DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2019

Nomor: 34
Tahun: 2019
Ditetapkan: 7 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Indonesia, Badan Kepegawaian Negara

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128); www.peraturan.go.id 2019, No.1318
4.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);
5.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1295);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1483). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR BANDAR UDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. www.peraturan.go.id 2019, No.1318
2.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan keselamatan operasi bandar udara serta peningkatan pelayanan di bidang kebandarudaraan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Pejabat Fungsional Inspektur Bandar Udara yang selanjutnya disebut Inspektur Bandar Udara adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan pembinaan teknis dibidang penyelenggaraan Bandar Udara.
7.Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan keselamatan operasi bandar udara serta peningkatan pelayanan di bidang kebandarudaraan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
8.Pejabat Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara yang selanjutnya disebut Asisten Inspektur Bandar Udara adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang www.peraturan.go.id 2019, No.1318 Berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengaturan, pengendalian dan pengawasan keselamatan operasi bandar udara serta peningkatan pelayanan di bidang kebandarudaraan.
9.Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
10.Bandar Udara adalah setiap kegiatan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
11.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
12.Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Inspektur Bandar Udara dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
13.Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Inspektur Bandar Udara sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
14.Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja Inspektur Bandar Udara.
15.Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Inspektur Bandar Udara baik perorangan www.peraturan.go.id 2019, No.1318 atau kelompok di bidang Bandar Udara.
16.Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, KATEGORI, JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

Pasal 2

(1)Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang kebandarudaraan pada Kementerian Perhubungan.
(2)Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.
(3)Inspektur Bandar Udara berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas, sesuai kebutuhan instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas di bidang kebandarudaraan.

Pasal 3

Tugas Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara yaitu melaksanakan kegiatan pembinaan teknis pengaturan, pengendalian, pengawasan, investigasi dan pelayanan keselamatan operasi bandar udara di bidang kebandarudaraan. www.peraturan.go.id 2019, No.1318

Pasal 4

(1)Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
(2)Jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri atas:
1. a.Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara Ahli Pertama;
2. b.Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara Ahli Muda; dan
3. c.Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara Ahli Madya.

Pasal 5

(1)Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara terdiri atas:
1. a.Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara Ahli Pertama: 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
2. b.Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara Ahli Muda: 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
3. c.Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara Ahli Madya: 1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a; 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan www.peraturan.go.id 2019, No.1318 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
(2)Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.
(3)Penetapan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Penetapan jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III

UNSUR KEGIATAN, SUB UNSUR KEGIATAN, DAN URAIAN KEGIATAN

Pasal 6

Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 7

(1)Unsur utama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
1. a.pendidikan;
2. b.pembina teknis kebandarudaraan; dan www.peraturan.go.id 2019, No.1318
3. c.pengembangan profesi.
(2)Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pendidikan, meliputi: 1) pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; 2) pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis bidang kebandarudaraan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat; dan 3) diklat prajabatan.
2. b.pembinaan teknis kebandarudaraan, meliputi: 1) pengaturan Bidang Sisi Udara; 2) pengendalian Bidang Sisi Udara; 3) pengawasan Bidang Sisi Udara; 4) investigasi Bidang Sisi Udara; 5) pengaturan Bidang Sisi Darat; 6) pengendalian Bidang Sisi Darat; 7) pengawasan Bidang Sisi Darat; dan 8) investigasi Bidang Sisi Darat.
3. c.pengembangan profesi, meliputi: 1) pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kebandarudaraan; 2) penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang kebandarudaraan; dan 3) penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di kebandarudaraan.
(3)Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
1. a.pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang kebandarudaraan;
2. b.peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang kebandarudaraan;
3. c.keanggotaan dalam organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara;
4. d.keanggotaan dalam Tim Penilai;
5. e.perolehan penghargaan/tanda jasa; dan www.peraturan.go.id 2019, No.1318
6. f.perolehan ijazah/gelar pendidikan lainnya.

Pasal 8

Uraian kegiatan dan hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara sesuai jenjang jabatannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2018.

Pasal 9

(1)Inspektur Bandar Udara dapat melaksanakan tugas yang berada satu tingkat di atas atau dua tingkat di bawah jenjang jabatannya apabila:
1. a.pada suatu unit kerja tidak terdapat Inspektur Bandar Udara untuk melakukan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya; dan
2. b.terdapat salah satu jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara yang volume beban tugasnya melebihi tugas sesuai dengan jenjang jabatannya.
(2)Perolehan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.Inspektur Bandar Udara yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2018; dan
2. b.Inspektur Bandar Udara yang melaksanakan tugas dua tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I Peraturan www.peraturan.go.id 2019, No.1318 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2018.
(3)Inspektur Bandar Udara yang melaksanakaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
(4)Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV

KEWENANGAN PENGANGKATAN

Pasal 10

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang jabatan Inspektur Bandar Udara Ahli Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Pasal 11

Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara kecuali bagi Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara Ahli Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Inspektur Bandar Udara Ahli Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. www.peraturan.go.id 2019, No.1318

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128); www.peraturan.go.id 2019, No.1318
4.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);
5.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1295);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1483). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR BANDAR UDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. www.peraturan.go.id 2019, No.1318
2.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan keselamatan operasi bandar udara serta peningkatan pelayanan di bidang kebandarudaraan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Pejabat Fungsional Inspektur Bandar Udara yang selanjutnya disebut Inspektur Bandar Udara adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan pembinaan teknis dibidang penyelenggaraan Bandar Udara.
7.Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan keselamatan operasi bandar udara serta peningkatan pelayanan di bidang kebandarudaraan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
8.Pejabat Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara yang selanjutnya disebut Asisten Inspektur Bandar Udara adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang www.peraturan.go.id 2019, No.1318 Berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengaturan, pengendalian dan pengawasan keselamatan operasi bandar udara serta peningkatan pelayanan di bidang kebandarudaraan.
9.Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
10.Bandar Udara adalah setiap kegiatan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
11.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
12.Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Inspektur Bandar Udara dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
13.Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Inspektur Bandar Udara sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
14.Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja Inspektur Bandar Udara.
15.Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Inspektur Bandar Udara baik perorangan www.peraturan.go.id 2019, No.1318 atau kelompok di bidang Bandar Udara.
16.Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, KATEGORI, JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

Pasal 2

(1)Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang kebandarudaraan pada Kementerian Perhubungan.
(2)Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.
(3)Inspektur Bandar Udara berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas, sesuai kebutuhan instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas di bidang kebandarudaraan.

Pasal 3

Pasal 4

(1)Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
(2)Jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri atas:
1. a.Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara Ahli Pertama;
2. b.Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara Ahli Muda; dan
3. c.Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara Ahli Madya.

Pasal 5

(1)Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara terdiri atas:
1. a.Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara Ahli Pertama: 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
2. b.Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara Ahli Muda: 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
3. c.Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara Ahli Madya: 1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a; 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan www.peraturan.go.id 2019, No.1318 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
(2)Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.
(3)Penetapan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Penetapan jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III

UNSUR KEGIATAN, SUB UNSUR KEGIATAN, DAN URAIAN KEGIATAN

Pasal 6

Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 7

(1)Unsur utama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
1. a.pendidikan;
2. b.pembina teknis kebandarudaraan; dan www.peraturan.go.id 2019, No.1318
3. c.pengembangan profesi.
(2)Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pendidikan, meliputi: 1) pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; 2) pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis bidang kebandarudaraan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat; dan 3) diklat prajabatan.
2. b.pembinaan teknis kebandarudaraan, meliputi: 1) pengaturan Bidang Sisi Udara; 2) pengendalian Bidang Sisi Udara; 3) pengawasan Bidang Sisi Udara; 4) investigasi Bidang Sisi Udara; 5) pengaturan Bidang Sisi Darat; 6) pengendalian Bidang Sisi Darat; 7) pengawasan Bidang Sisi Darat; dan 8) investigasi Bidang Sisi Darat.
3. c.pengembangan profesi, meliputi: 1) pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kebandarudaraan; 2) penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang kebandarudaraan; dan 3) penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di kebandarudaraan.
(3)Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
1. a.pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang kebandarudaraan;
2. b.peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang kebandarudaraan;
3. c.keanggotaan dalam organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara;
4. d.keanggotaan dalam Tim Penilai;
5. e.perolehan penghargaan/tanda jasa; dan www.peraturan.go.id 2019, No.1318
6. f.perolehan ijazah/gelar pendidikan lainnya.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Inspektur Bandar Udara dapat melaksanakan tugas yang berada satu tingkat di atas atau dua tingkat di bawah jenjang jabatannya apabila:
1. a.pada suatu unit kerja tidak terdapat Inspektur Bandar Udara untuk melakukan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya; dan
2. b.terdapat salah satu jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara yang volume beban tugasnya melebihi tugas sesuai dengan jenjang jabatannya.
(2)Perolehan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.Inspektur Bandar Udara yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2018; dan
2. b.Inspektur Bandar Udara yang melaksanakan tugas dua tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I Peraturan www.peraturan.go.id 2019, No.1318 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2018.
(3)Inspektur Bandar Udara yang melaksanakaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
(4)Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2019

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM Pengertian

Pasal 1

KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, KATEGORI, JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

UNSUR KEGIATAN, SUB UNSUR KEGIATAN, DAN URAIAN KEGIATAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

KEWENANGAN PENGANGKATAN

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM Pengertian

Pasal 1

KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, KATEGORI, JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

UNSUR KEGIATAN, SUB UNSUR KEGIATAN, DAN URAIAN KEGIATAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

KEWENANGAN PENGANGKATAN

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023