Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2020
- Nomor
- 13
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 45
menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Polisi Kehutanan: Fungsional b. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN.
BAB I
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, KATEGORI, JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG Bagian Kesatu Kedudukan
BAB II
Bagian Kedua Tugas Jabatan
Tugas Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan yaitu melaksanakan kegiatan Kepolisian Kehutanan meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, serta pengawasan peredaran hasil hutan. Bagian Ketiga Kategori dan Jenjang Jabatan
Bagian Keempat Pangkat dan Golongan Ruang
1) pangkat pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b; 2) pangkat pengatur, golongan ruang II/c; dan 3) pangkat pengatur tingkat I, golongan ruang II/d.
1) pangkat penata muda, golongan ruang III/a; dan 2) pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b.
1) pangkat penata, golongan ruang III/c; dan 2) pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d.
1) pangkat penata muda, golongan ruang III/a; dan 2) pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b.
1) pangkat penata, golongan ruang III/c; dan 2) pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d.
1) pangkat pembina, golongan ruang IV/a; 2) pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3) pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c.
1) pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d; dan 2) pangkat pembina utama, golongan ruang IV/e. BAB III UNSUR KEGIATAN, SUB-UNSUR KEGIATAN, DAN URAIAN KEGIATAN Bagian Kesatu Unsur Kegiatan
BAB III
Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
Bagian Kedua Sub-Unsur Kegiatan
Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas:
1) perencanaan program; dan 2) penyusunan rancangan strategi kegiatan.
1) pelaksanaan tindakan preemtif, tindakan preventif, tindakan represif; dan 2) pelaksanaan kegiatan yustisi tindak pidana Kehutanan.
1) pemantauan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; dan 2) evaluasi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Bagian Ketiga Uraian Kegiatan
BAB IV KEWENANGAN PENGANGKATAN Bagian Kesatu Pejabat yang Berwenang Mengangkat
BAB IV
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan ditetapkan oleh:
1) Jenjang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Pemula, pangkat pengatur muda, golongan ruang II/a sampai dengan jenjang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan penyelia, pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d; dan 2) Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Ahli Pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a sampai dengan jenjang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Ahli Madya, pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c. Bagian Kedua Pejabat yang Diberikan Kuasa
Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan Polisi Kehutanan, dikecualikan bagi jenjang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Ahli Madya. BAB V PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN Bagian Kesatu Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Dokumen
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan