Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2019
- Nomor
- 13
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 35
menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
www.peraturan.go.id 2019, No.1031
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA.
BAB I
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
www.peraturan.go.id 2019, No.1031
www.peraturan.go.id 2019, No.1031
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, KATEGORI, JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG Bagian Kesatu Kedudukan
BAB II
Bagian Kedua Tugas Jabatan
Tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara yaitu melaksanakan kegiatan analisis pelaksanaan anggaran, www.peraturan.go.id 2019, No.1031 pengelolaan kas negara, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, analisis laporan keuangan Bendahara Umum Negara, dan pembinaan pengelola perbendaharaan. Bagian Ketiga Kategori dan Jenjang Jabatan
Bagian Keempat Pangkat dan Golongan Ruang
1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
www.peraturan.go.id 2019, No.1031 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a; 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan 2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
www.peraturan.go.id 2019, No.1031 BAB III UNSUR KEGIATAN, SUB UNSUR KEGIATAN, DAN URAIAN KEGIATAN Bagian Kesatu Unsur Kegiatan
BAB III
Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas unsur utama, dan unsur penunjang. Bagian Kedua Sub Unsur Kegiatan
1) pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar; 2) pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang analisis perbendaharaan negara serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat; dan 3) pendidikan dan pelatihan dasar/prajabatan.
1) analisis standardisasi/pengembangan evaluasi/proyeksi penyerapan/sistem informasi pelaksanaan anggaran; 2) analisis kajian fiskal; 3) analisis kinerja belanja; 4) evaluasi atas teknis pelaksanaan anggaran; 5) evaluasi atas reviu pelaksanaan anggaran; 6) mitigasi risiko pelaksanaan anggaran; dan 7) analisis penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa. www.peraturan.go.id 2019, No.1031
1) penempatan uang/valuta asing melalui Treasury Dealing Room (TDR); 2) pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder; 3) analisis transaksi reverse repo/repo; 4) analisis perencanaan kas satuan kerja; 5) analisis efektifitas pembinaan/bimbingan teknis pengelolaan kas; 6) analisis fundamental makroekonomi/pasar keuangan/moneter terutama pada negara/kawasan utama; 7) analisis teknikal terkait pergerakan nilai tukar/surat berharga negara/instrumen pasar keuangan lainnya; 8) analisis pengembangan strategi transaksi; dan 9) analisis manajemen risiko dan portofolio serta dukungan Asset-Liability Committee (ALCO).
1) analisis rencana strategis/kajian awal kelayakan/kajian evaluasi kelayakan/ penganggaran/ kebutuhan dana atas investasi pemerintah/ penerusan pinjaman/ kredit program/investasi lainnya; 2) analisis peraturan/rekomendasi atas analisis peraturan/analisis rumusan dan perubahan naskah perjanjian/perubahan naskah perjanjian/analisis penanganan masalah hukum/analisis penyusunan/penyiapan rumusan/pengkajian ulang rancangan peraturan perundang-undangan terkait operator di bidang investasi kepada Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, kredit program, dan/atau investasi lainnya; 3) analisis kajian strategi/model/asumsi atas kelayakan/konsep feasibility study/penelitian www.peraturan.go.id 2019, No.1031 dan pengembangan/data keuangan/data non keuangan/efektifitas pelaksanaan penyediaan dan penyaluran/efektifitas monitoring dan evaluasi/besaran tingkat Bendahara Umum Negara/konsep kerjasama pengembangan skema pendanaan investasi lainnya; 4) analisis kajian efektifitas penyelesaian piutang negara pada BUMN/BUMD/Pemda; 5) analisis kajian penyusunan grand design kredit program sebagai penyempurnaan atas pola/ skema pendanaan kredit program/investasi lainnya; 6) analisis kajian atas pengembangan/ penyempurnaan dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan kredit program/investasi lainnya dalam rangka pengembangan Sistem Informasi Kredit Program Ultra Mikro (SIKP UMi); 7) analisis data realisasi dan statistik investasi lainnya; dan 8) analisis penilaian kinerja/pelaksanaan divestasi/likuidasi/pengembangan sistem kelembagaan operator investasi lainnya.
1) analisis usulan tarif layanan Badan Layanan Umum bidang pendidikan/Kesehatan/Lainnya; dan 2) analisis usulan remunerasi Badan Layanan Umum bidang Pendidikan/Kesehatan/Lainnya.
1) analisis laporan keuangan Bendahara Umum Negara; 2) analisis laporan konsolidasi; 3) analisis rekonsiliasi; www.peraturan.go.id 2019, No.1031 4) analisis perincian data dari aplikasi Sistem perbendaharaan dan anggaran negara; 5) analisis data transaksi BA Bendahara Umum Negara; 6) analisis evaluasi tugas akuntansi dan pelaporan; dan 7) analisis konsep tindak lanjut.
1) analisis materi/uji kompetensi pembinaan/ bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara; 2) data Permasalahan pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang perbendaharaan; 3) pelaksanaan pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang perbendaharaan; dan 4) penilaian kinerja pelaksanaan anggaran.
1) pembuatan Karya Ilmiah di bidang analisis perbendaharaan negara; 2) penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang analisis perbendaharaan negara; dan 3) pembuatan buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau ketentuan teknis terkait di bidang analisis perbendaharaan negara.
www.peraturan.go.id 2019, No.1031 Bagian Ketiga Uraian Kegiatan
Uraian kegiatan dan hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sesuai jenjang jabatannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara.
BAB IV KEWENANGAN PENGANGKATAN Bagian Kesatu Pejabat Yang Berwenang Mengangkat
BAB IV
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara ditetapkan oleh:
www.peraturan.go.id 2019, No.1031 Bagian Kedua Pejabat Yang Diberikan Kuasa
Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b, dikecualikan bagi jenjang jabatan Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, serta pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. BAB V PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL Bagian Kesatu Penetapan Kebutuhan
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan