Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2020
- Nomor
- 8
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 45
menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pamong Budaya; b. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
296).
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BUDAYA.
BAB I
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, KATEGORI, JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG Bagian Kesatu Kedudukan
BAB II
Bagian Kedua Tugas Jabatan
Tugas Jabatan Fungsional Pamong Budaya yaitu melaksanakan kegiatan Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya. Bagian Ketiga Kategori dan Jenjang Jabatan
Bagian Keempat Pangkat dan Golongan Ruang
1) pangkat pengatur, golongan ruang II/c; dan 2) pangkat pengatur tingkat I, golongan ruang II/d.
1) pangkat penata muda, golongan ruang III/a; dan 2) pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b.
1) pangkat penata, golongan ruang III/c; dan 2) pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d.
1) pangkat penata muda, golongan ruang III/a; dan 2) pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b.
1) pangkat penata, golongan ruang III/c; dan 2) pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d.
1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a; 2) Pangkat Pembina tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3) pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c.
1) Pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d; dan 2) pangkat pembina utama, golongan ruang IV/e. BAB III UNSUR KEGIATAN, SUB-UNSUR KEGIATAN, DAN URAIAN KEGIATAN Bagian Kesatu Unsur Kegiatan
BAB III
Bagian Kedua Sub-Unsur Kegiatan
1) Pelindungan kesejarahan; 2) Pengembangan kesejarahan; 3) Pemanfaatan kesejarahan; dan 4) Pembinaan kesejarahan.
1) Pelindungan kesenian; 2) Pengembangan kesenian; 3) Pemanfaatan kesenian; dan 4) Pembinaan kesenian.
1) Pelindungan permuseuman; 2) Pengembangan permuseuman; 3) Pemanfaatan permuseuman; dan 4) Pembinaan permuseuman.
1) Pelindungan cagar budaya; 2) Pengembangan cagar budaya; 3) Pemanfaatan cagar budaya; dan 4) Pembinaan cagar budaya.
1) Pelindungan nilai budaya; 2) Pengembangan nilai budaya; 3) Pemanfaatan nilai budaya; dan 4) Pembinaan nilai budaya.
1) Pelindungan kesejarahan; 2) Pengembangan kesejarahan; 3) Pemanfaatan kesejarahan; dan 4) Pembinaan kesejarahan.
1) Pelindungan kesenian; 2) Pengembangan kesenian; 3) Pemanfaatan kesenian; dan 4) Pembinaan kesenian.
1) Pelindungan permuseuman; 2) Pengembangan permuseuman; 3) Pemanfaatan permuseuman; dan 4) Pembinaan permuseuman.
1) Pelindungan cagar budaya; 2) Pengembangan cagar budaya; 3) Pemanfaatan cagar budaya; dan 4) Pembinaan cagar budaya.
1) Pelindungan perfilman; 2) Pengembangan perfilman; 3) Pemanfaatan perfilman; dan 4) Pembinaan perfilman. Bagian Ketiga Uraian Kegiatan
BAB IV KEWENANGAN PENGANGKATAN Bagian Kesatu Pejabat yang Berwenang Mengangkat
BAB IV
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pamong Budaya ditetapkan oleh:
Bagian Kedua Pejabat yang Diberikan Kuasa
Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan Pamong Budaya, dikecualikan bagi jenjang Jabatan Fungsional Pamong Budaya Ahli Madya. BAB V PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BUDAYA Bagian Kesatu Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pamong Budaya
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Dokumen
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan