Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2019
- Nomor
- 24
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 34
menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
www.peraturan.go.id 2019, No. 1141
1418);
998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1282); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM.
BAB I
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, KATEGORI DAN JENJANG JABATAN, DAN PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG Bagian Kesatu Kedudukan
BAB II
Bagian Kedua Tugas Jabatan
Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu yaitu melakukan pengelolaan perencanaan Pemilu, pengelolaan tahapan kepemiluan, pengelolaan logistik Pemilu, pelaksanaan Pemilu, monitoring evaluasi dan pelaporan www.peraturan.go.id 2019, No. 1141 pelaksanaan Pemilu, serta pengelolaan terhadap sengketa Pemilu. Bagian Ketiga Kategori dan Jenjang Jabatan
Bagian Keempat Pangkat dan Golongan Ruang
1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a; 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan www.peraturan.go.id 2019, No. 1141 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan IV/d; dan 2) Pangkat Pembina Utama, golongan IV/e.
BAB III UNSUR KEGIATAN, SUB-UNSUR KEGIATAN, DAN URAIAN KEGIATAN Bagian Kesatu Unsur Kegiatan
BAB III
Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri dari unsur utama dan unsur penunjang. www.peraturan.go.id 2019, No. 1141 Bagian Kedua Sub-Unsur Kegiatan
1) pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar; 2) pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis yang mendukung tugas Penata Kelola Pemilu dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan/sertifikat; dan 3) pendidikan dan pelatihan prajabatan.
1) pengelolaan perencanaan pemilu; 2) pengelolaan tahapan pemilu; 3) pengelolaan logistik pemilu; 4) pelaksanaan pemilu; 5) monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu; dan 6) pengelolaan terhadap sengketa pemilu.
1) melakukan kajian di bidang kepemiluan; 2) pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kepemiluan; 3) penerjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah, dan/atau peraturan di bidang kepemiluan; 4) melakukan riset di bidang kepemiluan; dan 5) melaksanakan pengembangan bidang kepemiluan.
www.peraturan.go.id 2019, No. 1141
Uraian Kegiatan Uraian kegiatan dan hasil kerja tugas jabatan Penata Kelola Pemilu berdasarkan jenjang jabatannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu.
www.peraturan.go.id 2019, No. 1141
BAB IV KEWENANGAN PENGANGKATAN Bagian Kesatu Pejabat yang Berwenang Mengangkat
BAB IV
www.peraturan.go.id 2019, No. 1141 Bagian Kedua Pejabat Yang Diberikan Kuasa
Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan Penata Kelola Pemilu kecuali bagi jenjang jabatan Penata Kelola Pemilu Ahli Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, sampai dengan Penata Kelola Pemilu Ahli Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. BAB V PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL Bagian Kesatu Penetapan Kebutuhan
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan