DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Badan Informasi Geospasial (BIG)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam penataan organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial, Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial perlu diganti;
c.bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyetujui penataan www.peraturan.go.id 2020, No.836 organisasi dan tata kerja Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial Badan Informasi Geospasial;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

2.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1255);
3.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 827); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG BALAI LAYANAN JASA DAN PRODUK GEOSPASIAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasialmerupakan unit pelaksana teknis di bidang layanan jasa dan produk geospasial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Informasi Geospasial dan www.peraturan.go.id 2020, No.836 dikoordinasikan oleh Kepala Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama.
(2)Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasialdipimpin oleh Kepala Balai.

Pasal 2

Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasialmempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa dan produk geospasial.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasialmenyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan program di bidang pelayanan jasa dan produk;
b.koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan tugas di bidang pelayanan jasa dan produk;
c.pelaksanaan pelayanan jasa dan produk geospasial;
d.pelaksanaan penyimpanan dan pelayanan produk geospasial;
e.pengelolaan gudang penyimpanan produk geospasial; dan
f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasialterdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2020, No.836

Pasal 6

(1)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atassejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Badan Informasi Geospasial.
(3)Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja dan kebutuhan.
(4)Jenis dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional ditetapkan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial.

Pasal 7

Bagan struktur organisasi Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Informasi Geospasial ini.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Balaiharus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 9

Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasialharus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial. www.peraturan.go.id 2020, No.836

Pasal 10

Kepala Balai menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Informasi Geospasial mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam penataan organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial, Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial perlu diganti;
c.bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyetujui penataan www.peraturan.go.id 2020, No.836 organisasi dan tata kerja Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial Badan Informasi Geospasial;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1255);
3.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 827); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG BALAI LAYANAN JASA DAN PRODUK GEOSPASIAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasialmerupakan unit pelaksana teknis di bidang layanan jasa dan produk geospasial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Informasi Geospasial dan www.peraturan.go.id 2020, No.836 dikoordinasikan oleh Kepala Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama.
(2)Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasialdipimpin oleh Kepala Balai.

Pasal 2

Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasialmempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa dan produk geospasial.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasialmenyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan program di bidang pelayanan jasa dan produk;
b.koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan tugas di bidang pelayanan jasa dan produk;
c.pelaksanaan pelayanan jasa dan produk geospasial;
d.pelaksanaan penyimpanan dan pelayanan produk geospasial;
e.pengelolaan gudang penyimpanan produk geospasial; dan
f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasialterdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Pasal 6

(1)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atassejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Badan Informasi Geospasial.
(3)Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja dan kebutuhan.
(4)Jenis dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional ditetapkan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial.

Pasal 7

Bagan struktur organisasi Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Informasi Geospasial ini.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Balaiharus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.