DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Badan Informasi Geospasial (BIG)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyajian informasi geospasial dalam bentuk atlas dilaksanakan oleh penyelenggara informasi geospasial;
c.bahwa penerbitan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk pembinaan yang dilaksanakan Badan Informasi Geospasial kepada penyelenggara informasi geospasial;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Penyelenggaraan Atlas; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 www.peraturan.go.id 2021, No. 193 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
4.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
5.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 827); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PENYELENGGARAAN ATLAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
2.Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan www.peraturan.go.id 2021, No. 193 fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
3.Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
4.Atlas adalah kumpulan data dan informasi geospasial yang disusun secara sistematis dan koheren dengan tema tertentu.
5.Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
6.Basis Data Geospasial adalah sistem penyimpanan data yang terstruktur pada media digital.
7.Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
8.Kaidah Kartografi adalah ketentuan ilmiah tentang desain dan visualisasi peta dalam berbagai komponen grafis seperti elemen grafis dan variabel grafis.
9.Narasi adalah deskripsi atau penjelasan terkait informasi pada peta, tabel, dan info grafis.
10.Penyelenggara Atlas adalah Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang.
11.Instansi Pemerintah adalah kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.
12.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13.Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha.
14.Badan adalah Badan Informasi Geospasial.
15.Pejabat pimpinan tinggi pratama adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di Badan. www.peraturan.go.id 2021, No. 193

Pasal 2

Penyelenggaraan Atlas terdiri atas:

a.pengumpulan data;
b.pemrosesan data;
c.penyajian Atlas;
d.penyimpanan dan pengamanan data; dan
e.penyebarluasan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA

Pasal 3

(1)Pengumpulan data sebagaimana disebut dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan dengan mengumpulkan:
1. a.data geospasial;
2. b.IG; dan/atau
3. c.data lainnya.
(2)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data versi terakhir dalam tema tertentu.
(3)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan sumber data dan Metadata.

Pasal 4

Data geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:

a.data geospasial dasar; dan
b.data geospasial tematik.

Pasal 5

(1)IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.IGD; dan/atau
2. b.IGT.
(2)IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan IGD yang diselenggarakan oleh Badan.
(3)IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan IGT yang diselenggarakan oleh Instansi www.peraturan.go.id 2021, No. 193 Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Penyelenggara Atlas menggunakan IGT yang diselenggarakan oleh Setiap Orang.

Pasal 6

Data lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:

a.Data Statistik;
b.data visual;
c.data hasil wawancara; dan/atau
d.data ilmiah lainnya.

Pasal 7

(1)Data Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diperoleh dari Instansi Pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
(2)Dalam hal Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Penyelenggara Atlas menggunakan Data Statistik yang diselenggarakan oleh:
1. a.Instansi Pemerintah selain yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik;
2. b.Pemerintah Daerah; dan/atau
3. c.Setiap Orang.

Pasal 8

Data visual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diperoleh dari:

a.pengambilan data visual secara langsung; dan/atau
b.data yang berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. www.peraturan.go.id 2021, No. 193

Pasal 9

Data hasil wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan data dan/atau informasi yang diperoleh dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan responden.

Pasal 10

Data ilmiah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan data ilmiah yang terkait dengan penyelenggaraan Atlas dengan tema tertentu dan berasal dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan/atau referensi ilmiah lainnya.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyajian informasi geospasial dalam bentuk atlas dilaksanakan oleh penyelenggara informasi geospasial;
c.bahwa penerbitan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk pembinaan yang dilaksanakan Badan Informasi Geospasial kepada penyelenggara informasi geospasial;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 www.peraturan.go.id 2021, No. 193 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
4.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
5.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 827); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PENYELENGGARAAN ATLAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
2.Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan www.peraturan.go.id 2021, No. 193 fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
3.Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
4.Atlas adalah kumpulan data dan informasi geospasial yang disusun secara sistematis dan koheren dengan tema tertentu.
5.Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
6.Basis Data Geospasial adalah sistem penyimpanan data yang terstruktur pada media digital.
7.Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
8.Kaidah Kartografi adalah ketentuan ilmiah tentang desain dan visualisasi peta dalam berbagai komponen grafis seperti elemen grafis dan variabel grafis.
9.Narasi adalah deskripsi atau penjelasan terkait informasi pada peta, tabel, dan info grafis.
10.Penyelenggara Atlas adalah Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang.
11.Instansi Pemerintah adalah kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.
12.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13.Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha.
14.Badan adalah Badan Informasi Geospasial.
15.Pejabat pimpinan tinggi pratama adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di Badan. www.peraturan.go.id 2021, No. 193

Pasal 2

Penyelenggaraan Atlas terdiri atas:

a.pengumpulan data;
b.pemrosesan data;
c.penyajian Atlas;
d.penyimpanan dan pengamanan data; dan
e.penyebarluasan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA

Pasal 3

(1)Pengumpulan data sebagaimana disebut dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan dengan mengumpulkan:
1. a.data geospasial;
2. b.IG; dan/atau
3. c.data lainnya.
(2)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data versi terakhir dalam tema tertentu.
(3)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan sumber data dan Metadata.

Pasal 4

Data geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:

a.data geospasial dasar; dan
b.data geospasial tematik.

Pasal 5

(1)IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.IGD; dan/atau
2. b.IGT.
(2)IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan IGD yang diselenggarakan oleh Badan.
(3)IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan IGT yang diselenggarakan oleh Instansi www.peraturan.go.id 2021, No. 193 Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Penyelenggara Atlas menggunakan IGT yang diselenggarakan oleh Setiap Orang.

Pasal 6

Data lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:

a.Data Statistik;
b.data visual;
c.data hasil wawancara; dan/atau
d.data ilmiah lainnya.

Pasal 7

(1)Data Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diperoleh dari Instansi Pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
(2)Dalam hal Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Penyelenggara Atlas menggunakan Data Statistik yang diselenggarakan oleh:
1. a.Instansi Pemerintah selain yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik;
2. b.Pemerintah Daerah; dan/atau
3. c.Setiap Orang.

Pasal 8

Data visual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diperoleh dari:

a.pengambilan data visual secara langsung; dan/atau
b.data yang berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. www.peraturan.go.id 2021, No. 193

Pasal 9

Data hasil wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan data dan/atau informasi yang diperoleh dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan responden.