Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2019
- Nomor
- 18
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 36
menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2019, No. 1081
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.
BAB I
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
2019, No. 1081
2019, No. 1081
2019, No. 1081 BAB II KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, KATEGORI DAN JENJANG JABATAN, DAN PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG Bagian Kesatu Kedudukan
BAB II
Bagian Kedua Tugas Jabatan
Tugas Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN yaitu melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi:
2019, No. 1081 Bagian Ketiga Kategori dan Jenjang Jabatan
dan
Bagian Keempat Pangkat dan Golongan Ruang
1) Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c; dan 2) Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. 2019, No. 1081
BAB III UNSUR KEGIATAN, SUB UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN DAN PENUGASAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL Bagian Kesatu Unsur Kegiatan
BAB III
Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas unsur utama dan unsur penunjang. Bagian Kedua Sub Unsur Kegiatan
1) pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar; 2) pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Pengelolaan Keuangan APBN; dan 2019, No. 1081 3) pendidikan dan pelatihan dasar/prajabatan.
1) perikatan dan penyelesaian tagihan; 2) pelaksanaan perintah pembayaran; 3) kebendaharaan; 4) pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan 5) penyiapan analisis laporan keuangan instansi.
1) pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang Pengelolaan Keuangan APBN; 2) penerjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah, peraturan dan bahan lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan APBN; dan 3) penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan APBN.
Bagian Ketiga Uraian Kegiatan
Uraian kegiatan dan hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN sesuai jenjang jabatannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN. 2019, No. 1081
2019, No. 1081 Bagian Keempat Penugasan Dalam Jabatan Fungsional
2019, No. 1081
(1), melaksanakan kembali kegiatan sesuai dengan jenjang jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
BAB IV KEWENANGAN PENGANGKATAN Bagian Kesatu Pejabat Yang Berwenang Mengangkat
BAB IV
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang jabatan Pranata Keuangan APBN Terampil sampai dengan jenjang jabatan Pranata Keuangan APBN Penyelia. 2019, No. 1081 Bagian Kedua Pejabat Yang Diberikan Kuasa
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan