DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Organisasi JDIH BIG dengan susunan organisasi terdiri atas: a. Penanggung Jawab; b. Pusat JDIH BIG; c. Anggota JDIH BIG; dan d. Tim Pengelola JDIH BIG; sumber daya manusia, sarana, dan prasarana; dan pendanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kepala Badan Informasi Geospasial selaku pimpinan instansi diberi tugas untuk membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Badan Informasi Geospasial selaku anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional diwajibkan untuk melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dengan menyediakan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Informasi Geospasial; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

2.Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 212);
3.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 924); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
2.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
3.Informasi Hukum adalah data atau keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
4.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan yang selanjutnya disebut JDIH BIG adalah wadah pendayagunaan bersama atas Dokumen Hukum Badan secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian layanan informasi hukum Badan secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

Pasal 2

(1)Badan menyelenggarakan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum melalui JDIH BIG.
(2)Dalam menyelenggarakan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan berkoordinasi dengan kementerian yang ditugaskan sebagai pusat jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 3

(1)Dalam menyelenggarakan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum melalui JDIH BIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk organisasi JDIH BIG.
(2)Susunan organisasi JDIH BIG terdiri atas:
1. a.Penanggung Jawab;
2. b.Pusat JDIH BIG;
3. c.Anggota JDIH BIG; dan
4. d.Tim Pengelola JDIH BIG.
(3)Ketentuan mengenai bagan struktur organisasi JDIH BIG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

(1)Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas memberikan arahan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum melalui JDIH BIG.
(2)Penanggung Jawab dijabat secara ex-officio oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan.

Pasal 5

(1)Pusat JDIH BIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
1. a.mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum melalui JDIH BIG;
2. b.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan;
3. c.melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dan kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum melalui JDIH BIG;
4. d.melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum melalui JDIH BIG dengan kementerian yang ditugaskan sebagai pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional; dan
5. e.melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum melalui JDIH BIG 1 (satu) kali dalam periode 1 (satu) tahun.
(2)Pusat JDIH BIG dilaksanakan secara ex-officio oleh unit kerja pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum di Badan.

Pasal 6

(1)Anggota JDIH BIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan pengumpulan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. b.menyerahkan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Pusat JDIH BIG; dan
3. c.mendayagunakan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan.
(2)Anggota JDIH BIG terdiri atas:
1. a.unit kerja pimpinan tinggi pratama di Badan; dan
2. b.unit kerja balai di Badan.

Pasal 7

(1)Tim Pengelola JDIH BIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d mempunyai tugas:
1. a.mendukung penyelenggaraan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum melalui JDIH BIG;
2. b.membantu Pusat JDIH BIG dan Anggota JDIH BIG dalam melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, pembaruan, penyebarluasan, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Badan dan kementerian/lembaga lainnya;
3. c.mengembangkan sistem penyelenggaraan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum melalui JDIH BIG berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum nasional; dan
4. d.menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum melalui JDIH BIG setiap tahun di bulan Desember.
(2)Keanggotaan Tim Pengelola JDIH BIG ditetapkan oleh kepala Badan.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA, DAN PRASARANA

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum melalui JDIH BIG harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana.
(2)Pemberian dukungan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum melalui JDIH BIG bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 10

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 2 Desember 2024 KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL ttd. MUH ARIS MARFAI Salinan sesuai dengan aslinya BADAN INFORMASI GEOSPASIAL Plt. Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, Mone Iye Cornelia Marschiavelli LAMPIRAN PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN INFORMASI GEOSPASIAL BAGAN STRUKTUR ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL ttd. MUH ARIS MARFAI Penanggung Jawab Pusat JDIH BIG Tim Pengelola JDIH BIG Anggota JDIH BIG

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…