DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
5.Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 tentang Pembubaran Badan Benih Nasional, Badan Pengendalian Bimbingan Massal, Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, Dewan Kelautan Indonesia, Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, dan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 342); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Nama Rupabumi adalah nama yang diberikan pada unsur Rupabumi.
2.Unsur Rupabumi adalah bagian permukaan bumi yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dapat dikenal identitasnya.
3.Gazeter Nasional adalah daftar Nama Rupabumi yang dilengkapi dengan informasi tentang jenis unsur, posisi, lokasi dalam wilayah administratif, dan informasi lain yang diperlukan serta telah dibakukan.
4.Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Kerja Provinsi adalah Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.
5.Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Tingkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Kerja Kabupaten/Kota adalah Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.
6.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal 2

Nama Rupabumi harus dibakukan.

Pasal 3

(1)Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.nama generik; dan
2. b.nama spesifik.
(2)Nama generik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menerangkan dan/atau menggambarkan bentuk umum suatu Unsur Rupabumi.
(3)Nama spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menerangkan identitas khusus dari bentuk umum suatu Unsur Rupabumi.

Pasal 4

(1)Unsur Rupabumi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas:
1. a.unsur alami; dan
2. b.unsur buatan manusia.
(2)Unsur alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Unsur Rupabumi yang terbentuk secara alami.
(3)Unsur buatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Unsur Rupabumi yang dibuat oleh manusia.

Pasal 5

Pembakuan Nama Rupabumi meliputi pembakuan terhadap:

a.tulisan;
b.ejaan;
c.ucapan; dan
d.koordinat.

Pasal 6

(1)Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengacu pada prinsip penamaan.
(2)Pembakuan Nama Rupabumi dilaksanakan dengan prosedur tertentu.

BAB II

PRINSIP PENAMAAN

Pasal 7

Prinsip penamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

a.menggunakan Bahasa lndonesia yang baik dan benar atau bahasa daerah;
b.menggunakan abjad romawi;
c.menggunakan satu nama resmi untuk satu Unsur Rupabumi;
d.menggunakan nama lokal;
e.menghormati keberadaan suku, agama, ras, dan golongan;
f.menghindari penggunaan nama diri atau nama orang yang masih hidup; dan
g.menghindari penggunaan simbol matematika.

Pasal 8

(1)Penulisan Nama Rupabumi menggunakan sistem ejaan Bahasa Indonesia.
(2)Dalam hal memiliki pengucapan yang khas, Nama Rupabumi dideskripsikan menggunakan sistem lambang yang menghubungkan satu lambang dengan bunyi bahasa yang dihasilkan alat ucap manusia dan berlaku secara internasional.

Pasal 9

(1)Dalam hal memiliki beberapa nama, Nama Rupabumi ditetapkan satu nama resmi.
(2)Nama selain nama resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Gazeter Nasional.

Pasal 10

Nama orang dapat digunakan sebagai Nama Rupabumi apabila orang tersebut telah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun dan sangat berjasa bagi negara dan/atau penduduk setempat.

BAB III

PROSEDUR

Pasal 11

Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas:

a.inventarisasi;
b.penelahaan; dan
c.pembakuan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
5.Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 tentang Pembubaran Badan Benih Nasional, Badan Pengendalian Bimbingan Massal, Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, Dewan Kelautan Indonesia, Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, dan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 342); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Nama Rupabumi adalah nama yang diberikan pada unsur Rupabumi.
2.Unsur Rupabumi adalah bagian permukaan bumi yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dapat dikenal identitasnya.
3.Gazeter Nasional adalah daftar Nama Rupabumi yang dilengkapi dengan informasi tentang jenis unsur, posisi, lokasi dalam wilayah administratif, dan informasi lain yang diperlukan serta telah dibakukan.
4.Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Kerja Provinsi adalah Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.
5.Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Tingkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Kerja Kabupaten/Kota adalah Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.
6.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal 2

Nama Rupabumi harus dibakukan.

Pasal 3

(1)Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.nama generik; dan
2. b.nama spesifik.
(2)Nama generik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menerangkan dan/atau menggambarkan bentuk umum suatu Unsur Rupabumi.
(3)Nama spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menerangkan identitas khusus dari bentuk umum suatu Unsur Rupabumi.

Pasal 4

(1)Unsur Rupabumi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas:
1. a.unsur alami; dan
2. b.unsur buatan manusia.
(2)Unsur alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Unsur Rupabumi yang terbentuk secara alami.
(3)Unsur buatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Unsur Rupabumi yang dibuat oleh manusia.

Pasal 5

Pembakuan Nama Rupabumi meliputi pembakuan terhadap:

a.tulisan;
b.ejaan;
c.ucapan; dan
d.koordinat.

Pasal 6

(1)Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengacu pada prinsip penamaan.
(2)Pembakuan Nama Rupabumi dilaksanakan dengan prosedur tertentu.

BAB II

PRINSIP PENAMAAN

Pasal 7

Prinsip penamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

a.menggunakan Bahasa lndonesia yang baik dan benar atau bahasa daerah;
b.menggunakan abjad romawi;
c.menggunakan satu nama resmi untuk satu Unsur Rupabumi;
d.menggunakan nama lokal;
e.menghormati keberadaan suku, agama, ras, dan golongan;
f.menghindari penggunaan nama diri atau nama orang yang masih hidup; dan
g.menghindari penggunaan simbol matematika.

Pasal 8

(1)Penulisan Nama Rupabumi menggunakan sistem ejaan Bahasa Indonesia.
(2)Dalam hal memiliki pengucapan yang khas, Nama Rupabumi dideskripsikan menggunakan sistem lambang yang menghubungkan satu lambang dengan bunyi bahasa yang dihasilkan alat ucap manusia dan berlaku secara internasional.

Pasal 9

(1)Dalam hal memiliki beberapa nama, Nama Rupabumi ditetapkan satu nama resmi.
(2)Nama selain nama resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Gazeter Nasional.

Pasal 10

Nama orang dapat digunakan sebagai Nama Rupabumi apabila orang tersebut telah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun dan sangat berjasa bagi negara dan/atau penduduk setempat.

BAB III

PROSEDUR

Pasal 11

Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas:

a.inventarisasi;
b.penelahaan; dan
c.pembakuan.