Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2019
- Nomor
- 9
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 34
menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Peneliti; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
www.peraturan.go.id 2019, No. 557
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI.
BAB I
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
www.peraturan.go.id 2019, No. 557
www.peraturan.go.id 2019, No. 557
www.peraturan.go.id 2019, No. 557
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, KATEGORI DAN JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG Bagian Kesatu Kedudukan
BAB II
Tugas Jabatan Fungsional Peneliti yaitu melakukan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. www.peraturan.go.id 2019, No. 557 Bagian Ketiga Kategori dan Jenjang Jabatan
Bagian Keempat Pangkat dan Golongan Ruang
Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a; 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan IV/d; dan 2) Pangkat Pembina Utama, golongan IV/e.
BAB III UNSUR KEGIATAN, SUB UNSUR KEGIATAN DAN URAIAN KEGIATAN Bagian Kesatu Unsur Kegiatan
BAB III
Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Peneliti yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas unsur utama, dan unsur penunjang. Bagian Kedua Sub Unsur Kegiatan
1) pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar; 2) pendidikan dan pelatihan prajabatan/pelatihan dasar/pendidikan dan pelatihan terintegrasi www.peraturan.go.id 2019, No. 557 dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan/sertifikat; dan 3) pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis/ profesi di bidang penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan/sertifikat/kontrak.
1) penelitian dan publikasi ilmiah; 2) pengembangan dan/atau pengkajian; dan 3) partisipasi di pertemuan ilmiah.
1) pelaksanaan kerja sama penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian; 2) pembimbingan/pembinaan; 3) pelaksanaan review kegiatan terkait penelitian pengembangan, dan/atau pengkajian; dan 4) penghargaan ilmiah.
www.peraturan.go.id 2019, No. 557 Bagian Ketiga Uraian Kegiatan
Uraian kegiatan dan hasil kerja tugas jabatan Penelitiberdasarkan jenjang jabatannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti. BAB IV KEWENANGAN PENGANGKATAN Bagian Kesatu Pejabat Yang Berwenang Mengangkat
BAB IV
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Peneliti ditetapkan oleh:
Bagian Kedua Pejabat Yang Diberikan Kuasa
Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan Peneliti, dikecualikan bagi jenjang jabatan Peneliti Ahli Madya pangkat Pembina, golongan ruang www.peraturan.go.id 2019, No. 557 IV/a, dan Peneliti Ahli Madya, pangkat Pembina Tk.I, golongan ruang IV/b, serta Peneliti Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. BAB V PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL Bagian Kesatu Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional
BAB V
Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Peneliti dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain:
Bagian Kedua Pengangkatan Dalam Jabatan
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Dokumen
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan