DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Badan Informasi Geospasial (BIG)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengoptimalkan produktivitas kerja berdasarkan asas keadilan dan proporsionalitas, perlu diatur tata cara penghitungan dan pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Badan Informasi Geospasial;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Tunjangan Kinerja; Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
6.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 218); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG TUNJANGAN KINERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan, adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
2.Pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan.
3.Tunjangan Kinerja yang selanjutnya disebut TK adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan kehadiran dan prestasi kerja dalam bentuk uang selain gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya yang berlaku nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.
4.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan.
5.Sasaran Kerja Pegawai adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai.
6.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.
7.Rencana Aksi adalah suatu rencana kegiatan yang telah terinci dan memiliki target antara untuk mencapai target utama dibuat setiap 3 (tiga) bulan dengan mengacu pada Sasaran Kerja Pegawai.
8.Aktivitas Harian adalah aktivitas Pegawai, baik yang mendukung pencapaian Sasaran Kerja Pegawai, tugas tambahan, kreativitas, dan produktivitas dengan durasi tertentu yang dibatasi dengan satuan jam.
9.Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizikan dalam jangka waktu tertentu.
10.Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil Badan untuk mengikuti pendidikan.

Pasal 2

Selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai yang mempunyai jabatan juga diberikan TK setiap bulan.

Pasal 3

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada:

a.Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
b.Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
c.Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
d.Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan di luar lingkungan Badan; dan
e.Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Pasal 4

Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana, dan jabatan fungsional.

BAB II

PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 5

TK dihitung berdasarkan:

a.penilaian kinerja; dan
b.jumlah kehadiran.

Pasal 6

(1)TK untuk jabatan pimpinan tinggi utama diberikan dengan persentase:
1. a.95% (sembilan puluh lima persen) penilaian kinerja; dan
2. b.5% (lima persen) jumlah kehadiran.
(2)TK untuk jabatan pimpinan tinggi madya diberikan dengan persentase:
1. a.90% (sembilan puluh persen) penilaian kinerja; dan
2. b.10% (sepuluh persen) jumlah kehadiran.
(3)TK untuk jabatan pimpinan tinggi pratama diberikan dengan persentase:
1. a.80% (delapan puluh persen) penilaian kinerja; dan
2. b.20% (dua puluh persen) jumlah kehadiran.
(4)TK untuk jabatan administrator diberikan dengan persentase:
1. a.70% (tujuh puluh persen) penilaian kinerja; dan
2. b.30% (tiga puluh persen) jumlah kehadiran.
(5)TK untuk jabatan pengawas diberikan dengan persentase:
1. a.50% (lima puluh persen) penilaian kinerja; dan
2. b.50% (lima puluh persen) jumlah kehadiran.
(6)TK untuk jabatan fungsional jenjang Ahli Madya, dan Utama diberikan dengan persentase:
1. a.60% (enam puluh persen) penilaian kinerja; dan
2. b.40% (empat puluh persen) jumlah kehadiran.
(7)TK untuk jabatan fungsional dibawah jenjang Ahli Madya diberikan dengan persentase:
1. a.40% (enam puluh persen) penilaian kinerja; dan
2. b.60% (empat puluh persen) jumlah kehadiran.
(8)TK untuk jabatan pelaksana dengan Kelas Jabatan diatas 4 (empat) diberikan dengan persentase:
1. a.25% (dua puluh lima persen) penilaian kinerja; dan
2. b.75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kehadiran.
(9)TK untuk jabatan pelaksana dengan Kelas Jabatan 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) diberikan dengan persentase 100% (seratus persen) jumlah kehadiran.

Pasal 7

(1)Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil lulusan S1/sederajat, S2/sederajat atau S3/sederajat, besaran TK setara Kelas Jabatan 7 (tujuh).
(2)Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil lulusan D3/ sederajat, besaran TK setara Kelas Jabatan 5 (lima).

Pasal 8

(1)Pegawai yang sedang melaksanakan Tugas Belajar program magister atau program doktor, diberikan TK sebesar 100% (seratus persen) setara Kelas Jabatan 7 (tujuh).
(2)Pegawai yang sedang melaksanakan Tugas Belajar program sarjana, diberikan TK sebesar 100% (seratus persen) setara Kelas Jabatan 5 (lima).

Pasal 9

Dalam hal Pegawai menduduki jabatan rangkap, yaitu jabatan pimpinan tinggi/jabatan administrator/ jabatan pengawas dan jabatan fungsional, maka pemberian TK berdasarkan pada TK jabatan pimpinan tinggi/jabatan administrator/jabatan pengawas.

Pasal 10

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas penilaian kinerja:

a.organisasi; dan/atau
b.individu.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengoptimalkan produktivitas kerja berdasarkan asas keadilan dan proporsionalitas, perlu diatur tata cara penghitungan dan pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Badan Informasi Geospasial;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
6.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 218); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG TUNJANGAN KINERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan, adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
2.Pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan.
3.Tunjangan Kinerja yang selanjutnya disebut TK adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan kehadiran dan prestasi kerja dalam bentuk uang selain gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya yang berlaku nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.
4.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan.
5.Sasaran Kerja Pegawai adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai.
6.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.
7.Rencana Aksi adalah suatu rencana kegiatan yang telah terinci dan memiliki target antara untuk mencapai target utama dibuat setiap 3 (tiga) bulan dengan mengacu pada Sasaran Kerja Pegawai.
8.Aktivitas Harian adalah aktivitas Pegawai, baik yang mendukung pencapaian Sasaran Kerja Pegawai, tugas tambahan, kreativitas, dan produktivitas dengan durasi tertentu yang dibatasi dengan satuan jam.
9.Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizikan dalam jangka waktu tertentu.
10.Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil Badan untuk mengikuti pendidikan.

Pasal 2

Selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai yang mempunyai jabatan juga diberikan TK setiap bulan.

Pasal 3

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada:

a.Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
b.Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
c.Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
d.Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan di luar lingkungan Badan; dan
e.Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Pasal 4

Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana, dan jabatan fungsional.

BAB II

PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 5

TK dihitung berdasarkan:

a.penilaian kinerja; dan
b.jumlah kehadiran.

Pasal 6

(1)TK untuk jabatan pimpinan tinggi utama diberikan dengan persentase:
1. a.95% (sembilan puluh lima persen) penilaian kinerja; dan
2. b.5% (lima persen) jumlah kehadiran.
(2)TK untuk jabatan pimpinan tinggi madya diberikan dengan persentase:
1. a.90% (sembilan puluh persen) penilaian kinerja; dan
2. b.10% (sepuluh persen) jumlah kehadiran.
(3)TK untuk jabatan pimpinan tinggi pratama diberikan dengan persentase:
1. a.80% (delapan puluh persen) penilaian kinerja; dan
2. b.20% (dua puluh persen) jumlah kehadiran.
(4)TK untuk jabatan administrator diberikan dengan persentase:
1. a.70% (tujuh puluh persen) penilaian kinerja; dan
2. b.30% (tiga puluh persen) jumlah kehadiran.
(5)TK untuk jabatan pengawas diberikan dengan persentase:
1. a.50% (lima puluh persen) penilaian kinerja; dan
2. b.50% (lima puluh persen) jumlah kehadiran.
(6)TK untuk jabatan fungsional jenjang Ahli Madya, dan Utama diberikan dengan persentase:
1. a.60% (enam puluh persen) penilaian kinerja; dan
2. b.40% (empat puluh persen) jumlah kehadiran.
(7)TK untuk jabatan fungsional dibawah jenjang Ahli Madya diberikan dengan persentase:
1. a.40% (enam puluh persen) penilaian kinerja; dan
2. b.60% (empat puluh persen) jumlah kehadiran.
(8)TK untuk jabatan pelaksana dengan Kelas Jabatan diatas 4 (empat) diberikan dengan persentase:
1. a.25% (dua puluh lima persen) penilaian kinerja; dan
2. b.75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kehadiran.
(9)TK untuk jabatan pelaksana dengan Kelas Jabatan 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) diberikan dengan persentase 100% (seratus persen) jumlah kehadiran.

Pasal 7

(1)Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil lulusan S1/sederajat, S2/sederajat atau S3/sederajat, besaran TK setara Kelas Jabatan 7 (tujuh).
(2)Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil lulusan D3/ sederajat, besaran TK setara Kelas Jabatan 5 (lima).

Pasal 8

(1)Pegawai yang sedang melaksanakan Tugas Belajar program magister atau program doktor, diberikan TK sebesar 100% (seratus persen) setara Kelas Jabatan 7 (tujuh).
(2)Pegawai yang sedang melaksanakan Tugas Belajar program sarjana, diberikan TK sebesar 100% (seratus persen) setara Kelas Jabatan 5 (lima).

Pasal 9

Pasal 10

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas penilaian kinerja:

a.organisasi; dan/atau
b.individu.