DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 19 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6365);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara www.peraturan.go.id 2021, No. 220 Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
3.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
4.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 827); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. www.peraturan.go.id 2021, No. 220
2.Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
3.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
4.Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial.
5.Jenis penerimaan negara bukan pajak pada Badan adalah jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Pemerintah.
6.Pejabat pimpinan tinggi pratama adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di Badan.

Pasal 2

(1)Jenis penerimaan negara bukan pajak pada Badan meliputi penerimaan dari:
1. a.penjualan produk IG dasar;
2. b.penjualan produk IG tematik;
3. c.penjualan buku terkait IG;
4. d.penjualan produk penginderaan jauh;
5. e.jasa penyelenggaraan IG;
6. f.jasa pelatihan geospasial;
7. g.jasa penggunaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan geospasial;
8. h.jasa penggunaan alat pengumpulan data geospasial; dan
9. i.jasa royalti.
(2)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h terdiri atas: www.peraturan.go.id 2021, No. 220
1. a.tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
2. b.selain tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SEBESAR RP0,00 (NOL RUPIAH) UNTUK JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BADAN INFORMASI GEOSPASIAL DENGAN BESARAN TARIF SELAIN RP0,00 (NOL RUPIAH)

Pasal 3

(1)Badan dapat mengenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) kepada pihak tertentu untuk jenis penerimaan negara bukan pajak pada Badan yang berasal dari penjualan produk IG dasar, penjualan produk IG tematik, dan penjualan produk penginderaan jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d yang memiliki besaran tarif selain Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.
(2)Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai persyaratan dan tata cara tertentu.

Pasal 4

Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya diberikan 1 (satu) kali untuk 1 (satu) jenis produk. ‘

Pasal 5

(1)Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)terdiri atas: www.peraturan.go.id 2021, No. 220
1. a.klasifikasi pihak tertentu; dan
2. b.peruntukan yang tidak bersifat komersial.
(2)Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.lembaga negara;
2. b.kementerian negara;
3. c.lembaga pemerintah nonkementerian;
4. d.Tentara Nasional Indonesia;
5. e.Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. f.pemerintah daerah;
7. g.institusi pendidikan dalam negeri; dan
8. h.institusi penelitian dalam negeri.
(3)Peruntukan yang tidak bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.tugas kenegaraan dan/atau pemerintahan;
2. b.proses belajar mengajar;
3. c.penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
4. d.pemberdayaan masyarakat; dan/atau
5. e.penanggulangan/mitigasi bencana.

Pasal 6

(1)Untuk dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap jenis penerimaan negara bukan pajak pada Badan yang berasal dari penjualan produk IG dasar, penjualan produk IG tematik, dan penjualan produk penginderaan jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada kepala Badan secara tertulis.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh: www.peraturan.go.id 2021, No. 220
1. a.pimpinan lembaga negara untuk lembaga negara;
2. b.menteri untuk kementerian;
3. c.kepala lembaga pemerintah nonkementerian untuk lembaga pemerintah nonkementerian;
4. d.panglima Tentara Nasional Indonesia untuk Tentara Nasional Indonesia;
5. e.kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. f.gubernur/bupati/walikota untuk pemerintah daerah;
7. g.rektor untuk institusi pendidikan dalam negeri setingkat perguruan tinggi dalam negeri;
8. h.kepala sekolah untuk institusi pendidikan setingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atau sekolah menengah atas dalam negeri; atau
9. i.pimpinan tertinggi institusi penelitian untuk institusi penelitian dalam negeri.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
1. a.identitas pihak tertentu;
2. b.jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dimohonkan; dan
3. c.alasan permohonan.

Pasal 7

(1)Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kepala Badan memberikan jawaban.
(2)Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan.

Pasal 8

(1)Jika jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa penolakan, kepala Badan menyampaikan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan.
(2)Pihak tertentu yang permohonannya ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan ulang. www.peraturan.go.id 2021, No. 220

Pasal 9

(1)Jika jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa persetujuan, pihak tertentu harus menandatangani pernyataan penggunaan produk IG.
(2)Pernyataan penggunaan produk IG paling sedikit memuat:
1. a.identitas pihak tertentu;
2. b.kewajiban dan larangan pihak tertentu; dan
3. c.ketentuan mengenai penggunaan dan pemindahtanganan produk IG.
(3)Penandatanganan pernyataan penggunaan produk IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum penyerahan produk IG yang dimohonkan.

Pasal 10

(1)Penyerahan produk IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan secara langsung atau menggunakan jasa pengiriman.
(2)Dalam hal penyerahan produk IG menggunakan jasa pengiriman, biaya pengiriman dan jasa perbankan dibebankan kepada pemohon.

BAB III

KERJA SAMA PENJUALAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pasal 11

(1)Badan dapat melibatkan orang perorangan dan/atau badan hukum untuk menjual jenis penerimaan negara bukan pajak berupa IG Dasar dan IG Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b.
(2)Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian lisensi penjualan produk IG.
(3)Pemberian lisensi penjualan produk IG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian. www.peraturan.go.id 2021, No. 220

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara www.peraturan.go.id 2021, No. 220 Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
3.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
4.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 827); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. www.peraturan.go.id 2021, No. 220
2.Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
3.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
4.Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial.
5.Jenis penerimaan negara bukan pajak pada Badan adalah jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Pemerintah.
6.Pejabat pimpinan tinggi pratama adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di Badan.

Pasal 2

(1)Jenis penerimaan negara bukan pajak pada Badan meliputi penerimaan dari:
1. a.penjualan produk IG dasar;
2. b.penjualan produk IG tematik;
3. c.penjualan buku terkait IG;
4. d.penjualan produk penginderaan jauh;
5. e.jasa penyelenggaraan IG;
6. f.jasa pelatihan geospasial;
7. g.jasa penggunaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan geospasial;
8. h.jasa penggunaan alat pengumpulan data geospasial; dan
9. i.jasa royalti.
(2)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h terdiri atas: www.peraturan.go.id 2021, No. 220
1. a.tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
2. b.selain tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SEBESAR RP0,00 (NOL RUPIAH) UNTUK JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BADAN INFORMASI GEOSPASIAL DENGAN BESARAN TARIF SELAIN RP0,00 (NOL RUPIAH)

Pasal 3

(1)Badan dapat mengenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) kepada pihak tertentu untuk jenis penerimaan negara bukan pajak pada Badan yang berasal dari penjualan produk IG dasar, penjualan produk IG tematik, dan penjualan produk penginderaan jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d yang memiliki besaran tarif selain Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.
(2)Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai persyaratan dan tata cara tertentu.

Pasal 4

Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya diberikan 1 (satu) kali untuk 1 (satu) jenis produk. ‘

Pasal 5

(1)Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)terdiri atas: www.peraturan.go.id 2021, No. 220
1. a.klasifikasi pihak tertentu; dan
2. b.peruntukan yang tidak bersifat komersial.
(2)Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.lembaga negara;
2. b.kementerian negara;
3. c.lembaga pemerintah nonkementerian;
4. d.Tentara Nasional Indonesia;
5. e.Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. f.pemerintah daerah;
7. g.institusi pendidikan dalam negeri; dan
8. h.institusi penelitian dalam negeri.
(3)Peruntukan yang tidak bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.tugas kenegaraan dan/atau pemerintahan;
2. b.proses belajar mengajar;
3. c.penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
4. d.pemberdayaan masyarakat; dan/atau
5. e.penanggulangan/mitigasi bencana.

Pasal 6

(1)Untuk dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap jenis penerimaan negara bukan pajak pada Badan yang berasal dari penjualan produk IG dasar, penjualan produk IG tematik, dan penjualan produk penginderaan jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada kepala Badan secara tertulis.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh: www.peraturan.go.id 2021, No. 220
1. a.pimpinan lembaga negara untuk lembaga negara;
2. b.menteri untuk kementerian;
3. c.kepala lembaga pemerintah nonkementerian untuk lembaga pemerintah nonkementerian;
4. d.panglima Tentara Nasional Indonesia untuk Tentara Nasional Indonesia;
5. e.kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. f.gubernur/bupati/walikota untuk pemerintah daerah;
7. g.rektor untuk institusi pendidikan dalam negeri setingkat perguruan tinggi dalam negeri;
8. h.kepala sekolah untuk institusi pendidikan setingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atau sekolah menengah atas dalam negeri; atau
9. i.pimpinan tertinggi institusi penelitian untuk institusi penelitian dalam negeri.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
1. a.identitas pihak tertentu;
2. b.jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dimohonkan; dan
3. c.alasan permohonan.

Pasal 7

(1)Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kepala Badan memberikan jawaban.
(2)Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan.

Pasal 8

(1)Jika jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa penolakan, kepala Badan menyampaikan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan.
(2)Pihak tertentu yang permohonannya ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan ulang. www.peraturan.go.id 2021, No. 220

Pasal 9

(1)Jika jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa persetujuan, pihak tertentu harus menandatangani pernyataan penggunaan produk IG.
(2)Pernyataan penggunaan produk IG paling sedikit memuat:
1. a.identitas pihak tertentu;
2. b.kewajiban dan larangan pihak tertentu; dan
3. c.ketentuan mengenai penggunaan dan pemindahtanganan produk IG.
(3)Penandatanganan pernyataan penggunaan produk IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum penyerahan produk IG yang dimohonkan.

Pasal 10

(1)Penyerahan produk IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan secara langsung atau menggunakan jasa pengiriman.
(2)Dalam hal penyerahan produk IG menggunakan jasa pengiriman, biaya pengiriman dan jasa perbankan dibebankan kepada pemohon.

BAB III

KERJA SAMA PENJUALAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pasal 11

(1)Badan dapat melibatkan orang perorangan dan/atau badan hukum untuk menjual jenis penerimaan negara bukan pajak berupa IG Dasar dan IG Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b.
(2)Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian lisensi penjualan produk IG.
(3)Pemberian lisensi penjualan produk IG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian. www.peraturan.go.id 2021, No. 220