DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Badan Informasi Geospasial (BIG)

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pemenuhan perizinan berusaha sektor informasi geospasial

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Informasi Geospasial; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

2.Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 212);
3.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 924); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
2.Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
3.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang IG.
4.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
5.Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
6.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis Risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.
7.Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
8.Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
9.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
10.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
11.Sertifikat Standar yang selanjutnya disingkat SS adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
12.Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
13.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan PBBR.
14.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan infrastruktur IG di Badan.
15.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan sumber daya manusia IG di Badan.
16.Petugas Pengawas PB sektor IG yang selanjutnya disebut Petugas Pengawas adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan PB sektor IG termasuk di dalamnya sebagai koordinator dan pelaksana inspeksi lapangan rutin.

Pasal 2

(1)Untuk melakukan kegiatan usaha di bidang IG, Pelaku Usaha wajib memiliki PBBR.
(2)PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa PB sektor IG.
(3)PB sektor IG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan usaha:
1. a.perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan IG;
2. b.pelaksanaan akuisisi DG berbasis metode terestris, metode fotogrametri dan penginderaan jauh, atau hidrografi; dan
3. c.pengolahan dan pengelolaan DG dan IG.

BAB II

PEMENUHAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 3

(1)PB Sektor IG diperoleh setelah Pelaku Usaha melakukan pemenuhan terhadap:
1. a.persyaratan dasar; dan
2. b.standar kegiatan usaha.
(2)Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

(1)Pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diproses secara elektronik melalui Sistem OSS.
(2)Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem yang dikelola oleh Badan.
(3)Pejabat Pimpinan Tinggi Madya mengoordinasikan pelaksanaan integrasi Sistem OSS dengan sistem yang dikelola oleh Badan.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 5

Pengawasan terhadap PB Sektor IG terdiri atas:

a.Pengawasan rutin; dan
b.Pengawasan insidental.

Pasal 6

(1)Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui:
1. a.pemeriksaan laporan Pelaku Usaha;
2. b.pemeriksaan laporan kegiatan usaha tahunan badan usaha; dan/atau
3. c.inspeksi lapangan rutin.
(2)Format laporan kegiatan usaha tahunan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(3)Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan Pengawasan yang dilakukan pada waktu tertentu.
(2)Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Badan melaksanakan Pengawasan terhadap PB Sektor IG.
(2)Badan menugaskan Petugas Pengawas untuk melaksanakan Pengawasan terhadap PB sektor IG.
(3)Dalam melaksanakan Pengawasan terhadap PB Sektor IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat melibatkan:
1. a.unit kerja pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama yang terkait di Badan;
2. b.Instansi Pemerintah selain Badan;
3. c.akademisi; dan/atau
4. d.masyarakat.
(4)Pelaksanaan Pengawasan terhadap PB Sektor IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

Pasal 9

Penugasan Petugas Pengawas oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 10

(1)Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berasal dari:
1. a.Badan; dan/atau
2. b.Instansi Pemerintah selain Badan yang terkait dengan PB sektor IG.
(2)Penunjukan asal dari Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia dan kualifikasi kompetensi yang dibutuhkan untuk mengawasi PB sektor IG.

Pasal 11

(1)Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus memenuhi persyaratan tertentu.
(2)Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.berkedudukan sebagai pejabat fungsional surveyor pemetaan atau yang serumpun;
2. b.memiliki hasil penilaian kinerja untuk 2 (dua) tahun terakhir dengan predikat minimal baik;
3. c.memiliki kompetensi dalam melaksanakan pelaporan, berkomunikasi, dan memanfaatkan teknologi komunikasi; dan
4. d.memiliki pengetahuan mengenai:
  1. 1.pengadaan barang/jasa pemerintah;
  2. 2.ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang IG dan PB; dan
  3. 3.klasifikasi pekerjaan bidang IG sesuai standar kegiatan usaha penyelenggaraan PB Sektor IG.
(3)Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional surveyor pemetaan atau yang serumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Petugas Pengawas dapat berasal dari pegawai aparatur sipil negara yang berpengalaman di bidang IG minimal 2 (dua) tahun terakhir.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…