DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Badan Informasi Geospasial (BIG)

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Berisi tentang norma; standar; prosedur; kriteria;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial melakukan pembinaan kepada penyelenggara Informasi Geospasial Tematik berupa penerbitan peraturan perundang-undangan, pedoman, standar dan spesifikasi teknis;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Norma, Standar, www.peraturan.go.id 2015, No.332 2 Prosedur, dan Kriteria Pemetaan Cepat untuk Bencana Gempa Bumi, Gunung Api, Tsunami, dan Banjir; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
4.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial;
5.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PEMETAAN CEPAT UNTUK BENCANA GEMPA BUMI, GUNUNG API, TSUNAMI, DAN BANJIR.

Pasal 1

(1)Pemetaan Cepat merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan visualisasi data geospasial secara cepat sehingga kebutuhan informasi terhadap sesuatu peristiwa dapat dipenuhi sesuai standar yang berlaku.
(2)Pemetaan Cepat untuk bencana gempa bumi, gunung api, tsunami, dan banjir wajib mengacu pada Informasi Geospasial Dasar. www.peraturan.go.id 2015, No.332 3

Pasal 2

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pemetaan Cepat untuk bencana gempa bumi, gunung api, tsunami, dan banjir disusun dengan memperhatikan:

a.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
b.standar dan/atau spesifikasi teknis yang berlaku secara nasional dan/atau internasional.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemetaan Cepat untuk bencana gempa bumi, gunung api, tsunami, dan banjir dilaksanakan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 2 Februari 2015 KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL, PRIYADI KARDONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id 2015, No.332 4 www.peraturan.go.id 2015, No.332 5 www.peraturan.go.id 2015, No.332 6 www.peraturan.go.id 2015, No.332 7 www.peraturan.go.id 2015, No.332 8 www.peraturan.go.id 2015, No.332 9 www.peraturan.go.id 2015, No.332 10 www.peraturan.go.id 2015, No.332 11 www.peraturan.go.id 2015, No.332 12 www.peraturan.go.id 2015, No.332 13 www.peraturan.go.id 2015, No.332 14 www.peraturan.go.id 2015, No.332 15 www.peraturan.go.id 2015, No.332 16 www.peraturan.go.id 2015, No.332 17 www.peraturan.go.id 2015, No.332 18 www.peraturan.go.id 2015, No.332 19 www.peraturan.go.id 2015, No.332 20 www.peraturan.go.id 2015, No.332 21 www.peraturan.go.id 2015, No.332 22 www.peraturan.go.id 2015, No.332 23 www.peraturan.go.id 2015, No.332 24 www.peraturan.go.id 2015, No.332 25 www.peraturan.go.id 2015, No.332 26 www.peraturan.go.id 2015, No.332 27 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial melakukan pembinaan kepada penyelenggara Informasi Geospasial Tematik berupa penerbitan peraturan perundang-undangan, pedoman, standar dan spesifikasi teknis;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
4.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial;
5.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PEMETAAN CEPAT UNTUK BENCANA GEMPA BUMI, GUNUNG API, TSUNAMI, DAN BANJIR.

Pasal 1

(1)Pemetaan Cepat merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan visualisasi data geospasial secara cepat sehingga kebutuhan informasi terhadap sesuatu peristiwa dapat dipenuhi sesuai standar yang berlaku.
(2)Pemetaan Cepat untuk bencana gempa bumi, gunung api, tsunami, dan banjir wajib mengacu pada Informasi Geospasial Dasar. www.peraturan.go.id 2015, No.332 3

Pasal 2

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pemetaan Cepat untuk bencana gempa bumi, gunung api, tsunami, dan banjir disusun dengan memperhatikan:

a.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
b.standar dan/atau spesifikasi teknis yang berlaku secara nasional dan/atau internasional.