DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 22 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 111

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 212); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
2.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekumpulan individu dan/atau tim kerja yang terdiri atas pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi untuk mencapai tujuan dan kinerja organisasi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)BIG berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)BIG dipimpin oleh Kepala BIG.

Pasal 3

(1)BIG mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
(2)Informasi geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.informasi geospasial dasar;
2. b.informasi geospasial tematik; dan
3. c.infrastruktur informasi geospasial, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BIG menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial;
b.pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informasi geospasial;
c.penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi geospasial;
d.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang informasi geospasial;
e.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BIG;
f.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BIG;
g.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BIG; dan
h.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BIG.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BIG dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Susunan organisasi BIG terdiri atas:
1. a.Kepala BIG;
2. b.Sekretariat Utama;
3. c.Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar;
4. d.Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik;
5. e.Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial;
6. f.Inspektorat; dan
7. g.Pusat Pengembangan Kompetensi Informasi Geospasial.
(2)Ketentuan mengenai bagan organisasi BIG sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 7

Kepala BIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin BIG dalam menjalankan tugas dan fungsi BIG.

BAB V

SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 8

(1)Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIG.
(2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 9

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BIG.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan BIG;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BIG;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BIG;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BIG.

Pasal 11

Sekretariat Utama terdiri atas:

a.Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi;
b.Biro Umum dan Keuangan; dan
c.Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama.

Isi peraturan

Teks111PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 212); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
2.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekumpulan individu dan/atau tim kerja yang terdiri atas pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi untuk mencapai tujuan dan kinerja organisasi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)BIG berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)BIG dipimpin oleh Kepala BIG.

Pasal 3

(1)BIG mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
(2)Informasi geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.informasi geospasial dasar;
2. b.informasi geospasial tematik; dan
3. c.infrastruktur informasi geospasial, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BIG menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial;
b.pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informasi geospasial;
c.penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi geospasial;
d.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang informasi geospasial;
e.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BIG;
f.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BIG;
g.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BIG; dan
h.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BIG.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BIG dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Susunan organisasi BIG terdiri atas:
1. a.Kepala BIG;
2. b.Sekretariat Utama;
3. c.Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar;
4. d.Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik;
5. e.Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial;
6. f.Inspektorat; dan
7. g.Pusat Pengembangan Kompetensi Informasi Geospasial.
(2)Ketentuan mengenai bagan organisasi BIG sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 7

Kepala BIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin BIG dalam menjalankan tugas dan fungsi BIG.

BAB V

SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 8

(1)Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIG.
(2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 9

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BIG.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan BIG;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BIG;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BIG;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BIG.

Pasal 11

Sekretariat Utama terdiri atas:

a.Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi;
b.Biro Umum dan Keuangan; dan
c.Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama.