah ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama SDM dengan diketahui oleh atasan langsung Pegawai.

BAB IV

TIDAK MEMENUHI JAM KERJA

Pasal 10

Pegawai dinyatakan tidak memenuhi jam kerja, jika:

a.terlambat masuk bekerja melebihi batas toleransi;
b.pulang sebelum waktunya; dan/atau
c.tidak mengganti waktu keterlambatan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4.Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
5.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG HARI DAN JAM KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Hari Kerja adalah hari kerja yang berlaku di Badan Informasi Geospasial.
2.Jam Kerja adalah jam kerja yang berlaku di Badan Informasi Geospasial.
3.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
4.Pegawai adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, dan pegawai lain yang bekerja atau diperbantukan di Badan.
5.Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Badan.
6.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama SDM adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di Badan yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian.

BAB II

HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

(1)Hari kerja ditetapkan selama 5 (lima) hari yang meliputi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat.
(2)Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi hari yang ditentukan sebagai hari libur.

Pasal 3

(1)Jumlah jam kerja dalam 1 (satu) hari sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) jam.
(2)Pengaturan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.Hari Senin sampai dengan hari Kamis : 07.30 – 16.00 WIB Waktu istirahat : 12.00 – 13.00 WIB
2. b.Hari Jum’at : 07.30 – 16.30 WIB Waktu istirahat : 11.30 – 13.00 WIB

Pasal 4

(1)Pegawai yang masuk kerja melebihi jam 7.30 WIB dinyatakan terlambat.
(2)Pegawai diberikan toleransi keterlambatan jam masuk kerja paling lama 30 (tiga puluh) menit.
(3)Pegawai yang terlambat masuk kerja dan masih dalam batas waktu toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)wajib mengganti waktu keterlambatan pada hari yang sama.

Pasal 5

(1)Ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dapat dikecualikan bagi Pegawai yang melaksanakan tugas jaga secara bergilir/shift.
(2)Pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Badan dapat menyampaikan usulan pengaturan hari dan jam kerja khusus bagi Pegawai di lingkungan unit kerjanya yang melaksanakan tugas jaga secara bergilir/shift.
(3)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama SDM dengan mempertimbangkan pelaksanaan tugas Pegawai.
(4)Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama SDM menetapkan hari dan jam kerja khusus.

Pasal 6

Setiap Pegawai wajib mengikuti upacara yang dilaksanakan pada hari kerja atau diluar hari kerja.

BAB III

PRESENSI

Pasal 7

(1)Pegawai wajib melakukan presensi sebanyak 2 (dua) kali pada waktu masuk kerja dan pulang kerja.
(2)Presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui mesin presensi.

Pasal 8

(1)Dalam keadaan tertentu, Pegawai dapat melakukan presensi secara manual.
(2)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.seluruh mesin presensi secara elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
2. b.Pegawai yang belum terdaftar dalam sistem presensi secara elektronik;
3. c.Pegawai yang melaksanakan tugas jaga secara bergilir/shift; atau
4. d.pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Badan yang belum mengisi presensi secara elektronik.

Pasal 9

BAB IV

TIDAK MEMENUHI JAM KERJA

Pasal 10

Pegawai dinyatakan tidak memenuhi jam kerja, jika:

a.terlambat masuk bekerja melebihi batas toleransi;
b.pulang sebelum waktunya; dan/atau
c.tidak mengganti waktu keterlambatan.