DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 31 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Badan Informasi Geospasial (BIG)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung pelaksanaan uraian fungsi unit kerja pimpinan tinggi pratama pada Badan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya pengaturan tentang kelompok jabatan fungsional pada unit kerja pimpinan tinggi pratama Badan Informasi Geospasial;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Uraian Fungsi Unit Kerja Pimpinan Tinggi Pratama Badan Informasi Geospasial; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1255);

2.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 827);
3.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2020 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 835);
4.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2020 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 836); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG URAIAN FUNGSI UNIT KERJA PIMPINAN TINGGI PRATAMA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I

UNIT KERJA PIMPINAN TINGGI PRATAMA PADA SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 1

Biro Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan koordinasi perencanaan;
b.penyusunan rencana program dan anggaran;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
d.pelayanan administrasi kepegawaian;
e.penyusunan rencana pengembangan pegawai;
f.pelayanan administrasi organisasi dan tata laksana;
g.penyusunan rencana pengembangan organisasi dan tata laksana;
h.pelaksanaan administrasi jabatan fungsional;
i.penyusunan rencana pengembangan jabatan fungsional;
j.penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
k.pelaksanaan advokasi hukum.

Pasal 2

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Biro Perencanaan, Kepegawaian, dan Hukum menyelenggarakan uraian fungsi:

a.penyusunan rencana kerja Badan Informasi Geospasial;
b.pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Badan Informasi Geospasial yang meliputi revisi daftar isian pelaksanaan anggaran, pendampingan pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri, dan pelaksanaan bimbingan teknis dan sosialisasi anggaran;
c.pelaksanaan rencana kerja pemerintah yang meliputi pendampingan pelaksanaan rencana kerja dan revisi informasi kinerja;
d.penyusunan rencana program dan anggaran;
e.penyusunan informasi kinerja lembaga;
f.penyiapan bahan koordinasi perencanaan;
g.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan anggaran;
h.pengelolaan kinerja organisasi dan individu;
i.pelayanan administrasi kepegawaian;
j.pelayanan administrasi dan manajemen sumber daya manusia;
k.penyusunan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia;
l.pelayanan administrasi organisasi dan tata laksana;
m.penyusunan rencana pengembangan organisasi dan tata laksana;
n.pelaksanaan koordinasi reformasi birokrasi Badan Informasi Geospasial;
o.pelaksanaan manajemen jabatan fungsional;
p.penyusunan rencana pengembangan jabatan fungsional;
q.penyusunan peraturan perundang-undangan;
r.penyusunan dokumen hukum;
s.pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
t.pelaksanaan advokasi hukum;
u.pelaksanaan reformasi birokrasi di unit organisasinya; dan
v.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 3

(1)Biro Perencanaan, Kepegawaian, dan Hukum terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator.
(3)Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak berjumlah 3 (tiga) koordinator.

Pasal 4

(1)Dalam memimpin kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, koordinator dapat dibantu gugus kerja.
(2)Gugus kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua gugus kerja.
(3)Ketua gugus kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak berjumlah 7 (tujuh) ketua gugus kerja.

Pasal 5

Biro Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a.pelayanan administrasi ketatausahaan, persuratan, kearsipan dan persandian;
b.pelaksanaan urusan perlengkapan;
c.pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan;
d.pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Badan Informasi Geospasial, dan
e.pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Biro Umum dan Keuangan menyelenggarakan uraian fungsi:

a.pelayanan administrasi ketatausahaan;
b.pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan persandian;
c.pelaksanaan urusan perlengkapan;
d.pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
e.pelaksanaan urusan keprotokolan, pelantikan, dan upacara kedinasan;
f.pengelolaan layanan kesehatan;
g.pelaksanaan pengelolaan barang milik negara;
h.pelaksanaan penatausahaan barang milik negara;
i.pelaksanaan penatausahaan keuangan;
j.pelaksanaan verifikasi keuangan;
k.penyusunan laporan keuangan;
l.pelaksanaan perbendaharaan yang meliputi mengatur dan melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pembayaran, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan, penerimaan, penyetoran, pembukuan penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan, pembayaran dan pembukuan gaji dan tunjangan pegawai;
m.penatausahaan bukti pertanggungjawaban keuangan;
n.penyusunan petunjuk operasional verifikasi dan perbendaharaan;
o.penyiapan perumusan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
p.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
q.pembinaan teknis pengadaan barang dan jasa pemerintah;
r.pelaksanaan administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah;
s.pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik;
t.pelaksanaan reformasi birokrasi di unit organisasinya; dan
u.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

Biro Umum dan Keuangan terdiri atas:

a.Bagian Umum dan Layanan Pengadaan; dan
b.kelompok jabatan fungsional.

Pasal 8

Bagian Umum dan Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, persuratan, kearsipan, persandian, urusan perlengkapan, kerumahtanggaan, keprotokolan, dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah di Badan Informasi Geospasial.

Pasal 9

(1)Bagian Umum dan Layanan Pengadaan terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua gugus kerja.
(3)Ketua gugus kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak berjumlah 8 (delapan) ketua gugus kerja.

Pasal 10

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dipimpin oleh koordinator.
(2)Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 1 (satu) koordinator.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung pelaksanaan uraian fungsi unit kerja pimpinan tinggi pratama pada Badan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya pengaturan tentang kelompok jabatan fungsional pada unit kerja pimpinan tinggi pratama Badan Informasi Geospasial;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 827);
3.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2020 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 835);
4.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2020 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 836); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG URAIAN FUNGSI UNIT KERJA PIMPINAN TINGGI PRATAMA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I

UNIT KERJA PIMPINAN TINGGI PRATAMA PADA SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 1

Biro Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan koordinasi perencanaan;
b.penyusunan rencana program dan anggaran;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
d.pelayanan administrasi kepegawaian;
e.penyusunan rencana pengembangan pegawai;
f.pelayanan administrasi organisasi dan tata laksana;
g.penyusunan rencana pengembangan organisasi dan tata laksana;
h.pelaksanaan administrasi jabatan fungsional;
i.penyusunan rencana pengembangan jabatan fungsional;
j.penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
k.pelaksanaan advokasi hukum.

Pasal 2

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Biro Perencanaan, Kepegawaian, dan Hukum menyelenggarakan uraian fungsi:

a.penyusunan rencana kerja Badan Informasi Geospasial;
b.pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Badan Informasi Geospasial yang meliputi revisi daftar isian pelaksanaan anggaran, pendampingan pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri, dan pelaksanaan bimbingan teknis dan sosialisasi anggaran;
c.pelaksanaan rencana kerja pemerintah yang meliputi pendampingan pelaksanaan rencana kerja dan revisi informasi kinerja;
d.penyusunan rencana program dan anggaran;
e.penyusunan informasi kinerja lembaga;
f.penyiapan bahan koordinasi perencanaan;
g.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan anggaran;
h.pengelolaan kinerja organisasi dan individu;
i.pelayanan administrasi kepegawaian;
j.pelayanan administrasi dan manajemen sumber daya manusia;
k.penyusunan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia;
l.pelayanan administrasi organisasi dan tata laksana;
m.penyusunan rencana pengembangan organisasi dan tata laksana;
n.pelaksanaan koordinasi reformasi birokrasi Badan Informasi Geospasial;
o.pelaksanaan manajemen jabatan fungsional;
p.penyusunan rencana pengembangan jabatan fungsional;
q.penyusunan peraturan perundang-undangan;
r.penyusunan dokumen hukum;
s.pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
t.pelaksanaan advokasi hukum;
u.pelaksanaan reformasi birokrasi di unit organisasinya; dan
v.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 3

(1)Biro Perencanaan, Kepegawaian, dan Hukum terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator.
(3)Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak berjumlah 3 (tiga) koordinator.

Pasal 4

(1)Dalam memimpin kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, koordinator dapat dibantu gugus kerja.
(2)Gugus kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua gugus kerja.
(3)Ketua gugus kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak berjumlah 7 (tujuh) ketua gugus kerja.

Pasal 5

Biro Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a.pelayanan administrasi ketatausahaan, persuratan, kearsipan dan persandian;
b.pelaksanaan urusan perlengkapan;
c.pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan;
d.pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Badan Informasi Geospasial, dan
e.pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Biro Umum dan Keuangan menyelenggarakan uraian fungsi:

a.pelayanan administrasi ketatausahaan;
b.pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan persandian;
c.pelaksanaan urusan perlengkapan;
d.pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
e.pelaksanaan urusan keprotokolan, pelantikan, dan upacara kedinasan;
f.pengelolaan layanan kesehatan;
g.pelaksanaan pengelolaan barang milik negara;
h.pelaksanaan penatausahaan barang milik negara;
i.pelaksanaan penatausahaan keuangan;
j.pelaksanaan verifikasi keuangan;
k.penyusunan laporan keuangan;
l.pelaksanaan perbendaharaan yang meliputi mengatur dan melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pembayaran, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan, penerimaan, penyetoran, pembukuan penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan, pembayaran dan pembukuan gaji dan tunjangan pegawai;
m.penatausahaan bukti pertanggungjawaban keuangan;
n.penyusunan petunjuk operasional verifikasi dan perbendaharaan;
o.penyiapan perumusan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
p.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
q.pembinaan teknis pengadaan barang dan jasa pemerintah;
r.pelaksanaan administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah;
s.pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik;
t.pelaksanaan reformasi birokrasi di unit organisasinya; dan
u.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

Biro Umum dan Keuangan terdiri atas:

a.Bagian Umum dan Layanan Pengadaan; dan
b.kelompok jabatan fungsional.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Bagian Umum dan Layanan Pengadaan terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua gugus kerja.
(3)Ketua gugus kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak berjumlah 8 (delapan) ketua gugus kerja.

Pasal 10

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dipimpin oleh koordinator.
(2)Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 1 (satu) koordinator.