DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 5 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Badan Informasi Geospasial (BIG)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelatihan informasi geospasial yang terstruktur, efektif, efisien, dan berkelanjutan, perlu disusun pedoman penyelenggaaan pelatihan informasi geospasial di Badan Informasi Geospasial;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Penyelenggaraan Pelatihan Informasi Geospasial di Badan Informasi Geospasial; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2020, No.869 Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);

2.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 827);
3.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2020 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 835); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN INFORMASI GEOSPASIAL DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
2.Pelatihan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Pelatihan IG adalah program yang dirancang untuk dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelenggarakan informasi geospasial.
3.Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial adalah unit pelaksana teknis di Badan yang membidangi urusan pendidikan dan pelatihan geospasial.
4.Kepala adalah Kepala Badan. www.peraturan.go.id 2020, No.869
5.Kepala Balai Diklat adalah Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial.

Pasal 2

Peraturan Badan ini merupakan pedoman dalam penyelenggaraan Pelatihan IG.

Pasal 3

Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial menyelenggarakan Pelatihan IG.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pelatihan IG terdiri atas:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan; dan
c.pemantauan dan evaluasi.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan Pelatihan IG dilaksanakan melalui:

a.penentuan peserta;
b.penetapan kurikulum;
c.penentuan lokasi;
d.penetapan jadwal; dan
e.pembiayaan.

Pasal 6

(1)Peserta Pelatihan IG berjumlah paling sedikit 10 (sepuluh) orang. www.peraturan.go.id 2020, No.869
(2)Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
1. a.persyaratan umum; dan
2. b.persyaratan khusus.
(3)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau yang sederajat;
2. b.mampu mengoperasikan komputer;
3. c.sehat jasmani dan rohani; dan
4. d.mendapat undangan resmi dari Badan.
(4)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada kurikulum Pelatihan IG.

Pasal 7

(1)Pelatihan IG dilaksanakan berbasis kurikulum yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
(2)Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 8

(1)Pelatihan IG dilaksanakan di Badan.
(2)Pelatihan IG dapat dilaksanakan pada lokasi selain Badan apabila:
1. a.terdapat permintaan dari institusi lain; dan/atau
2. b.tidak tersedianya sarana dan prasarana penunjang Pelatihan IG. www.peraturan.go.id 2020, No.869

Pasal 9

(1)Penetapan jadwal Pelatihan IG dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.jumlah peserta;
2. b.ketersediaan tenaga pengajar; dan
3. c.sarana dan prasarana penunjang Pelatihan IG.
(2)Tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.pejabat fungsional widyaiswara; dan/atau
2. b.tenaga ahli atau narasumber.
(3)Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c meliputi:
1. a.proyektor;
2. b.komputer;
3. c.peralatan pendukung praktikum;
4. d.ruang kelas; dan
5. e.fasilitas internet.

Pasal 10

Penetapan Jadwal Pelatihan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disertai dengan penetapan penanggung jawab teknis kegiatan Pelatihan IG.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelatihan informasi geospasial yang terstruktur, efektif, efisien, dan berkelanjutan, perlu disusun pedoman penyelenggaaan pelatihan informasi geospasial di Badan Informasi Geospasial;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 827);
3.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2020 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 835); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN INFORMASI GEOSPASIAL DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
2.Pelatihan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Pelatihan IG adalah program yang dirancang untuk dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelenggarakan informasi geospasial.
3.Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial adalah unit pelaksana teknis di Badan yang membidangi urusan pendidikan dan pelatihan geospasial.
4.Kepala adalah Kepala Badan. www.peraturan.go.id 2020, No.869
5.Kepala Balai Diklat adalah Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial.

Pasal 2

Peraturan Badan ini merupakan pedoman dalam penyelenggaraan Pelatihan IG.

Pasal 3

Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial menyelenggarakan Pelatihan IG.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pelatihan IG terdiri atas:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan; dan
c.pemantauan dan evaluasi.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan Pelatihan IG dilaksanakan melalui:

a.penentuan peserta;
b.penetapan kurikulum;
c.penentuan lokasi;
d.penetapan jadwal; dan
e.pembiayaan.

Pasal 6

(1)Peserta Pelatihan IG berjumlah paling sedikit 10 (sepuluh) orang. www.peraturan.go.id 2020, No.869
(2)Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
1. a.persyaratan umum; dan
2. b.persyaratan khusus.
(3)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau yang sederajat;
2. b.mampu mengoperasikan komputer;
3. c.sehat jasmani dan rohani; dan
4. d.mendapat undangan resmi dari Badan.
(4)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada kurikulum Pelatihan IG.

Pasal 7

(1)Pelatihan IG dilaksanakan berbasis kurikulum yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
(2)Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 8

(1)Pelatihan IG dilaksanakan di Badan.
(2)Pelatihan IG dapat dilaksanakan pada lokasi selain Badan apabila:
1. a.terdapat permintaan dari institusi lain; dan/atau
2. b.tidak tersedianya sarana dan prasarana penunjang Pelatihan IG. www.peraturan.go.id 2020, No.869

Pasal 9

(1)Penetapan jadwal Pelatihan IG dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.jumlah peserta;
2. b.ketersediaan tenaga pengajar; dan
3. c.sarana dan prasarana penunjang Pelatihan IG.
(2)Tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.pejabat fungsional widyaiswara; dan/atau
2. b.tenaga ahli atau narasumber.
(3)Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c meliputi:
1. a.proyektor;
2. b.komputer;
3. c.peralatan pendukung praktikum;
4. d.ruang kelas; dan
5. e.fasilitas internet.

Pasal 10

Penetapan Jadwal Pelatihan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disertai dengan penetapan penanggung jawab teknis kegiatan Pelatihan IG.