Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2019
- Nomor
- 21
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 38
menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Widyaprada; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
www.peraturan.go.id 2019, No.1084
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAPRADA.
BAB I
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
www.peraturan.go.id 2019, No.1084
www.peraturan.go.id 2019, No.1084
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, KATEGORI DAN JENJANG JABATAN, DAN PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG Bagian Kesatu Kedudukan
BAB II
www.peraturan.go.id 2019, No.1084 Bagian Kedua Tugas Jabatan
Tugas Jabatan Fungsional Widyaprada yaitu melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan, dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan. Bagian Ketiga Kategori dan Jenjang Jabatan
Bagian Keempat Pangkat dan Golongan Ruang
1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan www.peraturan.go.id 2019, No.1084 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a; 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan 2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
BAB III UNSUR KEGIATAN, SUB UNSUR KEGIATAN, DAN URAIAN KEGIATAN Bagian Kesatu Unsur Kegiatan
BAB III
Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Widyaprada yang dapat dinilai Angka Kreditnya mencakup unsur utama dan unsur penunjang. www.peraturan.go.id 2019, No.1084 Bagian Kedua Sub Unsur Kegiatan
1) pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar; 2) pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Penjaminan Mutu Pendidikan serta memperoleh surat tanda tamat pelatihan atau sertifikat; dan 3) pelatihan dasar/prajabatan calon PNS dan memperoleh surat tanda tamat pelatihan atau sertifikat.
1) pemetaan mutu pendidikan pada setiap satuan pendidikan untuk mengetahui ketercapaian SNP; 2) pembimbingan Satuan Pendidikan dalam pencapaian SNP; 3) pendampingan Satuan Pendidikan dalam pencapaian SNP; 4) supervisi Pendidikan dalam pencapaian SNP; dan/atau 5) pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan.
1) pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Penjaminan Mutu Pendidikan; 2) penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang Penjaminan Mutu Pendidikan; dan/atau 3) penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Penjaminan Mutu Pendidikan. www.peraturan.go.id 2019, No.1084
Bagian Ketiga Uraian Kegiatan
Uraian kegiatan dan hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Widyaprada sesuai jenjang jabatannya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2019.
BAB IV KEWENANGAN PENGANGKATAN Bagian Kesatu Pejabat Yang Berwenang Mengangkat
BAB IV
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Widyaprada ditetapkan oleh:
www.peraturan.go.id 2019, No.1084 Bagian Kedua Pejabat Yang Diberikan Kuasa
Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan Jabatan Fungsional Widyaprada kecuali bagi Jabatan Fungsional Widyaprada Ahli Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Jabatan Fungsional Widyaprada Ahli Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. BAB V PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL Bagian Kesatu Penetapan Kebutuhan
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan