DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Badan Informasi Geospasial (BIG)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyetujui penataan organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial Badan Informasi Geospasial;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, No.835 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

2.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1255);
3.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 827);; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GEOSPASIAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial merupakan unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan geospasial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Informasi Geospasial dan dikoordinasikan oleh Kepala Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama.
(2)Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial dipimpin oleh Kepala Balai.

Pasal 2

Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang informasi geospasial. 2020, No.835

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan;
b.pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
c.pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan serta perpustakaan;
d.pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan;
e.pelaksanaan urusan tata usaha;
f.penyiapan materi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan;
g.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan; dan
h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang pejabat 2020, No.835 fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Badan Informasi Geospasial.
(3)Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja dan kebutuhan.
(4)Jenis dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional ditetapkan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial.

Pasal 7

Bagan struktur organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Informasi Geospasial ini.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Balai harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 9

Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial.

Pasal 10

(1)Kepala Balai menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Informasi Geospasial mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial secara berkala atau sewaktu-waktu. 2020, No.835
(2)Penyampaian laporan kepada Kepala Badan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kepala Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyetujui penataan organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial Badan Informasi Geospasial;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1255);
3.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 827);; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GEOSPASIAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial merupakan unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan geospasial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Informasi Geospasial dan dikoordinasikan oleh Kepala Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama.
(2)Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial dipimpin oleh Kepala Balai.

Pasal 2

Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang informasi geospasial. 2020, No.835

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan;
b.pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
c.pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan serta perpustakaan;
d.pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan;
e.pelaksanaan urusan tata usaha;
f.penyiapan materi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan;
g.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan; dan
h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang pejabat 2020, No.835 fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Badan Informasi Geospasial.
(3)Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja dan kebutuhan.
(4)Jenis dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional ditetapkan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial.

Pasal 7

Bagan struktur organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Informasi Geospasial ini.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Balai harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 9

Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial.

Pasal 10

(1)Kepala Balai menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Informasi Geospasial mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial secara berkala atau sewaktu-waktu. 2020, No.835
(2)Penyampaian laporan kepada Kepala Badan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kepala Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama.