Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2020
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 37
menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penghulu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU. www.peraturan.go.id 2020, No.356
BAB I
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
www.peraturan.go.id 2020, No.356
www.peraturan.go.id 2020, No.356
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, KATEGORI DAN JENJANG JABATAN, DAN PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG Bagian Kesatu Kedudukan
BAB II
www.peraturan.go.id 2020, No.356 Bagian Kedua Tugas Jabatan
Tugas Jabatan Fungsional Penghulu yaitu melaksanakan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam. Bagian Ketiga Kategori dan Jenjang Jabatan
dan
Bagian Keempat Pangkat dan Golongan Ruang
1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. www.peraturan.go.id 2020, No.356
1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a; 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan 2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
BAB III UNSUR KEGIATAN, SUB UNSUR KEGIATAN, DAN URAIAN KEGIATAN Bagian Kesatu Unsur Kegiatan
BAB III
Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Penghulu yang dapat dinilai Angka Kreditnya mencakup unsur utama dan unsur penunjang. www.peraturan.go.id 2020, No.356 Bagian Kedua Sub Unsur Kegiatan
1) pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; 2) pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional di bidang kepenghuluan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP); dan 3) pendidikan dan pelatihan (diklat) jabatan.
1) perencanaan kegiatan kepenghuluan; 2) pemeriksaan permohonan nikah atau rujuk; 3) bimbingan calon pengantin; 4) pelayanan nikah atau rujuk; dan 5) bimbingan perkawinan;
1) koordinasi tentang perkawinan; dan 2) sosialisasi tentang perkawinan;
1) pembelajaran bimbingan masyarakat Islam; dan 2) pembinaan masyarakat Islam.
1) pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kepenghuluan dan hukum Islam; 2) penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang kepenghuluan dan hukum Islam; dan 3) penyusunan pedoman/petunjuk teknis kepenghuluan dan hukum Islam.
www.peraturan.go.id 2020, No.356
Bagian Ketiga Uraian Kegiatan
Uraian kegiatan dan hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Penghulu sesuai jenjang jabatannya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019.
www.peraturan.go.id 2020, No.356
BAB IV KEWENANGAN PENGANGKATAN Bagian Kesatu Pejabat Yang Berwenang Mengangkat
BAB IV
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penghulu ditetapkan oleh:
www.peraturan.go.id 2020, No.356 Bagian Kedua Pejabat Yang Diberikan Kuasa
Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan Jabatan Fungsional Penghulu kecuali bagi Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Madya/Madya. BAB V PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL Bagian Kesatu Penetapan Kebutuhan
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Dokumen
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan