DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 26 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 7 (1) Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan Pegawai Badan pada: a. upacara hari ulang tahun KORPRI; b. upacara hari besar nasional; dan c. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI. (2) Seragam Batik KORPRI untuk pria terdiri atas: a. kemeja batik KORPRI; dan b. celana panjang berwarna biru dongker atau hitam. (3) Seragam batik KORPRI untuk wanita terdiri atas: a. blus batik KORPRI; dan b. rok dengan ketentuan paling tinggi 10 cm (sepuluh sentimeter) di bawah lutut atau celana panjang berwarna biru dongker atau hitam. (4) Seragam batik KORPRI untuk wanita berjilbab terdiri atas: a. blus batik KORPRI; b. rok atau celana panjang berwarna biru dongker atau hitam dengan panjang sampai dengan mata kaki; dan c. jilbab berwarna biru dongker atau hitam. (5) Seragam batik KORPRI untuk wanita hamil menyesuaikan.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Pegawai Badan adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang ditugaskan dan bekerja secara penuh di Badan Informasi Geospasial.
2.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang digunakan untuk menunjukkan identitas Pegawai Badan dalam melaksanakan tugas kedinasan.
3.Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada Pakaian Dinas yang menunjukkan identitas pemakainya.
4.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari di Badan Informasi Geospasial kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
5.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang digunakan dalam melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor atau di lapangan.
6.Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia yang meliputi pegawai negeri sipil, pegawai badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, badan hukum milik negara dan/atau badan hukum pendidikan, lembaga penyiaran publik pusat dan daerah, badan layanan umum pusat dan daerah, dan badan otorita/kawasan ekonomi khusus yang kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan.
7.Seragam Batik KORPRI adalah pakaian batik KORPRI sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional.
8.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial dasar.

Pasal 2

(1)Dalam melaksanakan kegiatan kedinasan, Pegawai Badan wajib memakai Pakaian Dinas dan Atribut.
(2)Pegawai Badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. 2 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan terhadap kegiatan yang mensyaratkan penggunaan pakaian tertentu berdasarkan penetapan pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan kesekretariatan Badan.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Pasal 3

Pakaian Dinas terdiri atas:

a.PDH;
b.PDL;
c.pakaian batik; dan
d.Seragam Batik KORPRI.

Pasal 4

(1)PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a digunakan Pegawai Badan pada hari yang ditentukan berdasarkan penetapan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan kesekretariatan Badan.
(2)PDH untuk pria terdiri atas:
1. a.kemeja lengan panjang berwarna putih; dan
2. b.celana panjang berwarna biru dongker.
(3)PDH untuk wanita terdiri atas:
1. a.blus lengan panjang atau pendek berwarna putih; dan
2. b.rok dengan ketentuan paling tinggi 10 cm (sepuluh sentimeter) di bawah lutut atau celana panjang berwarna biru dongker.
(4)PDH untuk wanita berjilbab terdiri atas:
1. a.blus lengan panjang berwarna putih;
2. b.rok atau celana panjang berwarna biru dongker dengan panjang sampai dengan mata kaki; dan
3. c.jilbab berwarna dominan biru dongker.
(5)PDH untuk wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 5

(1)PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan Pegawai Badan pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan atau di luar kantor.
(2)PDL untuk pria terdiri atas:
1. a.kemeja lengan panjang berwarna abu-abu; dan
2. b.celana panjang lapangan berwarna hitam.
(3)PDL untuk wanita terdiri atas:
1. a.blus lengan panjang atau pendek berwarna abu- abu; dan
2. b.celana panjang berwarna hitam.
(4)PDL untuk wanita berjilbab terdiri atas:
1. a.blus lengan panjang berwarna abu-abu;
2. b.celana panjang berwarna hitam dengan panjang sampai dengan mata kaki; dan
3. c.jilbab berwarna dominan hitam.
(5)PDL untuk wanita hamil menyesuaikan. 3 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pasal 6

(1)Pakaian batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan Pegawai Badan pada:
1. a.hari Jumat; dan
2. b.acara tertentu berdasarkan penetapan pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan kesekretariatan di Badan.
(2)Pakaian batik untuk pria terdiri atas:
1. a.kemeja lengan panjang atau pendek; dan
2. b.celana panjang.
(3)Pakaian batik untuk wanita terdiri atas:
1. a.blus atau terusan lengan panjang atau pendek; dan
2. b.rok dengan ketentuan paling tinggi 10 cm (sepuluh sentimeter) di bawah lutut atau celana panjang berwarna senada.
(4)Pakaian batik untuk wanita berjilbab terdiri atas:
1. a.blus lengan panjang;
2. b.rok atau celana panjang berwarna senada dengan panjang sampai dengan mata kaki; dan
3. c.jilbab berwarna senada.
(5)Pakaian batik bagi wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 7

(1)Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan Pegawai Badan pada:
1. a.upacara hari ulang tahun KORPRI;
2. b.upacara hari besar nasional; dan
3. c.rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
(2)Seragam Batik KORPRI untuk pria terdiri atas:
1. a.kemeja batik KORPRI; dan
2. b.celana panjang berwarna biru dongker atau hitam.
(3)Seragam batik KORPRI untuk wanita terdiri atas:
1. a.blus batik KORPRI; dan
2. b.rok dengan ketentuan paling tinggi 10 cm (sepuluh sentimeter) di bawah lutut atau celana panjang berwarna biru dongker atau hitam.
(4)Seragam batik KORPRI untuk wanita berjilbab terdiri atas:
1. a.blus batik KORPRI;
2. b.rok atau celana panjang berwarna biru dongker atau hitam dengan panjang sampai dengan mata kaki; dan
3. c.jilbab berwarna biru dongker atau hitam.
(5)Seragam batik KORPRI untuk wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 8

Ketentuan mengenai standar PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 4 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB III

ATRIBUT

Pasal 9

Atribut untuk Pakaian Dinas berupa tanda pengenal pegawai.

Pasal 10

Bentuk, ukuran, warna, dan penempatan Atribut untuk Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan kesekretariatan di Badan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1)Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan kesekretariatan di Badan melakukan pembinaan atas penggunaan Pakaian Dinas dan Atribut.
(2)Pelaksanaan pengawasan dalam pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan langsung Pegawai Badan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang dikelurkan berkenaan dengan pengadaan PDH, PDL, dan Atribut Pegawai Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…