Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2019
- Nomor
- 14
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 34
menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
www.peraturan.go.id 2019, No.1032
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEUANGAN.
BAB I
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, KATEGORI, JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG Bagian Kesatu Kedudukan
BAB II
Bagian Kedua Tugas Jabatan
Tugas Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yaitu melaksanakan kegiatan analisis di bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan. Bagian Ketiga Kategori dan Jenjang Jabatan
www.peraturan.go.id 2019, No.1032 Bagian Keempat Pangkat dan Golongan Ruang
1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a; 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan 2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
www.peraturan.go.id 2019, No.1032
BAB III UNSUR KEGIATAN, SUB UNSUR KEGIATAN, DAN URAIAN KEGIATAN Bagian Kesatu Unsur Kegiatan
BAB III
Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas unsur utama dan unsur penunjang. Bagian Kedua Sub Unsur Kegiatan
1) pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar; 2) pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat; dan 3) pendidikan dan pelatihan prajabatan.
www.peraturan.go.id 2019, No.1032 1) analisis ekonomi, pasar keuangan, dan fiskal; 2) analisis pasar surat berharga negara dan instrumen derivatif; 3) penatausahaan administrasi pembiayaan; 4) pengelolaan kewajiban pembiayaan; 5) analisis risiko pembiayaan utang; 6) analisis risiko kewajiban kontinjensi dan penjaminan; dan 7) analisis mitigasi risiko pembiayaan dan penjaminan.
1) pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan; 2) penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan; dan 3) penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan.
Bagian Ketiga Uraian Kegiatan
Uraian kegiatan dan hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Jabatan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan sesuai jenjang www.peraturan.go.id 2019, No.1032 jabatannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan.
BAB IV KEWENANGAN PENGANGKATAN Bagian Kesatu Pejabat Yang Berwenang Mengangkat
BAB IV
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan ditetapkan oleh:
Bagian Kedua Pejabat Yang Diberikan Kuasa
Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk www.peraturan.go.id 2019, No.1032 menetapkan pengangkatan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b, dikecualikan bagi jenjang jabatan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, serta pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. BAB V PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL Bagian Kesatu Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan