DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Badan Informasi Geospasial (BIG)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan peraturan perundang- undangan yang baik di Badan Informasi Geospasial, perlu adanya peraturan mengenai pembentukan Peraturan Badan Informasi Geospasial yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Pembentukan Peraturan Badan Informasi Geospasial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
3.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
2.Peraturan Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Peraturan Badan adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam melaksanakan kewenangannya.
3.Program Penyusunan Peraturan Badan adalah instrumen perencanaan Program Penyusunan Peraturan Badan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis pada Badan.
4.Kepala adalah Kepala Badan.
5.Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Badan.
6.Pemrakarsa adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Badan yang mengajukan usul penyusunan Peraturan Badan.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Badan dilakukan melalui tahapan:

a.perencanaan;
b.penyusunan;
c.penetapan; dan
d.pengundangan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan melalui Program Penyusunan Peraturan Badan.
(2)Program Penyusunan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pengusulan;
2. b.perumusan daftar rancangan Peraturan Badan; dan
3. c.penetapan daftar rancangan Peraturan Badan.

Pasal 4

(1)Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)huruf a diajukan oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Utama.
(2)Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh pejabat pimpinan tinggi madya atasan langsung Pemrakarsa.

Pasal 5

(1)Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan oleh Pemrakarsa secara tertulis dengan melampirkan naskah kajian.
(2)Naskah kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.latar belakang; dan
2. b.narasi substansi dari rancangan Peraturan Badan.

Pasal 6

Dalam menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemrakarsa dapat melampirkan rancangan Peraturan Badan.

Pasal 7

Perumusan daftar rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan pengusulan dari Pemrakarsa.

Pasal 8

Perumusan daftar rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikoordinasikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan hukum.

Pasal 9

(1)Daftar rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling sedikit memuat:
1. a.judul rancangan Peraturan Badan;
2. b.pokok materi muatan;
3. c.Pemrakarsa;
4. d.unit kerja atau instansi pemerintah terkait; dan
5. e.target penyelesaian.
(2)Dalam melaksanakan perumusan daftar rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan hukum dapat melibatkan Pemrakarsa dan/atau pimpinan unit kerja terkait.

Pasal 10

(1)Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan hukum menyampaikan daftar rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Kepala melalui Sekretaris Utama untuk ditetapkan.
(2)Daftar rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala menjadi Program Penyusunan Peraturan Badan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan peraturan perundang- undangan yang baik di Badan Informasi Geospasial, perlu adanya peraturan mengenai pembentukan Peraturan Badan Informasi Geospasial yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
3.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
2.Peraturan Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Peraturan Badan adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam melaksanakan kewenangannya.
3.Program Penyusunan Peraturan Badan adalah instrumen perencanaan Program Penyusunan Peraturan Badan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis pada Badan.
4.Kepala adalah Kepala Badan.
5.Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Badan.
6.Pemrakarsa adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Badan yang mengajukan usul penyusunan Peraturan Badan.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Badan dilakukan melalui tahapan:

a.perencanaan;
b.penyusunan;
c.penetapan; dan
d.pengundangan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan melalui Program Penyusunan Peraturan Badan.
(2)Program Penyusunan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pengusulan;
2. b.perumusan daftar rancangan Peraturan Badan; dan
3. c.penetapan daftar rancangan Peraturan Badan.

Pasal 4

(1)Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)huruf a diajukan oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Utama.
(2)Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh pejabat pimpinan tinggi madya atasan langsung Pemrakarsa.

Pasal 5

(1)Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan oleh Pemrakarsa secara tertulis dengan melampirkan naskah kajian.
(2)Naskah kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.latar belakang; dan
2. b.narasi substansi dari rancangan Peraturan Badan.

Pasal 6

Dalam menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemrakarsa dapat melampirkan rancangan Peraturan Badan.

Pasal 7

Perumusan daftar rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan pengusulan dari Pemrakarsa.

Pasal 8

Perumusan daftar rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikoordinasikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan hukum.

Pasal 9

(1)Daftar rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling sedikit memuat:
1. a.judul rancangan Peraturan Badan;
2. b.pokok materi muatan;
3. c.Pemrakarsa;
4. d.unit kerja atau instansi pemerintah terkait; dan
5. e.target penyelesaian.
(2)Dalam melaksanakan perumusan daftar rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan hukum dapat melibatkan Pemrakarsa dan/atau pimpinan unit kerja terkait.

Pasal 10

(1)Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan hukum menyampaikan daftar rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Kepala melalui Sekretaris Utama untuk ditetapkan.
(2)Daftar rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala menjadi Program Penyusunan Peraturan Badan.