DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 12 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Badan Informasi Geospasial (BIG)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan percepatan pembinaan simpul jaringan informasi geospasial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan kolaborasi dalam pembinaan simpul jaringan informasi geospasial antara Badan Informasi Geospasial selaku penghubung simpul jaringan informasi geospasial dengan perguruan tinggi dalam bentuk kemitraan;
c.bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan kemitraan sebagai bentuk kolaborasi dalam pembinaan simpul jaringan informasi geospasial sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu adanya pengaturan mengenai mitra pembinaan simpul jaringan informasi geospasial;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Mitra Pembinaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);

2.Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 212);
3.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 924); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG MITRA PEMBINAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
2.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas
3.Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan data geospasial dan IG tertentu.
4.Mitra Pembinaan Simpul Jaringan yang selanjutnya disebut Mitra adalah perguruan tinggi yang berkolaborasi dengan Badan dalam melaksanakan pembinaan Simpul Jaringan.
5.Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat PPIIG adalah tim atau kelompok kerja yang dibentuk oleh Mitra untuk melaksanakan pembinaan Simpul Jaringan.
6.Pemimpin Perguruan Tinggi adalah rektor pada universitas dan institut, ketua pada sekolah tinggi, direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas.
7.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan pembinaan Simpul Jaringan di Badan.
8.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan pembinaan Simpul Jaringan di Badan.

Pasal 2

(1)Badan melakukan pembinaan kepada Simpul Jaringan.
(2)Dalam melakukan pembinaan kepada Simpul Jaringan, Badan dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi sebagai Mitra.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI MITRA

Pasal 3

Mitra mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas Badan sebagai penghubung Simpul Jaringan dalam melaksanakan pembinaan kepada Simpul Jaringan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Mitra menyelenggarakan fungsi:

a.memberikan bimbingan, pendidikan, dan pelatihan kepada sumber daya manusia di lingkungan Simpul Jaringan;
b.melaksanakan pemberian konsultasi teknis terkait penyelenggaraan IG sesuai kompetensi Mitra;
c.melaksanakan sosialisasi dan/atau diseminasi penerapan standar terkait penyelenggaraan IG;
d.melakukan penelitian, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan jaringan IG;
e.membantu Badan dalam penyusunan rancangan standar terkait penyelenggaraan IG; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan.

BAB III

PERMOHONAN MENJADI MITRA

Pasal 5

Untuk menjadi Mitra, perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:

a.mempunyai pusat studi, fakultas, jurusan, program studi di bidang ilmu survei pemetaan, kebumian, rekayasa, atau informatika;
b.telah mendapat rekomendasi tertulis dari minimal 3 (tiga) Simpul Jaringan;
c.minimal mempunyai 2 (dua) orang calon anggota PPIIG yang telah memiliki karya ilmiah atau makalah ilmiah terkait IG;
d.mempunyai rancangan rencana kerja pembinaan kepada Simpul Jaringan; dan
e.mempunyai sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Mitra.

Pasal 6

(1)Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang akan menjadi Mitra harus mengajukan permohonan untuk menjadi Mitra dalam bentuk tertulis.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen:
1. a.bukti yang menyatakan perguruan tinggi mempunyai pusat studi, fakultas, jurusan, program studi di bidang ilmu survei pemetaan, kebumian, rekayasa, atau informatika;
2. b.surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
3. c.daftar riwayat hidup calon anggota PPIIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c
4. d.rancangan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d; dan
5. e.bukti yang menyatakan perguruan tinggi mempunyai sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dengan tembusan kepala Badan.

Pasal 7

(1)Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menugaskan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk melaksanakan verifikasi.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa kesesuaian dokumen permohonan dengan persyaratan menjadi Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(3)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 8

(1)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyatakan:
1. a.permohonan untuk menjadi Mitra tidak disetujui; atau
2. b.permohonan untuk menjadi Mitra disetujui.
(2)Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

Pasal 9

(1)Dalam hal hasil verifikasi menyatakan permohonan untuk menjadi Mitra tidak disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menerbitkan dokumen tertulis yang minimal memuat:
1. a.pernyataan bahwa permohonan untuk menjadi Mitra tidak disetujui; dan
2. b.keterangan detail mengenai alasan permohonan untuk menjadi Mitra tidak disetujui.
(2)Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menyampaikan dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemimpin Perguruan Tinggi yang mengajukan permohonan untuk menjadi Mitra.

BAB IV

PERSETUJUAN MENJADI MITRA

Pasal 10

(1)Dalam hal hasil verifikasi menyatakan permohonan untuk menjadi Mitra disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menyampaikan draf dokumen kerja sama mengenai pembinaan Simpul Jaringan kepada Pemimpin Perguruan Tinggi yang mengajukan permohonan untuk menjadi Mitra.
(2)Draf dokumen kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan rencana kerja pembinaan Simpul Jaringan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan percepatan pembinaan simpul jaringan informasi geospasial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan kolaborasi dalam pembinaan simpul jaringan informasi geospasial antara Badan Informasi Geospasial selaku penghubung simpul jaringan informasi geospasial dengan perguruan tinggi dalam bentuk kemitraan;
c.bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan kemitraan sebagai bentuk kolaborasi dalam pembinaan simpul jaringan informasi geospasial sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu adanya pengaturan mengenai mitra pembinaan simpul jaringan informasi geospasial;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 212);
3.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 924); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG MITRA PEMBINAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
2.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas
3.Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan data geospasial dan IG tertentu.
4.Mitra Pembinaan Simpul Jaringan yang selanjutnya disebut Mitra adalah perguruan tinggi yang berkolaborasi dengan Badan dalam melaksanakan pembinaan Simpul Jaringan.
5.Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat PPIIG adalah tim atau kelompok kerja yang dibentuk oleh Mitra untuk melaksanakan pembinaan Simpul Jaringan.
6.Pemimpin Perguruan Tinggi adalah rektor pada universitas dan institut, ketua pada sekolah tinggi, direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas.
7.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan pembinaan Simpul Jaringan di Badan.
8.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan pembinaan Simpul Jaringan di Badan.

Pasal 2

(1)Badan melakukan pembinaan kepada Simpul Jaringan.
(2)Dalam melakukan pembinaan kepada Simpul Jaringan, Badan dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi sebagai Mitra.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI MITRA

Pasal 3

Mitra mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas Badan sebagai penghubung Simpul Jaringan dalam melaksanakan pembinaan kepada Simpul Jaringan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Mitra menyelenggarakan fungsi:

a.memberikan bimbingan, pendidikan, dan pelatihan kepada sumber daya manusia di lingkungan Simpul Jaringan;
b.melaksanakan pemberian konsultasi teknis terkait penyelenggaraan IG sesuai kompetensi Mitra;
c.melaksanakan sosialisasi dan/atau diseminasi penerapan standar terkait penyelenggaraan IG;
d.melakukan penelitian, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan jaringan IG;
e.membantu Badan dalam penyusunan rancangan standar terkait penyelenggaraan IG; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan.

BAB III

PERMOHONAN MENJADI MITRA

Pasal 5

Untuk menjadi Mitra, perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:

a.mempunyai pusat studi, fakultas, jurusan, program studi di bidang ilmu survei pemetaan, kebumian, rekayasa, atau informatika;
b.telah mendapat rekomendasi tertulis dari minimal 3 (tiga) Simpul Jaringan;
c.minimal mempunyai 2 (dua) orang calon anggota PPIIG yang telah memiliki karya ilmiah atau makalah ilmiah terkait IG;
d.mempunyai rancangan rencana kerja pembinaan kepada Simpul Jaringan; dan
e.mempunyai sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Mitra.

Pasal 6

(1)Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang akan menjadi Mitra harus mengajukan permohonan untuk menjadi Mitra dalam bentuk tertulis.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen:
1. a.bukti yang menyatakan perguruan tinggi mempunyai pusat studi, fakultas, jurusan, program studi di bidang ilmu survei pemetaan, kebumian, rekayasa, atau informatika;
2. b.surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
3. c.daftar riwayat hidup calon anggota PPIIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c
4. d.rancangan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d; dan
5. e.bukti yang menyatakan perguruan tinggi mempunyai sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dengan tembusan kepala Badan.

Pasal 7

(1)Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menugaskan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk melaksanakan verifikasi.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa kesesuaian dokumen permohonan dengan persyaratan menjadi Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(3)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 8

(1)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyatakan:
1. a.permohonan untuk menjadi Mitra tidak disetujui; atau
2. b.permohonan untuk menjadi Mitra disetujui.
(2)Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

Pasal 9

(1)Dalam hal hasil verifikasi menyatakan permohonan untuk menjadi Mitra tidak disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menerbitkan dokumen tertulis yang minimal memuat:
1. a.pernyataan bahwa permohonan untuk menjadi Mitra tidak disetujui; dan
2. b.keterangan detail mengenai alasan permohonan untuk menjadi Mitra tidak disetujui.
(2)Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menyampaikan dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemimpin Perguruan Tinggi yang mengajukan permohonan untuk menjadi Mitra.

BAB IV

PERSETUJUAN MENJADI MITRA

Pasal 10

(1)Dalam hal hasil verifikasi menyatakan permohonan untuk menjadi Mitra disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menyampaikan draf dokumen kerja sama mengenai pembinaan Simpul Jaringan kepada Pemimpin Perguruan Tinggi yang mengajukan permohonan untuk menjadi Mitra.
(2)Draf dokumen kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan rencana kerja pembinaan Simpul Jaringan.