Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 2019
- Nomor
- 48
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 36
menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
www.peraturan.go.id 2019, No.1695
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA.
BAB I
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
www.peraturan.go.id 2019, No.1695
www.peraturan.go.id 2019, No.1695
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, KATEGORI DAN JENJANG JABATAN, DAN PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG Bagian Kesatu Kedudukan
BAB II
Bagian Kedua Tugas Jabatan
Tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa yaitu melakukan kegiatan pemeriksaan yang meliputi perumusan perencanaan strategis pemeriksaan, pemeriksaan lapangan, evaluasi dan pelaporan pemeriksaan, penelitian dan pengembangan pemeriksaan, penguatan aspek hukum pemeriksaan, pemeriksaan dan review teknologi informasi, serta pengawasan/penjaminan mutu terhadap seluruh pelaksanaan pemeriksaan. www.peraturan.go.id 2019, No.1695 Bagian Ketiga Kategori dan Jenjang Jabatan
dan
Bagian Keempat Pangkat dan Golongan Ruang
1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a; 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. www.peraturan.go.id 2019, No.1695
1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan 2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
BAB III UNSUR KEGIATAN, SUB UNSUR KEGIATAN, DAN URAIAN KEGIATAN Bagian Kesatu Unsur Kegiatan
BAB III
Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas unsur utama dan unsur penunjang. Bagian Kedua Sub Unsur Kegiatan
1) pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar; 2) pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pemeriksaan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) atau sertifikat; dan 3) pendidikan dan pelatihan dasar/prajabatan. www.peraturan.go.id 2019, No.1695
1) penyusunan rencana kegiatan pemeriksaan (RKP); 2) pemeriksaan; 3) pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP); 4) evaluasi pemeriksaan; 5) pemantauan kerugian negara/daerah; 6) penyusunan bahan perumusan pendapat BPK; 7) perumusan rencana strategis pemeriksaan; 8) evaluasi dan pelaporan pemeriksaan; 9) penelitian dan pengembangan pemeriksaan; 10) penguatan aspek hukum dalam pemeriksaan; 11) pemeriksaan dan review teknologi informasi; dan 12) pengawasan/penjaminan mutu seluruh pelaksanaan pemeriksaan.
1) penyusunan rencana kegiatan pemeriksaan (RKP); 2) pemeriksaan investigatif; 3) pemeriksaan investigatif untuk Penghitungan Kerugian Negara (PKN); dan 4) Pemberian keterangan ahli sebagai ahli/saksi fakta.
1) pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pemeriksaan; 2) penerjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah di bidang pemeriksaan; 3) penyusunan ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pemeriksaan; 4) bimbingan bagi Pemeriksa di bawah jenjang jabatannya/tutorial profesi; dan 5) kegiatan pengembangan kompetensi di bidang pemeriksaan. www.peraturan.go.id 2019, No.1695
j pendamping konsultan dan/atau pimpinan, pejabat BPK terkait dengan pengembangan pemeriksaan dan/atau kelembagaan; dan
Bagian Ketiga Uraian Kegiatan
Uraian kegiatan dan hasil kerja tugas jabatan Pemeriksa sesuai jenjang jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2018.
www.peraturan.go.id 2019, No.1695
BAB IV KEWENANGAN PENGANGKATAN Bagian Kesatu Pejabat Yang Berwenang Mengangkat
BAB IV
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa ditetapkan oleh: www.peraturan.go.id 2019, No.1695
Bagian Kedua Pejabat Yang Diberikan Kuasa
Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b, bagi jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Ahli Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Ahli Muda pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. BAB V PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL Bagian Kesatu Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan