Dalam hal orang asing sebagai pemegang saham, baik sebagai direksi atau komisaris yang tidak memenuhi kriteria kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3), permohonan izin penggunaan tenaga kerja asing disampaikan terlebih dahulu kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sebagai dasar:
Pasal II Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2019 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Ttd. THOMAS TRIKASIH LEMBONG Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 821 LAMPIRAN I PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL PERSYARATAN PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL No. Jenis Perizinan dan Fasilitas Persyaratan
4.Perubahan Penetapan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Mesin
1.Formulir permohonan perubahan fasilitas atas impor mesin disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor mesin tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
2.Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
3.Daftar Mesin yang meliputi antara lain jenis, HS Code, spesifikasi teknis, negara muat, satuan, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan;
4.Salinan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha (NIB);
5.Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin dan/atau perubahannya;
6.Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (flow chart) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas bidang usaha bagi industri jasa;
7.Kalkulasi kapasitas mesin produksi disesuaikan dengan jenis dan kapasitas produksi di dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan jika ada perubahan kapasitas;
8.Denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan untuk industri yang menghasilkan jasa;
9.Data teknis (Invoice, Packing List, Bill of Lading (B/L) atau Airways Bill/AWB, kontrak) atau brosur mesin;
10.Izin atau Surat Rekomendasi dari kementerian teknis apabila diperlukan;
11.Rekapitulasi realisasi impor mesin; dan
12.Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
5.Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Bea Masuk atas Impor Mesin
1.Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor mesin disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor mesin tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
2.Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
3.Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin dan/atau perubahannya;
4.Salinan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha (NIB);
5.Rekapitulasi realisasi impor mesin; dan
6.Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
6.Rekomendasi Pemindahtangan dalam Rangka Ekspor Kembali atas Mesin Berfasilitas
1.Formulir permohonan rekomendasi pemindahtanganan atas mesin berfasilitas yang sudah diimpor, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, yang sudah Diimpor sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
2.Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
3.Daftar mesin yang meliputi antara lain jenis, spesifikasi teknis, jumlah, satuan unit dan negara tujuan; dan
4.Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentangpembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki.
5.Surat pernyataan bermaterai yang ditandatanganioleh pimpinan Kontraktor yang menyatakan bahwabarang yang akan dipindahtangankan:
7.Pindah Lokasi atas Mesin Berfasilitas yang sudah Diimpor
1.formulir permohonan pindah lokasi atas mesin berfasilitas disertai penjelasan alasan pindah lokasi atas mesin berfasilitas tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
2.Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
3.Daftar mesin yang meliputi antara lain jenis, spesifikasi teknis, jumlah dan satuan unit yang dirinci per lokasi proyeknya yang mengalami perubahan; dan
4.Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki.
8.Fasilitas Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan
1.Formulir permohonan fasilitas atas impor barang dan bahan, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
2.Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
3.Salinan Izin Usaha/Izin Perluasan;
4.Salinan NPWP yang telah divalidasi;
5.Daftar Barang dan Bahan yang meliputi antara lain jenis, HS Code, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan;
6.Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin yang dimiliki;
7.Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (flow chart) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas bidang usaha bagi industri jasa;
8.Kalkulasi kebutuhan barang dan bahan (balance material) untuk produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Usaha/Izin Perluasan;
9.Data teknis atau brosur Barang dan Bahan;
10.Rekomendasi kementerian teknis terkait dan Laporan Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari surveyor independen, khusus untuk permohonan fasilitas impor bahan baku dengan jangka waktu 4 (empat) tahun;
11.Laporan realisasi impor mesin dengan menyampaikan bukti-bukti berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
12.Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir;
13.Surat Pernyataan bermaterai; dan
14.Bukti pembelian mesin impor di dalam negeri khusus untuk permohonan fasilitas impor bahan baku terhadap pembelian mesin impor di dalam negeri.
9.Perubahan Penetapan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan
1.Formulir permohonan perubahan fasilitas atas impor barang dan bahan disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor barang dan bahan tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
2.Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
3.Daftar Barang dan Bahan yang meliputi antara lain jenis, HS Code, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan;
4.SalinanKeputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan yang dimiliki;
5.Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (flow chart) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas bidang usaha bagi industri jasa;
6.Kalkulasi kebutuhan barang dan bahan (balance material) untuk produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Usaha/Izin Perluasan;
7.Kartu Kendali Barang dan Bahan (jika diperlukan);
8.Data teknis atau brosur Barang dan Bahan;
9.Laporan realisasi impor barang dan bahan dengan menyampaikan bukti-bukti berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas impor Barang dan Bahan dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian Tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri;
10.Rekapitulasi realisasi impor barang dan bahan; dan
11.Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
10.Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan
1.Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor barang dan bahan disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor barang dan bahan tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
2.Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
3.Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan yang dimiliki;
4.Salinan Izin Usaha/Izin Perluasan;
5.Rekapitulasi realisasi impor barang dan bahan;
6.Kartu Kendali Barang dan Bahan (jika diperlukan); dan
7.Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
11.Fasilitas bea masuk atas impor barang modal
1.Formulir permohonan fasilitas atas impor barang modal, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
2.Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
3.Salinan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha (NIB);
4.Salinan NPWP yang telah divalidasi;
5.Daftar Barang Modal yang meliputi antara lain jenis, HS Code, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan;
6.Rekomendasi disertai dengan Rencana Impor Barang (RIB) kebutuhan proyek yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau pemerintah provinsi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;
8.Dalam hal permohonan fasilitas diajukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b dan c, permohonan harus dilampiri dengan perjanjian jual beli tenaga listrik (Power Purchase Agreement (PPA)) atau perjanjian sewa guna usaha (Finance Lease Agreement (FLA)) dengan PT PLN (Persero).
9.Dalam hal permohonan fasilitas diajukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf d, permohonan harus dilampiri dengan perjanjian jual beli tenaga listrik (Power Purchase Agreement (PPA)) dengan pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha.
10.Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalamPendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan;
11.Data teknis atau brosur mesin; dan
12.Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
12.Perubahan Penetapan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Barang Modal
1.Formulir permohonan perubahan fasilitas atas impor barang modal disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor barang modal tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
2.Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
3.Daftar Barang Modal yang meliputi antara lain jenis, HS Code, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan;
4.Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang modal yang dimiliki;
5.Rencana Impor Barang Perubahan (RIBP) kebutuhan proyek yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6.Kalkulasi kapasitas barang modal produksi yang disesuaikan dengan jenis dan kapasitas produksi di dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha (NIB);
7.Data teknis atau brosur mesin; dan
8.Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
13.Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Bea Masuk atas Impor Barang Modal
1.Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor barang modal disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor barang modal tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
2.Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
3.Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang modal yang dimiliki;
4.Laporan realisasi impor; dan
5.Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
14.Rekomendasi 1. Formulir permohonan rekomendasi Pemindahtanganan dalam Rangka Ekspor Kembali atas Barang Modal Berfasilitas yang sudah Diimpor pemindahtanganan atas barang modal berfasilitas yang sudah diimpor, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
2.Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
3.Daftar barang modal yang meliputi antara lain jenis, spesifikasi teknis, jumlah, satuan unit dan negara tujuan; dan
4.Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang modal yang dimiliki.
5.Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan Kontraktor yang menyatakan bahwa barang yang akan dipindahtangankan:
15.Fasilitas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai
1.Formulir permohonan fasilitas atas impor barang, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
2.Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
3.Salinan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan/Nomor Induk Berusaha (NIB);
4.Salinan NPWP yang telah divalidasi;
5.Daftar Mesin yang meliputi antara lain jenis, HS Code, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan.
6.Surat Rekomendasi Masterlist dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
7.Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
16.Perubahan Keputusan Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang
1.Formulir permohonan perubahan fasilitas atas impor barang disertai penjelasan alasan perubahan fasilitas impor barang tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
2.Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
3.Daftar Mesin yang meliputi antara lain jenis, HS Code, spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan;
4.Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang yang dimiliki;
5.Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6.Laporan realisasi impor barang di tahun berjalan; dan
7.Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
17.Perpanjangan Jangka Waktu Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang
1.Formulir permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas atas impor barang disertai penjelasan alasan belum selesainya realisasi impor barang tersebut, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
2.Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
3.Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang yang dimiliki;
4.Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5.Laporan realisasi impor barang di tahun berjalan; dan
6.Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir.
18.Rekomendasi Pemindahtanganan,
1.Formulir permohonan rekomendasi pemindahtanganan atas barang berfasilitas Ekspor Kembali, atau Pemusnahan atas Barang Impor yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang yang sudah diimpor, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
2.Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM;
3.fotokopi KK dan PKP2B yang mencantumkan ketentuan mengenai pemberianfasilitas kepabeanandan/atau perpajakan;
4.fotokopi Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas barang yang dipindahtangankan beserta Lampiran Keputusan Menteri Keuangan dimaksud yang mencantumkan barang yang akan dipindahtangankan/ekspor kembali/pemusnahan;
5.fotokopi pemberitahuan impor barang yang telah mendapatkan nomor pendaftaran;
6.daftar barang yang akan dipindahtangankan/ekspor kembali/pemusnahan;
7.surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan Kontraktor yang menyatakan bahwa barang yang akan dipindahtangankan:
1) WNA: paspor, izin tinggal yang masih berlaku, NPWP, dan KSWP 2) WNI: KTP, NPWP, dan KSWP
1) WNA: paspor, izin tinggal yang masih berlaku, NPWP, dan KSWP 2) WNI: KTP, NPWP, dan KSWP
1) WNA: paspor, izin tinggal yang masih berlaku, NPWP, dan KSWP 2) WNI: KTP, NPWP, dan KSWP
1) profil perusahaan; 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 3) Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang; 4) Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan yang diterbitkan oleh BKPM atau DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, dan/atau Nomor Induk Berusaha (NIB) 5) Surat Keterangan Domisili Perusahaan; 6) persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana; 7) surat pernyataan tertulis di atas meterai mengenai: a) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat; b) kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan; c) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menyediakan Cadangan Bahan Bakar Nasional dan pemenuhan Bahan Bakar di dalam negeri khusus untuk permohonan Izin Usaha Sementara Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/LPG, Pengolahan Minyak Bumi, dan Niaga Umum Minyak Bumi/BBM
1) untuk Izin Usaha Sementara Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan/LPG/CNG/LNG, adalah sebagai berikut: a) Studi Kelayakan Pendahuluan (Preliminary Feasibility Study); b) kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya; c) rencana jenis, jumlah dan kapasitas, serta lokasi sarana penyimpanan; d) rencana tata pelaksanaan pembangunan fasilitas dan sarana penyimpanan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 3 (tiga) tahun; dan e) rencana produk dan standar serta mutu produk yang akan disimpan. f) Khusus untuk penyimpanan LPG dilengkapi dengan:
2) untuk Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi/Gas Bumi/Hasil Olahan adalah sebagai berikut: a) Studi Kelayakan Pendahuluan (Preliminary Feasibility Study); b) kesepakatan (MoU) jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya; c) rencana pembangunan fasilitas dan sarana pengolahan termasuk konfigurasi kilang dan teknologi proses yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun; d) kesepakatan (MoU) jaminan pasokan bahan baku Minyak Bumi/Gas Bumi/Hasil Olahan; e) rencana produksi, standar dan mutu produk, serta pemasaran produksi. f) Khusus untuk pengolahan gas bumi yang menghasilkan produk hasil pengolahan khusus LNG dilengkapi dengan kesepakatan (MoU) jaminan penjualan produk hasil pengolahan khusus LNG 3) untuk Izin Usaha Sementara Niaga Umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan adalah sebagai berikut: a) Studi Kelayakan Pendahuluan (Preliminary Feasibility Study); b) Surat Kepemilikan Fasilitas atau Kontrak Perjanjian Sewa Menyewa sarana dan fasilitas Niaga Umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan yang dinotarialkan; c) surat keterangan rencana fasilitas niaga yang digunakan pada kegiatan usaha niaga umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan; d) rencana pembangunan fasilitas dan sarana niaga dan teknologi yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 3 (tiga) tahun; e) kesepakatan (MoU) jaminan dukungan pendanaan; f) kesepakatan (MoU) Jaminan Pasokan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan yang diniagakan; g) rencana standar dan mutu Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan yang akan diniagakan; h) rencana merek dagang Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan yang akan diniagakan; i) rencana wilayah niaga, konsumen (besar), dan pengecer. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Ttd. THOMAS TRIKASIH LEMBONG LAMPIRAN II PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL BENTUK FORMULIR REKOMENDASI VISA TINGGAL TERBATAS PENANAMAN MODAL Nomor : Jakarta, Lampiran : - Hal : Formulir Permohonan Rekomendasi Pemberian Rekomendasi Visa Tinggal Terbatas sebagai Pemegang Saham Kepada Yang Terhormat Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Jl. ……………………………….. Jakarta Selatan 12940 Permohonan ini diajukan oleh yang bertanda tangan di bawah ini, perkenankan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
NPWP : ………………………………………………………. Alamat : (alamat kantor dan alamat industri/pabrik)
Jenis & Nomor Identitas : ………………………………. Alamat : ……………………………………………………..
Nomor Akte Pendirian : ………………………………. Nomor Akte Perubahan Direksi akhir : ……………. Nomor Akte Perubahan Saham Akhir : …………….
Nama : ……………………………………………… Warga Negara : ……………………………………………… No. Paspor : ……………………………………………… Masa Berlaku Paspor : s.d tanggal ………………………………. Pemegang Saham : USD. ……………………………………… Akta Referensi : No………Notaris…………… Tanggal………… SK Menteri Hukum dan Ham No………………… Izin Prinsip Referensi : No.……………………Tanggal………….
Bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :
….……………..,……….,20…… Meterai Rp. 6.000,- ...........Jabatan, cap perusahaan.......... Nama terang, tanda tangan, KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Ttd. THOMAS TRIKASIH LEMBONG